DEMOCRAZY.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menerima permohonan pengujian materiil Undang-Undang Pemilu yang diajukan oleh seorang warga bernama Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub.
Dalam gugatannya, pemohon meminta MK menurunkan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden menjadi 19 tahun.
Permohonan tersebut diajukan di tengah dinamika kekosongan jabatan Wakil Presiden menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan data pada laman resmi MK, Rabu (18/11/2026), gugatan ini telah diregistrasi dengan nomor perkara 432/PUU-XXIV/2026.
Adapun norma yang diuji adalah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur syarat usia paling rendah 40 tahun bagi kandidat presiden dan wakil presiden.
Sebelumnya, ketentuan ini sempat dimaknai melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberikan pengecualian bagi figur yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Dalam berkas permohonannya, pemohon berpandangan bahwa batasan usia 40 tahun membatasi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam kontestasi kepemimpinan nasional.
Pemohon turut mengaitkan urgensi gugatannya dengan putusan lembaga peradilan terdahulu yang berdampak pada status jabatan wakil presiden.
“Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan putusan MA 742 K/TUN/2026 menyebabkan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026, hal ini menyebabkan kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasal 169 huruf q berusia paling rendah 40 tahun membatasi hak konstitusi pemohon, padahal negara menjamin kedudukan dan hak yang sama,” ujarnya.
Pemohon menilai usia semestinya tidak dijadikan satu-satunya parameter dalam mengukur kelayakan seseorang memimpin negara.
Menurut pemohon, warga negara berusia muda tetap memiliki peluang mempunyai kapasitas serta integritas yang memadai untuk mengemban amanah publik.
“Pemohon mengusulkan agar usia paling rendah 19 tahun dapat dipertimbangkan sebagai alternatif persyaratan, dengan penilaian terhadap kecakapan dan integritas calon,” ujarnya.
Melalui petitumnya, Deri meminta majelis hakim konstitusi menyatakan ketentuan syarat usia minimal 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila tidak dimaknai dengan menambahkan alternatif syarat usia paling rendah 19 tahun bagi calon yang memenuhi kriteria kecakapan, kejujuran, amanah, serta kemampuan menyampaikan gagasan.
Berdasarkan jadwal persidangan yang tercantum di laman Mahkamah Konstitusi, sidang pendahuluan untuk memeriksa pokok permohonan perkara nomor 432/PUU-XXIV/2026 tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 25 November 2026 mendatang.