Sebut Budi Arie Pengecut, Pendiri Projo Bongkar Misteri Proposal Percepatan Pemilu 2029!

DEMOCRAZY.ID – Dinamika politik nasional kembali memanas pascapernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang menyinggung potensi percepatan pergantian kepemimpinan nasional sebelum Pemilu 2029.

Pernyataan tersebut memantik sorotan tajam dari internal hingga mantan pentolan relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi) itu sendiri.

Pendiri sekaligus mantan Wakil Ketua Umum Relawan Projo periode 2014–2019, Budianto Tarigan, menilai manuver yang diperlihatkan Budi Arie di hadapan publik tidak lepas dari kegelisahan politik yang melanda lingkaran Presiden ke-7 RI Joko Widodo beserta keluarganya.

Budianto mengungkapkan, narasi yang dilemparkan Budi Arie ke publik sebenarnya bertujuan untuk membaca situasi sekaligus mengajukan “proposal politik” demi mengamankan posisi Dinasti Solo di tengah transisi kekuasaan rezim Prabowo Subianto.

Manuver Mencari Panggung dan Tes Gelombang Politik

Dalam wawancara mendalam di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Budianto Tarigan secara blak-blakan menyebut pernyataan Budi Arie soal situasi negara yang berat sebagai langkah “cek ombak” untuk menarik perhatian Jokowi.

Baca Juga

Terkuak! Inilah Sosok Pencipta ‘Pajak’ Yang Bikin Rakyat Kecil Menjerit

Menurutnya, Budi Arie berusaha menerjemahkan kegundahan internal yang sedang dirasakan Jokowi terkait masa depan politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Kawan satu ini kan selalu bertumpu pada kepentingan dirinya. Dia mencoba menyimpulkan situasi alam pikiran Pak Jokowi, terutama masalah Prabowo-Gibran. Ini seolah-olah menciptakan panggung baru agar tetap diberi penugasan politik,” ujar Budianto, Sabtu (29/8/2026).

Ia juga menyentil sikap Budi Arie yang sempat menyampaikan klasifikasi dan permintaan maaf setelah narasinya memicu kegaduhan publik dan kritikan dari berbagai pihak, termasuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Kalau sudah bicara di forum relawan di sebelah Jokowi, itu sudah mencerminkan representasi organo. Begitu ada reaksi keras lalu minta maaf, itu namanya tidak konsisten dan penakut. Harusnya kalau mau evaluasi kondisi bangsa, evaluasi secara total 10 tahun terakhir, jangan kesan cuci tangan dan melimpahkan semua beban ke Prabowo,” tegas Budianto.

Baca Juga

Skenario Duel Kekuasaan Mulai Terbaca? Presiden Prabowo Diminta Waspada: Pendukung Gibran Bisa Jadi Ancaman!

Kekhawatiran Terhadap Masa Depan Dinasti Solo

Lebih jauh, Budianto menganalisis bahwa kegelisahan utama lingkaran Solo berakar pada ketidakpastian politik menuju Pemilu 2029.

Ia mengklaim proposal politik yang menginginkan paket Prabowo-Gibran berlanjut untuk dua periode hingga saat ini belum mendapatkan kepastian atau sambutan hangat dari Prabowo Subianto maupun Partai Gerindra.

Kondisi ini diperparah oleh munculnya berbagai tekanan hukum dan politik, mulai dari persoalan keabsahan ijazah hingga desakan publik yang terus menyasar Jokowi dan Gibran pasca-lengser.

Budianto menilai, jika Gibran tidak berhasil diposisikan secara kuat untuk melanjutkan tampuk kekuasaan, maka risiko hukum bagi keluarga Solo di masa mendatang akan sangat tinggi.

Baca Juga

Ngotot Tolak Lapor Harta Kekayaan, Mantan Pejabat Ini Berakhir Jadi Terdakwa!

“Jika Jokowi tidak berhasil menjaga anaknya untuk tetap berkuasa, risiko hukumnya sangat besar. Itulah yang membuat Pak Jokowi hari ini gelisah. Pertahanan terakhir dari Dinasti Solo ini adalah memohon balas budi dari Prabowo agar keluarga dijamin dan dijaga dari proses hukum di kemudian hari,” ungkapnya.

Menurut Budianto, persekongkolan politik yang terbangun pada Pilpres 2024 lalu menjadi modal dasar keluarga Solo untuk menagih komitmen perlindungan tersebut.

Namun, ia meragukan apakah Prabowo akan sepenuhnya mengabulkan hal itu jika gelombang tekanan publik dan konstelasi politik nasional menghendaki hal yang berbeda.

Kerusakan Multidimensi dan Legasi 10 Tahun

Menanggapi klaim bahwa kondisi ekonomi dan sosial-politik negara saat ini sedang dalam keadaan berat, Budianto membenarkan fenomena tersebut.

Baca Juga

Viral Baksos Dikaitkan Aksi 27 Agustus, Polsek Penjaringan Ungkap Fakta Sebenarnya!

Akan tetapi, ia menolak keras jika kehancuran tersebut dialamatkan sebagai kesalahan pemerintahan Prabowo Subianto yang baru berjalan.

Budianto membeberkan bahwa beban berat negara hari ini merupakan akumulasi dari kebijakan selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi.

Ia menyoroti lonjakan utang negara yang menembus angka lebih dari Rp10.000 triliun, kondisi fiskal yang tertekan, hingga defisit tata kelola di sektor pertambangan dan hukum.

“Kondisi bangsa hari ini memang berat dan hancur-hancuran. Utang kita menumpuk, ideologi, politik, hukum, hingga sosial budaya rusak serusak-rusaknya. Tapi itu adalah akibat dari proses 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Jangan karena ada agenda pribadi, lalu tiba-tiba melempar batu sembunyi tangan,” cetusnya.

Baca Juga

Maling Uang Negara Ketar-Ketir! DPR Beberkan 13 Tindak Pidana Yang Siap Dikenai RUU Perampasan Aset

Ia menambahkan, kemarahan publik dan aksi protes yang bermunculan di berbagai daerah mencerminkan kejenuhan masyarakat terhadap pola politik pragmatis yang hanya mementingkan kelanggengan kekuasaan keluarga.

Skenario Politik Menjelang 2029

Mengenai wacana percepatan pergantian kepemimpinan nasional, Budianto menilai bahwa secara riil belum ada kekuatan politik maupun geopolitik yang mampu menggulingkan kekuasaan di tengah jalan.

Menurut analisisnya, TNI dan kelompok strategis lainnya masih solid berada di belakang Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, Budianto mengingatkan bahwa lingkaran Solo masih memiliki modal finansial, jaringan aparat, serta basis relawan yang terus dipelihara untuk memuluskan langkah politik jangka panjang.

Baca Juga

Ungkit Peristiwa Tumbangnya Rezim Orde Baru, Budi Arie Kembali Beri ‘Peringatan Keras’ ke Prabowo!

Berbagai skenario politik—mulai dari memaksakan paket Prabowo-Gibran dua periode, mendorong Gibran maju sendiri, hingga memanfaatkan gejolak sosial—bisa saja dimainkan demi keselamatan dinasti.

“Pada akhirnya, semua manuver ini ujung-ujungnya adalah tentang kekuasaan, dinasti, dan kepentingan keluarga. Namun sejarah akan mencatat dan menghukum siapa saja yang lari dari komitmen kebangsaan demi kepentingan pragmatis,” pungkas Budianto.