DEMOCRAZY.ID – Polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, diprediksi tidak akan berhenti sekadar pada vonis atau perdebatan hukum personal para aktivis yang kini terseret di pengadilan.
Skandal ini dinilai menyimpan potensi ancaman sistemik yang jauh lebih besar bagi stabilitas hukum nasional.
Anggota tim investigasi independen Bonjowi (Bongkar Ijazah Jokowi), Lukas Luwarso, membeberkan analisis mendalam mengenai kerumitan di balik pusaran kasus tersebut.
Menurutnya, jika pada akhirnya lembar “babon” atau dokumen utama ijazah tersebut terbukti palsu di muka hukum, gelombang efek domino yang ditimbulkannya bakal mengguncang sendi-sendi kenegaraan.
Gugatan berantai dipastikan akan meledak secara masif, tidak hanya menyasar pribadi sang mantan presiden, tetapi juga menyeret seluruh produk kebijakan penting serta institusi-institusi yang selama ini dituding ikut melindungi atau menutup-nutupi fakta sebenarnya.
“Tapi kalau nanti babon kasusnya terungkap, ijazahnya terbukti palsu, pasti kan akan ada efeknya. Jadi gugatan kepada Jokowi misalnya nanti bayangan saya gugatan terhadap putusan-putusan penting kebijakan Jokowi harus dipersoalkan di pengadilan dan termasuk lembaga-lembaga yang menutup-nutupi itu,” ujar Lukas dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Selasa (21/7/2026).
Lukas menilai, tingkat kerumitan kasus ini kian menjadi-jadi lantaran persoalannya telah bergeser dari sekadar sengketa personal menjadi cerminan buruknya tata kelola dan profesionalisme aparatur negara.
Lemahnya birokrasi dalam menyajikan kebenaran data secara transparan membuat publik semakin berspekulasi liar.
Ia menyoroti bagaimana institusi negara kerap tampil compang-camping (sloppy) dalam menangani isu-isu krusial yang menyangkut legitimasi seorang pemimpin tertinggi.
Buruknya kinerja tersebut, menurut Lukas, menyisakan dua kemungkinan pahit: murni karena faktor inkompetensi birokrasi, atau memang ada unsur kesengajaan yang dipelihara oleh para pemegang kekuasaan.
“Dan kenapa kasus ini menjadi rumit? Kan karena ini bukan hanya menyangkut personal Jokowi kan akhirnya karena negara, negara tidak profesional, sloppy gitu, sangat buruk kinerjanya. Nah, sangat buruk bisa jadi kesengajaan atau karena memang tidak kompeten,” ucapnya tajam.
Dalam pusaran yang sama, sorotan tajam juga diarahkan kepada almamater sang mantan presiden, Universitas Gadjah Mada (UGM).
Lukas menegaskan bahwa peran institusi pendidikan tinggi sebesar UGM harus dibongkar secara jujur dan transparan.
Publik berhak tahu, apakah carut-marut tata kelola arsip akademik yang memicu polemik berkepanjangan ini murni merupakan bentuk kelalaian administratif semata, atau justru ada intervensi dari kekuatan-kekuatan tak kasat mata di balik layar.
“Kuasa gelap” yang ikut campur tangan dalam membentengi dan menutupi kebenaran kasus ini dinilai harus segera diseret ke terang benderang, demi memulihkan kredibilitas dunia pendidikan tinggi dan penegakan hukum di Indonesia.
[FULL VIDEO]