DEMOCRAZY.ID – Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian Pengamat Politik Heru Subagia.
Ia mengaitkan safari politik Jokowi di Jawa Barat, penguatan posisi Jokowi di PSI, hingga pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dikatakan Heru, rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan adanya perubahan konstelasi politik menjelang kontestasi Pemilu 2029.
Ia bahkan menyebut kemungkinan pertemuan kedua Prabowo dan Megawati sebagai momentum yang sangat menentukan bagi konfigurasi politik nasional.
Heru menggunakan istilah ‘kiamat’ politik untuk menggambarkan dampaknya terhadap koalisi Prabowo-Gibran.
Heru mengatakan, sejumlah agenda politik Jokowi di Jawa Barat belakangan ini lebih banyak berkaitan dengan penguatan internal.
Ia menyinggung keputusan Jokowi menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI serta pernyataannya mengenai posisi PSI di tengah persaingan antarpartai politik.
“Deretan-deretan kejadian politik kekinian bagaimana Jokowi menggebrak Jabar dengan agenda-agenda politik yang lebih fokus pada agenda internal,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Selasa (29/9/2026).
Lanjut Heru, kemunculan Jokowi sebagai kader PSI kemudian menjadi salah satu perhatian publik sekaligus elite partai.
“Yang cukup menjadikan sorotan publik dan bahkan atensi ketua-ketua partai berkaitan erat bagaimana Jokowi menunjukkan KTA atau Kartu Tanda Anggota sebagai bagian dari PSI,” tukasnya.
Heru juga menaruh perhatiannya pada pernyataan Jokowi yang menyebut PSI sebagai partai baru sudah ditakuti partai-partai lain.
“Kemudian pernyataan Jokowi ketika dia mengatakan bahwa PSI sebagai partai baru sudah ditakuti oleh partai-partai yang lainnya,” ucap dia.
Heru menekankan bahwa pernyataan tersebut menjadi semacam uji nyali bagi PSI dan Jokowi, terutama di tengah perdebatan mengenai parliamentary threshold.
“Ini menjadi pernyataan yang cukup provokatif dan uji nyali buat PSI dan Jokowi itu sendiri berkaitan bagaimana kesiapan Jokowi dan PSI tentang parliamentary threshold yang diyakini PSI akan lolos dan tidak mempermasalahkan angka 5, 6, 7 persen yang saat ini sedang diperdebatkan,” imbuhnya.
Menurut lulusan Fisipol UGM ini, perkembangan tersebut tidak berdiri sendiri.
Ia menghubungkannya dengan komunikasi politik sejumlah elite nasional, termasuk Puan Maharani, Prabowo, Sufmi Dasco Ahmad, dan Megawati.
“Hal yang menarik tentunya landscape politik ini terus berkembang dan inilah puncak dari apa yang saya kaitkan dengan kegiatan-kegiatan politik Jokowi di Bandung dengan maneuver politik yang dilakukan Puan, Prabowo, Dasco, dan Megawati dan sejumlah petinggi-petinggi yang menyertainya dalam kunjungan Prabowo ke Teuku Umar kemarin,” terangnya.
Heru menilai rencana pertemuan kedua antara Prabowo dan Megawati dapat menjadi perkembangan penting dalam peta politik nasional.
“Sebenarnya ada yang menurut saya menakutkan dan menjadi gong perlawanan yang sangat dahsyat ketika Dasco dan Puan akan segera menjadwalkan pertemuan kembali antara Megawati dan tentunya juga Prabowo dalam sebuah acara dan ini akan dilakukan secepatnya,” tegasnya.
Ia melihat pertemuan tersebut berpotensi memperlihatkan kembali kedekatan politik antara dua kekuatan partai besar.
“Ada beberapa bagian atau porsi penting bagi saya dengan adanya pertemuan kedua kalinya Prabowo dan Megawati,” Heru menuturkan.
“Ini sesungguhnya adalah perlawanan dan sekaligus tamparan sangat keras bagaimana kubu Prabowo dan Megawati kembali solid, kembali bertemu lagi, dan menunjukkan eksistensinya untuk melakukan sebuah resistensi politik dan sekaligus revitalisasi politik antara kekuatan partai dan tokoh politik nasional tersebut,” tambahnya.
Heru kemudian menyampaikan prediksinya mengenai dampak apabila pertemuan kedua Prabowo dan Megawati benar-benar terlaksana.
“Kemudian saya katakan bahwa ketika pertemuan kedua kalinya Prabowo dan Megawati itu betul-betul terjadi, sebenarnya ini sebenarnya sebuah ‘kiamat’ politik, terutama koalisi antara Prabowo-Gibran. Dan saya katakan akan usai pasca pertemuan kedua pemimpin partai Gerindra dan PDIP ini,” timpalnya.
Ia juga mempertanyakan bagaimana posisi koalisi politik yang selama ini dibangun apabila hubungan Prabowo dan Megawati semakin dekat.
“Kemudian, bagaimana nasib koalisi-koalisi yang dibangun, terutama Gibran (Geng Solo) dan Prabowo (Geng Kertanegara), dan hubungannya dengan deal politik antara Megawati dan Prabowo?,” imbuhnya.
Heru menilai dinamika antara Jokowi, Prabowo, Megawati, PSI, dan sejumlah elite partai tidak dapat dilepaskan dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.
“Tentunya ini adalah permainan-permainan, taktik-taktik politik yang sebenarnya menjadi bagian landscape politik besar sekali menghadapi apa yang kita katakan kontestasi Pilpres 2029 dan Pileg 2029 itu sendiri,” jelasnya.
Heru juga menyentil posisi Jokowi yang kini tidak lagi menjabat sebagai presiden.
“Perlu diketahui saat ini yang cukup menarik bahwa Presiden Jokowi sudah tidak lagi mempunyai akses kekuasaan secara langsung,” kata dia.
Menurut Heru, posisi Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina PSI yang disebut akan disematkan dalam agenda partai mendatang juga akan memengaruhi dinamika politik nasional.
“Bukan lagi Presiden dan tentunya jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina PSI yang nantinya akan digadang-gadang disematkan di bulan November oleh PSI itu sendiri dalam sebuah acara ulang tahun PSI,” bebernya.
Heru menilai langkah tersebut justru dapat meningkatkan eskalasi persaingan politik.
“Tetapi tentunya apa yang dilakukan Jokowi untuk disematkan sebagai Ketua Dewan Pembina PSI ini tentunya sudah diwanti-wanti, sudah dianulir, dan tentunya sudah diprediksi oleh kekuatan-kekuatan politik lainnya, termasuk bagaimana saat ini komunikasi politik Prabowo dan Megawati itu terbentuk,” jelas dia.
Ketua Kagama Cirebon Raya ini kemudian menarik kesimpulan mengenai posisi politik Jokowi dan PSI.
“Kemudian saya menyimpulkan bahwa kekuatan politik Jokowi, identitas politik Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina PSI, dan optimisme PSI untuk lewat ambang batas parliamentary threshold, kemungkinan besar justru akan menjadi bumerang, akan menjadi sebuah hambatan keras,” terangnya.
Baginya, berbagai aktivitas politik tersebut juga dapat dibaca sebagai upaya mempertahankan posisi politik PSI, Jokowi, dan Gibran.
Heru kembali menempatkan kemungkinan pertemuan Prabowo dan Megawati sebagai salah satu titik penting dalam analisisnya.
“Karena dengan klimaks pertemuan Prabowo dan Megawati yang nantinya akan terjadi atau mungkin tidak terjadi, menjadi sebuah momentum politik paling dahsyat, paling relevan hubungannya dan eskalasinya politik nasional bahwa sesungguhnya koalisi Prabowo dan tentunya Gibran sudah berakhir,” imbuhnya.
Heru juga menyampaikan prediksi mengenai kemungkinan konsekuensi politik dari pertemuan tersebut.
Lebih jauh, Heru kembali menegaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Megawati, jika benar terlaksana, menurutnya akan membawa konsekuensi besar terhadap peta politik nasional.
“Inilah yang saya katakan bahwa pertemuan Megawati-Prabowo yang akan direncanakan segera dilakukan, jika memang betul terjadi, menjadi bagian ‘kiamat’ politik Gibran dan juga sebuah horor politik bagi PSI, Jokowi, dan langkah-langkah politik berikutnya,” kuncinya.