mk

Langkah Berani Pakar HTN! Denny Indrayana Resmi Bawa Sengketa Pilpres ke MK dan Tuntut Gibran ‘Didiskualifikasi’

DEMOCRAZY.ID — Gelombang perlawanan hukum terhadap keabsahan kekuasaan hasil pemilu kembali mencapaieskalasi tinggi. Pakar hukum tata negara sekaligus praktisi hukum senior, Denny Indrayana, secara terbuka mengumumkan langkah hukum radikal dengan melayangkan permohonan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang berfokus pada tuntutan diskualifikasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rencana pengajuan gugatan tersebut disiarkan secara […]

. 5 jam yang lalu

Babak Baru Polemik Ijazah Wapres! KIPP Seret Gibran ke MK Gegara Syarat Cawapres Diduga Cacat Administrasi Sejak Awal

DEMOCRAZY.ID – Sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan bagi Gibran Rakabuming dalam tahapan pemilihan presiden 2024 lalu. Mereka berpendapat perlu ada koreksi atas konstitusionalitas tahapan Pilpres yang dinilai tidak berjalan dengan asas keadilan. Koalisi menduga dokumen ijazah SMA Gibran tidak memenuhi persyaratan pendaftaran calon wakil […]

. 9 jam yang lalu

Polemik Ijazah Resmi Masuk MK, Posisi Gibran Sebagai Wapres Tinggal Menghitung Hari!

DEMOCRAZY.ID – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Denny Indrayana, menyatakan akan membawa persoalan syarat pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Denny bahkan menyebut masa jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden RI berpotensi tinggal hitungan hari jika MK nantinya menyatakan syarat pendidikan minimal […]

. 7 hari yang lalu

Kursi Wapres Digoyang! Gibran Terancam ‘Dipecat’ Mahkamah Konstitusi, Pakar HTN Beberkan 3 Contoh Negara Yang Berhasil Melakukannya

DEMOCRAZY.ID — Polemik seputar keabsahan ijazah pendidikan tingkat menengah atas (SLTA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir panas. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, secara terbuka menyoroti isu tersebut sekaligus mengumumkan perkembangan terbaru terkait sayembara publik yang diadakannya. Denny menyebutkan bahwa akumulasi nilai hadiah sayembara yang ditujukan untuk menemukan bukti sah […]

. 1 minggu yang lalu

Pakar Hukum Tata Negara: MK Punya Wewenang ‘Pecat Gibran’ Jika Syarat Pendidikan Terbukti Gagal Terpenuhi!

DEMOCRAZY.ID – Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana, kembali menyoroti persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Denny menekankan bahwa persoalan tersebut dapat dibawa untuk diuji melalui mekanisme hukum di Mahkamah Konstitusi (MK), apabila dokumen yang menurutnya menjadi bukti penyelesaian pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat tidak […]

. 1 minggu yang lalu

Denny Indrayana ‘Ancam’ Bawa Polemik Ijazah Wapres ke MK: Biarkan Mahkamah Yang Memecat Gibran!

DEMOCRAZY.ID – Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mempertimbangkan membawa persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut dilakukan ketika tak ada yang dapat menunjukkan apakah Gibran mempunyai ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Denny diketahui membuka sayembara. “Per hari ini, hadiah sayembara Rp5.478.701.947. Tinggal delapan hari lagi, menjelang batas […]

. 1 minggu yang lalu

Kebebasan Berpendapat Menang Telak! MK Hapus Pasal Penghinaan Pemerintah dan Lembaga Negara di KUHP

DEMOCRAZY.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal-pasal terkait pidana penghinaan terhadap pemerintah maupun lembaga negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keputusan tersebut dibacakan majelis hakim konstitusi pada sidang perkara Nomor 282/PUU-XXIII/2025 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (28/08/2026). Mahkamah menilai, pasal-pasal yang mengatur pidana penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara tersebut bertentangan dengan Undang-Undang […]

. 2 minggu yang lalu

Dibuat Mati Kutu! Momen Hakim MK ‘Habisi’ Ahli Pro-MBG di Ruang Sidang

Momen Ahli Pro-MBG kena skakmat Hakim MK Ahli Pro-MBG dari DPR (Parulian): Yang Mulia, di Finlandia dan Swedia, makan siang gratis itu hak subjektif setiap siswa, didanai penuh oleh pajak. Di Inggris hanya untuk kelompok penerima manfaat tertentu. Prancis dan Italia mengombinasikan subsidi negara dengan iuran orang tua dan standar gizi ketat. Bahkan di Jepang, […]

. 2 bulan yang lalu

Tak Berkutik! Argumen ‘Dewa’ Ahli Hukum Tata Negara Pro-MBG Malah Kalah Telak di Hadapan Hakim MK

DEMOCRAZY.ID – Jalannya sidang gugatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Mahkamah Konstitusi (MK) mendadak tegang. Argumen yang dibangun oleh kubu Pemerintah dan DPR RI guna mempertahankan penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG dilaporkan rontok dan berhasil dipatahkan secara telak oleh pihak penggugat. Sidang yang mempertemukan Pemerintah dan DPR melawan Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) […]

. 3 bulan yang lalu

Otto Hasibuan di Ujung Tanduk! Dobel Jabatan Wamenko & Ketum PERADI Kini Resmi Digugat, Tabrak Putusan MK?

DEMOCRAZY.ID – Tujuh advokat anggota aktif DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Balikpapan menggugat Ketua Umum DPN PERADI Otto Hasibuan ke Pengadilan Negeri Balikpapan, Senin (8/6/2026). Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) itu diajukan karena Otto dinilai masih aktif memimpin organisasi advokat meski telah menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko […]

. 3 bulan yang lalu
Lihat Postingan Lainnya