Tren Elektabilitas Anjlok Drastis, Prabowo Terancam Gagal Lanjut Dua Periode!

DEMOCRAZY.ID — Lampu kuning menyala terang dari Istana.

Hasil riset terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) membongkar fakta mengejutkan mengenai merosotnya tingkat kepuasan publik serta elektabilitas Presiden Prabowo Subianto secara drastis menjelang paruh masa kepemimpinannya.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, melontarkan peringatan keras bahwa jika tren penurunan ini terus berlanjut tanpa ada koreksi radikal, peluang sang petahana untuk melaju ke periode kedua bakal tertutup rapat.

“Bila hal itu terus terjadi hingga mendekati 2029, maka peluang Prabowo memenangkan Pilpres 2029 relatif tertutup,” ujar Jamiluddin kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).

Angka Merah SMRC: Elektabilitas Terjun Bebas, Dedi Mulyadi Melesat

Berdasarkan data survei SMRC, angka elektabilitas Prabowo dalam simulasi semi terbuka mengalami kejatuhan masif dari 34,9 persen pada November 2025 kini tersisa 14,5 persen pada Juli 2026.

Sebaliknya, panggung politik diwarnai oleh kejutan besar di mana elektabilitas Gubernur Jawa Barat sekaligus kader separtainya, Dedi Mulyadi, melompat tinggi dari 19,7 persen menjadi 35 persen dalam kurun waktu yang sama.

“Dedi yang hanya memimpin Jawa Barat mampu menyalip elektabilitas Prabowo,” ungkap Jamiluddin menyoroti fenomena peralihan suara tersebut.

Anjloknya elektabilitas ini linier dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan.

Pada November 2025, kepuasan masyarakat masih berada di angka tinggi 81,2 persen, namun terjun bebas ke angka 51,1 persen pada Juli 2026.

“Semakin tidak puas publik terhadap kinerja Prabowo semakin turun elektabilitasnya,” tegasnya.

Reshuffle Harga Mati atau “Keok” di 2029

Jamiluddin menilai, merosotnya kepercayaan publik ini bersumber dari karut-marut penanganan sektor ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

Jika Prabowo ingin menyelamatkan posisi politiknya, langkah paling ekstrem dan mendesak yang harus diambil adalah segera melakukan perombakan kabinet secara menyeluruh.

“Prabowo harus tegas dan berani mereshuffle menteri tiga bidang tersebut. Tanpa keberanian mengganti para menteri di tiga bidang itu, tampaknya sulit bagi Prabowo untuk memulihkan ekonomi, politik, dan hukum,” tandasnya.

Meski langkah tersebut diakui sebagai opsi yang sangat dilematis dan sulit di internal kekuasaan, pembersihan jajaran menteri yang loyo dinilai menjadi satu-satunya pertaruhan terakhir agar bahtera kepemimpinan tidak karam sebelum sampai di tahun 2029.

“Pilihan tersebut memang teramat sulit, tapi hal itu tampaknya harus diambil bila Prabowo memang ingin mendongkrak kembali elektabilitasnya,” pungkas Jamiluddin.

Artikel terkait lainnya