DEMOCRAZY.ID — Peta persaingan menuju bursa Pemilihan Presiden 2029 mulai dikalkulasikan secara matang dari jauh-jauh hari.
Pengamat politik sekaligus pendiri Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio (Hensa), membedah arah kalkulasi politik Presiden Prabowo Subianto dalam memburu figur calon wakil presiden pendampingnya kelak.
Menurut Hensa, terdapat dua jalur kriteria utama yang kemungkinan besar menjadi saringan akhir bagi Prabowo: apakah memilih kader internal Partai Gerindra, atau justru melirik figur non-partai politik yang bersih dari syahwat kekuasaan praktis.
“Dia (Prabowo) mungkin akan memilih tokoh nonpartai yang tak punya ambisi politik besar, sehingga fokus kerja,” ungkap Hensa di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Dari klaster figur independen atau non-parpol, Hensa menyebut setidaknya ada tiga nama mentereng yang dinilai layak masuk dalam pertimbangan istana.
Nama pertama adalah Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, yang posisinya terus dipertahankan di pucuk pimpinan Polri.
Selanjutnya ada Sekretaris Kabinet Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya yang dikenal memiliki loyalitas serta pemahaman mendalam terhadap ritme kerja kepala negara.
Serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang kerap menuai apresiasi langsung dari Prabowo berkat kinerjanya mengamankan sektor pangan.
“Amran Sulaiman adalah salah satu menteri yang sering memperoleh pujian dari Prabowo,” tutur Hensa.
Kendati demikian, opsi mengambil kader dari dalam gerbong partai sendiri juga menyimpan daya tarik strategis tersendiri.
Hensa menganalisis bahwa kalkulasi jangka panjang turut dipertimbangkan Prabowo demi menjaga eksistensi partai pengusung utama menghadapi siklus pemilu berikutnya.
“Prabowo ingin membesarkan Gerindra untuk bertarung di 2034. Kalau memilih tokoh dari partai lain, artinya membesarkan parpol lain,” ujarnya.
Sejumlah nama kader internal Partai Gerindra pun mulai diapungkan ke permukaan sebagai kandidat potensial pendamping petahana, mulai dari figur birokrat dan politisi senior seperti Ferry Juliantono, Sugiono, Sudaryono, hingga kepala daerah berasa basis massa masif seperti Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.