Isu Percepatan Pemilu 2029 Memanas, Yuddy Chrisnandi: Prabowo Harus Tegaskan Dirinya Yang Memimpin, Bukan Jokowi!

DEMOCRAZY.ID – Wacana spekulatif mengenai percepatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 yang dilontarkan oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi memicu perdebatan hangat di ruang publik.

Menanggapi hal tersebut, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Prof Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto secara konstitusional berlaku penuh satu periode hingga 2029.

Pernyataan tersebut disampaikan Yuddy saat hadir sebagai narasumber dalam podcast Dialektika Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV.

Menurutnya, isu percepatan kekuasaan atau anggapan bahwa Presiden Prabowo tidak selesai menjabat hingga akhir masa jabatan merupakan bentuk agitasi dan narasi berbasis insting politik, bukan fakta konstitusional.

“Saya berbeda pandang dengan Pak Budi Arie. Saya melihatnya dalam skenario konstitusional. Dalam skenario ini, Presiden Prabowo dipilih secara demokratis, menang de facto dan de jure, serta mendapatkan pengakuan internasional. Karena itu, jabatannya berlaku penuh sampai 2029,” tegas Prof. Yuddy Chrisnandi, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga

Kata Budi Arie: Kalau Prabowo Berhenti Ditengah Jalan, Gibran Naik, Itu Konsekuensi Yang Logis!

Agitasi Politik dan Kehadiran Jokowi

Pernyataan Budi Arie Setiadi yang menanyakan kesiapan para relawan jika terjadi percepatan kekuasaan mengejutkan publik, terlebih saat itu ia berada di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Yuddy menilai, tindakan tersebut merupakan langkah berani Budi Arie dalam menantang dinamika politik yang ada.

Meski tidak melanggar hukum karena berdalih sebagai insting politik, Yuddy menyayangkan manuver tersebut dari sudut pandang etika dan moralitas politik.

“Secara hukum tidak ada yang salah, itu hak berpendapat. Namun secara etika, menurut saya tidak pantas dilakukan oleh seorang aktor politik yang pernah duduk di pemerintahan, apalagi disampaikan di samping sosok yang sangat dihormati seperti Pak Jokowi,” ujar Mantan Duta Besar RI untuk Ukraina tersebut.

Baca Juga

Jokowi Itu Politisi Yang Licinnya Ngalahin Belut!

Ia juga menyoroti persepsi publik terkait kehadiran Jokowi di acara tersebut.

Meski tidak bisa dipastikan secara faktual apakah pesan Budi Arie merupakan titipan Jokowi, gestur dan kehadiran Jokowi secara psikologis komunikasi memberi kesan tidak keberatan dengan wacana tersebut.

“Andai saja Pak Jokowi mengetahui lebih dahulu apa yang akan disampaikan oleh Pak Budi Arie, sebaiknya Pak Jokowi tidak berada di situ. Atau kalaupun tidak setuju, cukup katakan bahwa apa yang disampaikan Budi Arie tidak mewakili pemikirannya,” tambah Yuddy.

Baterai Kekuasaan dan Pentingnya Aksi Nyata

Mengenai anggapan bahwa pengaruh Solo atau Jokowi masih mendominasi panggung politik nasional, Yuddy menganalogikannya seperti daya baterai.

Baca Juga

Jokowi Seakan Kasih Sinyal ke Prabowo: “Kalian Hebat Jika Bisa Kalahkan Saya”

Legitimasi dan kekuasaan formal sepenuhnya ada pada Presiden Prabowo Subianto yang baru memulai periode kepemimpinannya.

“Presiden Jokowi itu seperti baterai yang durasinya sudah habis karena masa jabatannya selesai. Sementara Presiden Prabowo kekuasaannya sedang kuat-kuatnya untuk lima tahun ke depan. Sumber daya kekuasaan formal ada di tangan Pak Prabowo,” jelas Akademisi Universitas Nasional ini.

Oleh sebab itu, Yuddy menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto beserta tim pemerintahannya tidak ragu-ragu untuk menegaskan kepemimpinannya secara lugas agar tidak memicu kebingungan publik mengenai adanya dualisme kepemimpinan.

“Presiden Prabowo dan timnya tidak perlu ragu dengan narasi yang kuat bahwa beliaulah pemimpinnya sekarang. Jadi tidak ada lagi dualisme dalam narasi politik di publik,” terangnya.

Baca Juga

Budi Arie ‘Ogah’ Minta Maaf Soal Isu Prabowo Lengser: Biarkan Sejarah Menemukan Takdirnya!

Dua Catatan Penting untuk Pemerintahan

Di akhir perbincangan, Yuddy memberikan pandangannya terkait dua kunci utama yang harus dikejar oleh pemerintahan Prabowo Subianto untuk menjaga kepercayaan publik di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika dalam negeri.

Pertama, terkait pemberantasan korupsi. Dia menyarankan Prabowo mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap praktik penyelewengan hukum dan korupsi di seluruh lini birokrasi maupun aparat.

Kedua, terkait tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi).

Yuddy menyarankan agar Presiden Prabowo membangun tim kabinet dan aparatur sipil negara yang ramping, gesit, profesional, serta menampilkan pola hidup sederhana.

Baca Juga

Sindiran Prabowo Untuk Budi Arie: Singkat, Padat, Menohok!

“Kunci kepercayaan rakyat ada pada action nyata. Jika tata kelola pemerintahan diperbaiki dan pemberantasan korupsi ditegaskan, spekulasi-spekulasi politik di luar skenario konstitusi akan hilang dengan sendirinya,” pungkasnya.