kebebasan sipil

Pentolan Gerindra Bandingkan Pemerintahan Prabowo dengan Sebelumnya: Mohon Maaf Sekarang Jauh Lebih Demokratis!

DEMOCRAZY.ID – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mulai membandingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan penguasa sebelumnya. Pernyataan membanding-bandingkan rezim Prabowo dengan sebelumnya itu disampaikan saat rapat dengar pendapat Komisi III dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional, Senin (7/9/2026) lalu. Rapat dengan para advokat itu salah satunya membahas soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan […]

. 3 minggu yang lalu

Negara Gila! Perjuangan Yogi Gilang Arya Bangun Internet Untuk Warga Tertinggal Berbuah Penjara, Publik Ngamuk

DEMOCRAZY.ID – Niat baik Yogi Gilang Arya, putra daerah yang lahir di Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, menghadirkan jaringan internet bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) justru berujung kriminalisasi. Yogi malah harus menjalani penahanan di Rutan Anak Air Kota Padang, setelah usahanya menyediakan layanan telekomunikasi di Sikakap kampung halamannya dipersoalkan karena dinilai belum […]

. 1 bulan yang lalu

PARAH! Bank Mandiri Klarifikasi: Blokir Rekening Aliansi Masyarakat Pati Atas Permintaan Aparat Hukum, Intimidasi & Pembungkaman?

DEMOCRAZY.ID – Pemblokiran rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok akhirnya mendapat klarifikasi resmi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Melalui holding statement, Minggu (23/8/2026), Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista membenarkan adanya pemblokiran terhadap rekening yang berisi dana donasi aksi lebih dari Rp80 juta. “Bank Mandiri memohon maaf atas ketidaknyamanan […]

. 1 bulan yang lalu

AWAS! Pasal Penghinaan Presiden Ditutup, Aparat Kini Incar Kritikus Lewat Pasal-Pasal UU ITE

DEMOCRAZY.ID — Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini mengeluarkan putusan monumental yang mengubah lanskap penegakan hukum terkait kritik dan kebebasan berekspresi di ruang publik. Melalui Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 12 Agustus 2026, MK menegaskan bahwa tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden kini berstatus sebagai delik aduan absolut. Artinya, proses hukum hanya […]

. 2 bulan yang lalu

Erosi HAM Terparah Disebut Terjadi di Rezim Prabowo: Rakyat Masih Bisa Tertawa, Tapi Tertawa Kecut!

DEMOCRAZY.ID — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Ummat, Amien Rais, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) serta arah kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai situasi nasional saat ini sedang mengalami kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Indonesia. Sebut Erosi HAM Terparah dan Soroti Kondisi Ekonomi Rakyat […]

. 2 bulan yang lalu

Amnesty International: Ganti Rezim Saja Belum Cukup, Demokrasi Indonesia Harus Dibangun Ulang!

DEMOCRAZY.ID – Keinginan sebagian publik agar pemerintahan saat ini tumbang dinilai tidak cukup jika tidak diikuti perubahan mendasar terhadap sistem yang menopang praktik-praktik otoritarianisme di Indonesia. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan persoalan demokrasi Indonesia saat ini tidak semata-mata terletak pada siapa yang memegang pemerintahan, tetapi juga pada rusaknya institusi hukum dan paradigma ekonomi-politik […]

. 2 bulan yang lalu