Guru Besar Unair: Ijazah Gibran Bakal Jadi Batu Sandungan di 2029, Kaesang Tak Bisa Gantikan Sang Kakak!
DEMOCRAZY News
26 Agustus 2026 10:40 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto menilai dinamika politik menuju Pemilu 2029 sangat sulit diprediksi.
Salah satu faktor yang menurutnya berpotensi mengubah peta politik adalah persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini kembali menjadi sorotan.
Henri mengatakan, berdasarkan temuan Bonatua Silalahi dan sejumlah pihak lainnya, persoalan ijazah Gibran berpotensi menjadi ganjalan apabila ada kekuatan politik besar yang membawa persoalan tersebut ke ranah hukum dan politik.
“Dengan temuan Bonatua Silalahi dan kawan-kawan, tahun 2029 Gibran bisa terganjal, jika ada kekuatan besar yang mempermasalahkan kasus ijazah tersebut secara hukum dan politik,” kata Henri, Rabu (26/8/2026).
Persoalan tersebut bukan lagi sebatas perdebatan di media sosial.
Sebelumnya, Bonatua Silalahi memang mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam putusan pada Maret 2026, KIP mengabulkan permohonan Bonatua dan menyatakan salinan surat keterangan kesetaraan pendidikan Grade 12 UTS Insearch Sydney 2006 atas nama Gibran sebagai informasi terbuka.
KIP juga menyatakan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan sebagai informasi terbuka, dengan pemberian informasi dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Bonatua sebelumnya menyatakan permintaan dokumen tersebut dilakukan untuk kepentingan publik.
Baca Juga
Dokumen yang dimintanya antara lain surat keterangan kesetaraan pendidikan dan dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut.
Henri melihat persoalan tersebut memiliki konsekuensi politik yang lebih luas.
Menurutnya, apabila Gibran benar-benar menghadapi hambatan serius menjelang 2029, posisi strategis yang selama ini ditempati putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu belum tentu dapat langsung digantikan oleh adiknya, Kaesang Pangarep.
“Padahal kalau sampai Gibran terganjal, Kaesang sebagai yunior dinasti politik Jokowi, belum tentu mampu menggantikan posisi strategis kakaknya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa keberlanjutan pengaruh politik keluarga Jokowi tidak otomatis berjalan mulus.
Gibran dan Kaesang memang sama-sama berada dalam arena politik, tetapi kapasitas, posisi, elektabilitas, jaringan, serta momentum politik keduanya tidak bisa begitu saja disamakan.
Dengan demikian, persoalan yang menimpa salah satu figur dalam keluarga politik tersebut berpotensi memiliki dampak terhadap konfigurasi politik yang lebih luas.
Henri menilai politik Indonesia memiliki karakter yang sangat dinamis.
Perubahan konstelasi dapat berlangsung cepat ketika kepentingan elite, kekuatan partai, kelompok bisnis, dan kekuasaan bertemu dalam satu momentum.
“Politik di negeri ini memang ruwet dan unpredictable. Perubahan arah politik secara drastis bisa terjadi sewaktu-waktu, akibat akrobat elite politik dalam berebut kekuasaan,” katanya.
Menurut Henri, persoalan terbesar justru ketika perebutan kekuasaan elite tidak selalu berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat.
Ia menilai rakyat pada dasarnya menginginkan keadilan, kesempatan yang sama dan kesejahteraan.
Namun dalam praktik politik, kepentingan rakyat kerap hanya menjadi bagian dari komunikasi politik untuk mendapatkan dukungan.
“Sayangnya para elite politik itu lebih banyak tidak peduli dengan kepentingan rakyat luas yang mengharapkan keadilan, kesempatan yang sama, dan kesejahteraan,” ujarnya.
Henri bahkan melontarkan kritik lebih mendasar terhadap perilaku elite politik.
Menurutnya, kepentingan rakyat sering kali hanya dijadikan hiasan dalam narasi politik, sementara tujuan utama sebagian politisi tetaplah mempertahankan atau memperoleh kekuasaan.
“Bagi politisi, kepentingan rakyat itu hanya hiasan komunikasi mereka, tapi bukan tujuan utama. Tujuan utama para politisi itu hanya satu, yaitu berkuasa,” kata Henri.
Ia menambahkan, bahkan seorang presiden yang dianggap berhasil sekalipun tidak otomatis terbebas dari orientasi mempertahankan kekuasaan.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintahan seharusnya tidak hanya dilihat dari klaim keberhasilan politik, tetapi juga dari kinerja dan kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Presiden yang katanya sukses pun sama saja, orientasi utamanya juga berkuasa. Sedang kinerja dan kebijakannya masih jauh, atau tidak memenuhi harapan rakyat luas,” katanya.
Pernyataan Henri tersebut menjadi kritik terhadap kecenderungan politik yang terlalu berpusat pada perebutan kekuasaan.
Dalam perspektif itu, Pemilu 2029 bukan hanya akan menjadi pertarungan kandidat, melainkan juga pertarungan kepentingan dan arah keberlanjutan kekuasaan.
Persoalan dokumen pendidikan Gibran pun berpotensi menjadi salah satu isu yang terus dimainkan secara politik apabila berkembang menjadi persoalan hukum yang memiliki konsekuensi terhadap kelayakan atau pencalonan.
Namun, hingga kini, tidak tepat menyimpulkan bahwa Gibran pasti akan terganjal pada 2029. Pernyataan tersebut masih berupa analisis dan skenario politik.
Perkembangan hukum, putusan lembaga yang berwenang, dinamika partai politik, serta konfigurasi kekuatan menjelang Pemilu 2029 akan menjadi faktor penentu.
Yang jelas, perkembangan sengketa informasi mengenai dokumen penyetaraan pendidikan Gibran menunjukkan bahwa isu tersebut belum sepenuhnya selesai.
KIP telah memutus dokumen yang dimohonkan Bonatua sebagai informasi terbuka, dengan pelaksanaan pemberian informasi menunggu putusan berkekuatan hukum tetap.
Analisis Politikberita nasionalberita terhangatdinasti politikdiskursus publikgibran rakabuming rakaguru besar unairijazah gibranIsu Terkinijokowikabar terbarukaesang pangarepopini publikperbincangan publikperistiwa viralpilpres 2029politik keluargapolitik nasionalsorot publiksorotan mediasuara rakyatwarta nasional
Artikel terkait lainnya
