Kritik Tajam Pengamat: Wiwi Dan Wowo Sama Saja, Hobi Pecat Orang Demi Puaskan ‘Bandar Politik’!

DEMOCRAZY.IDPengamat kebijakan publik Gigin Praginanto melontarkan kritik tajam terhadap pola kekuasaan yang menurutnya masih memperlihatkan praktik politik transaksional.

Ia menilai pergantian atau pemecatan seseorang dari jabatan tidak selalu berkaitan dengan kinerja, tetapi dapat dipengaruhi kepentingan politik.

Gigin bahkan menyebut figur yang ia samarkan dengan istilah “Wiwi” dan “Wowo” memiliki pola yang sama dalam menjalankan kekuasaan.

“Wiwi dan Wowo sama saja. Memecat orang tanpa alasan untuk menyenangkan para bandar politik agar tetap mengalirkan dana pemenangan Pemilu dan Pilpres,” kata Gigin, dalam pernyataan yang beredar di media sosial, Sabtu (19/9/2026).

Pernyataan tersebut menyoroti persoalan lebih luas mengenai hubungan antara keputusan politik, pergantian pejabat, dan kepentingan pembiayaan politik.

Namun, tudingan mengenai adanya aliran dana dari “bandar politik” yang disebut Gigin merupakan klaim atau pandangan politik yang disampaikannya dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya praktik tersebut.

Gigin selama ini dikenal sebagai pengamat kebijakan publik yang aktif menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui media sosial.

Profil profesionalnya juga mencantumkan kiprahnya sebagai pengamat kebijakan publik di Indonesia Fulcrum.

Sebelumnya, Gigin juga mengkritik pola pengambilan kebijakan ketika presiden dikelilingi orang-orang yang menurutnya lebih mengutamakan kepentingan politik dibandingkan memberikan masukan secara objektif.

“Ketika presiden dikelilingi oleh penjilat, uang negara dihamburkan untuk program-program politik berkedok kepentingan rakyat,” tulis Gigin melalui akun X pada September 2026.

Pernyataan tersebut kemudian diberitakan sejumlah media sebagai kritik terhadap tata kelola pemerintahan.

Kritik terbaru Gigin mengenai pemecatan pejabat tersebut pada akhirnya membuka kembali perdebatan mengenai independensi pengambilan keputusan dalam pemerintahan.

Pertanyaannya, apakah pergantian pejabat benar-benar didasarkan pada evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi, atau terdapat pertimbangan politik di baliknya?

Dalam sistem pemerintahan, pergantian pejabat semestinya dapat dijelaskan melalui alasan administratif, evaluasi kinerja, kebutuhan organisasi, serta dasar hukum yang jelas.

Jika keputusan tersebut dikaitkan dengan kepentingan pembiayaan politik, maka tudingan itu membutuhkan bukti dan penjelasan dari pihak-pihak yang disebut.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari pihak yang dimaksud Gigin dengan sebutan “Wiwi” dan “Wowo” mengenai tudingan tersebut.

Pernyataan Gigin karena itu perlu ditempatkan sebagai kritik dan pandangan seorang pengamat, sementara substansi tudingan mengenai hubungan pemecatan pejabat dengan pendanaan politik masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Artikel terkait lainnya