KACAU! Sidang Kasus Kuota Haji Terungkap: Ada Jatah 200 Kuota Bertuliskan ‘BIN’ Hingga Ribuan Untuk Ormas

DEMOCRAZY.ID – Sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024 kembali mengungkap fakta mengejutkan mengenai pembagian kuota kepada sejumlah instansi dan pihak tertentu.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dokumen estimasi alokasi kuota yang mencantumkan kode “BIN” sebanyak 200 kuota.

Fakta tersebut terungkap saat saksi Ridwan Kurniawan, mantan tenaga honorer Kementerian Agama (Kemenag), dikonfirmasi mengenai catatan pembagian kuota yang ditemukan di dalam laptopnya.

Ridwan mengakui bahwa dirinya mengetik langsung dokumen tersebut atas arahan Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji Khusus periode 2014–2020.

Rincian Jatah Kuota yang Terbongkar

Berdasarkan dokumen yang dibuka JPU KPK di persidangan, terdapat rincian alokasi kuota haji untuk berbagai pihak:

Baca Juga

Politikus Senior: Nggak Peduli Lewat Cara Halal Atau Haram, Jokowi Bakal Terus Kejar Kekuasaan, Berhenti Kalau Sudah Makan Tanah!

• Nahdlatul Ulama (NU): 1.900 kuota
• Subdit Kemenag: 1.500 kuota
• Maktour (MKTR): 1.000 kuota
• Rizky Visa (RF): 500 kuota
• DPR RI: 200 kuota
• Para Gus: 200 kuota
• Badan Intelijen Negara (BIN): 200 kuota

Cecaran Hakim Soal Jatah “BIN”

Jaksa KPK mendalami kode “BIN” yang tertera pada catatan tersebut untuk memastikan peruntukannya.

“BIN kalau di kami Pembinaan Pak. BIN ini apa?” tanya Jaksa di ruang sidang.

“BIN waktu itu merujuk ke anggota BIN maksudnya,” jawab Ridwan.

Mendengar jawaban tersebut, Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani langsung mencecar saksi untuk memperjelas apakah kuota tersebut memang dialokasikan untuk lembaga intelijen negara.

Baca Juga

Klaim Pemerintah Gercep Tangani Bencana, Prabowo Diserang Balik: Narsisme Kelas Berat, Bohong Terus!

“Anggota BIN maksudnya siapa tuh? Diperjelas. Maksudnya Badan Intelijen?” cecar Hakim.

“Iya,” sahut Ridwan.

“Badan Intelijen Negara dapat jatah juga? Gitu?” tegas Hakim lagi.

“Saya kurang tahu, waktu itu hanya menulis,” aku Ridwan sembari menegaskan bahwa ia hanya menjalankan arahan pengetikan dari Abdul Muhyi.

Baca Juga

Peristiwa KM 50 Hingga Tragedi Kanjuruhan Diungkit Lagi: Jokowi Itu Pembunuh, Tapi Lagaknya Kayak Orang Benar!

Kerugian Negara Fantastis Rp 622 Miliar

• Ridwan dihadirkan sebagai saksi untuk empat terdakwa dalam skandal ini, yaitu:
• Yaqut Cholil Qoumas (Mantan Menteri Agama RI 2019–2024)
• Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex (Staf Khusus Menteri Agama)
• Ismail Adham (Direktur Operasional Maktour)
• Asrul Azis Taba (Ketua Umum Asosiasi Kesthuri / Komisaris PT Raudah Eksati Utama)

Selain Ridwan, JPU KPK turut memeriksa saksi lain seperti Abdul Muhyi, Nila Adulitya Devi (swasta), dan Saiful Mujab (Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, praktik penyimpangan kuota haji tambahan ini diperkirakan merugikan keuangan negara hingga Rp 622.090.207.166,41 (Rp 622 miliar), sekaligus memberi keuntungan tidak sah bagi 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).