GEGER Prediksi Denny Indrayana: Pergantian Rezim Bisa Terjadi Sebelum 2029, Ini 3 Pemicu Utamanya!
DEMOCRAZY News
27 Agustus 2026 6:00 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut pergantian rezim sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 berpotensi terjadi.
Hal tersebut disampaikan Denny saat menanggapi pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.
Di hadapan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Budi Arie menyebut memiliki insting bahwa pergantian rezim bisa terjadi lebih cepat dari 2029.
Menurut Denny, wajar jika pernyataan tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi.
Terlebih, pernyataan itu disampaikan Budi Arie di dekat sosok yang dinilai masih memiliki kekuatan politik.
“Kalau orang di samping Pak Jokowi saja bilang tidak sampai 2029, maka di sampingnya ada Pak Jokowi yang diam, maka bacaan spekulasinya ‘ada apa nih?’,” kata Denny dalam video yang diunggah melalui akun X pribadinya, dikutip Kamis (27/8/2026).
Karena itu, Denny menilai spekulasi mengenai kemungkinan pergantian rezim sebelum Pemilu 2029 tidak sepenuhnya dapat disalahkan.
“Apakah ada penggantian rezim? Saya rasa, itu tidak menutup kemungkinan,” ujarnya.
Tiga Penyebab Rezim Jatuh
Denny kemudian menjelaskan tiga kondisi yang menurutnya dapat menyebabkan sebuah rezim mengalami kejatuhan.
Pertama, krisis ekonomi. Ia mencontohkan peristiwa 1998 ketika krisis moneter berkembang menjadi krisis politik hingga berujung pada pergantian kepemimpinan nasional.
“Satu rezim jatuh ada tiga hal. Satu, karena krisis ekonomi. 1998 adalah contoh konkret, ketika terjadi krisis moneter, berubah jadi krisis politik dan pergantian kepemimpinan Pak Soeharto,” jelas Denny.
Kedua, skandal publik, terutama yang berkaitan dengan kasus korupsi.
“Kedua skandal publik. Terutama isu korupsi, dan kita sudah lihat banyak sekali korupsi,” terangnya.
Ketiga, skandal pribadi yang tidak diselesaikan dengan baik.
Menurut Denny, persoalan tersebut dapat memunculkan gosip dan spekulasi yang pada akhirnya menggerus legitimasi.
“Ketiga, skandal pribadi. Skandal pribadi yang tidak diselesaikan dengan baik. Jika tidak diselesaikan dengan baik memunculkan gosip, memunculkan spekulasi, dan spekulasi yang liar akan menggerus legitimasi,” paparnya.
“Jadi legitimasi yang tergerus itu, konsekuensinya hilangnya kursi. Itu tiga hal yang membuat rezim jatuh,” sambung Denny.
Denny Singgung Pasal 7A UUD 1945
Denny kemudian menjelaskan mekanisme pemberhentian presiden berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Kalau penyebab presiden jatuh, itu kan ada Pasal 7A, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, korupsi, perbuatan tercela, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden,” jelasnya.
Selain karena pelanggaran, menurut Denny, pergantian kepemimpinan juga dapat terjadi ketika jabatan presiden dan wakil presiden kosong.
“Kursinya kosong karena empat hal, satu karena mangkat, dua karena berhenti atau mundur. Bung Hatta pernah mundur di tahun 1956 sebagai wakil presiden, Pak Harto pernah mundur karena krisis,” papar Denny.
Selain itu, presiden dapat diberhentikan melalui mekanisme yang melibatkan DPR.
Namun, proses tersebut membutuhkan waktu.
“Berhentikan. Ini prosesnya lama, melalui DPR. Keempat, karena tak lagi dapat menyelesaikan kewajibannya. Mungkin karena cacat permanen, sakit jiwa, dan seterusnya,” terangnya.
Menurut Denny, pernyataan Budi Arie yang disampaikan di dekat Jokowi tidak bisa dipandang sebelah mata.
“Jadi kalau kita lihat sekarang, fenomena aktual ini, apakah ada kemungkinan itu? Yah mungkin. Apalagi kalau kita lihat pernyataan Pak Budi Arie, di samping Pak Jokowi loh itu ngomongnya,” pungkasnya.
Pernyataan Budi Arie
Sebelumnya, Budi Arie menyampaikan pernyataan tersebut di hadapan Jokowi.
Ia mengaku telah menyampaikan insting politiknya kepada Jokowi.
“Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, ‘Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’ Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029,” kata Budi Arie dalam video tersebut.
Baca Juga
Budi Arie kemudian melontarkan pertanyaan retoris kepada hadirin.
“Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, gak?”
Hadirin pun langsung menjawab, “Siap!”
Budi Arie selanjutnya menjelaskan kondisi masyarakat saat ini dan menyinggung peristiwa Reformasi 1998.
Menurutnya, keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi yang tidak menentu merupakan variabel yang sangat mungkin memicu terjadinya “percepatan” sejarah.
“Ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun 97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya 99,” jelasnya.
Karena itu, Budi Arie menilai potensi terjadinya perubahan tersebut bukan sesuatu yang mustahil.
“Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy,” tegas Budi Arie.
Analisis Politikberita nasionalberita terhangatdenny indrayanadinamika politikdiskursus publikistanaIsu Terkinikabar terbaruopini publikpemerintahan prabowo gibranperbincangan publikpergantian rezimperistiwa viralpolitik nasionalsorot publiksorotan mediasuara rakyatwarta nasional
Artikel terkait lainnya
