Erosi HAM Terparah Disebut Terjadi di Rezim Prabowo: Rakyat Masih Bisa Tertawa, Tapi Tertawa Kecut!

DEMOCRAZY.ID — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Ummat, Amien Rais, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) serta arah kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai situasi nasional saat ini sedang mengalami kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Indonesia.

Sebut Erosi HAM Terparah dan Soroti Kondisi Ekonomi Rakyat

Menurut Amien, dimensi pelanggaran HAM tidak boleh hanya disempitkan pada persoalan kekerasan fisik semata.

Ia menegaskan bahwa kondisi perekonomian negara yang compang-camping dan berimbas langsung pada kesengsaraan rakyat juga merupakan bentuk pelanggaran HAM yang serius, karena mencerminkan wujud kesewenang-wenangan pemerintah terhadap masyarakatnya sendiri.

“Situasi HAM mengalami erosi terparah zaman Prabowo ini, saya bisa mengatakan memang 30-35 persen rakyat kita di lapisan bawah memang masih bisa ketawa tetapi ketawa kecut,” ujar Amien, dikutip Kamis (13/8/2026).

Baca Juga

Utang Menggunung Warisan Jokowi Bikin Indonesia Nyaris Bangkrut: Dia Perusak Bangsa, Harus Ditangkap dan Diadili!

Ia menyoroti beban berat yang kini tengah dipikul oleh masyarakat kelas menengah ke bawah akibat kesulitan ekonomi.

Alih-alih mengakui realitas di lapangan, Amien menilai pemerintah terkesan kerap menutupi situasi pelik tersebut dengan klaim-klaim sepihak bahwa kondisi ekonomi nasional baik-baik saja.

“Sebagian lagi ketawa menyeringai karena tidak sanggup sekedar menutup kebutuhan dasar mereka dalam kehidupan mereka,” imbuhnya.

Sentil Media Belanda dan Ingatkan Pemerintah Agar Terbuka pada Kritik

Dalam kesempatan yang sama, Amien turut menyinggung pemberitaan dari media terkemuka asal Belanda, The Volkskrant, yang sempat menurunkan analisis tajam mengenai proyeksi perekonomian Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo dengan tajuk yang mempertanyakan apakah Indonesia sedang menuju jurang kebangkrutan.

Baca Juga

‘Akhirnya Dapat Disimpulkan Ijazah S1 Jokowi Tidak Ada’

Ia berpendapat bahwa ulasan media asing semacam itu seharusnya tidak serta-merta disikapi secara defensif sebagai bentuk serangan terhadap kedaulatan negara, melainkan dijadikan bahan cermin dan evaluasi objektif.

Terlebih, peringatan senada juga sudah lama disuarakan oleh para pakar ekonomi dari dalam negeri sendiri.

“Jurnal Belanda ini seharusnya kita jadikan peringatan bahwa kondisi ekonomi kita memang sedang tidak baik-baik saja. Hal ini sudah didengungkan oleh banyak pakar ekonomi kita dan kenyataan di lapangan pun kita rasakan,” tegas Amien.

Menutup pandangannya, Amien berpesan agar Presiden Prabowo tidak bersikap anti-kritik.

Baca Juga

Megawati Blak-Blakan Soal Ijazah Palsu Jokowi: Dia Masuk PDIP Cuma Modal KTP!

Ia mengingatkan bahwa seorang pemimpin yang baik harus mampu merespons masukan publik secara bijak tanpa melontarkan tudingan-tudingan subyektif seperti menuduh pengkritik sebagai antek asing.

“Jadi kita tidak usah kebakaran jenggot, kita terima sebagai masukan yang konstruktif. Tidak usah kita tuduh itu pihak asing yang tidak suka pada Indonesia… Nah sikap yang paling baik memang kritik-kritik tajam itu kita dengar dan kita endapkan serta kita analisa untuk kita perbaiki sejauh kita bisa,” pungkasnya.