Alamak! Kemendikdasmen Akui Tak Pegang Ijazah Gibran: Adanya Cuma Sertifikat Kehadiran

DEMOCRAZY.ID – Anggota Tim Penilai dan Verifikasi Dokumen Pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Taufiq Damarjati mengungkapkan bahwa pihaknya tidak pernah menerima ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, melainkan hanya certificate of attendance dari UTS Insearch di Australia.

Hal itu dia sampaikan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan pada pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024 dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

“Saya mau tanya dulu ke Pak Taufiq. Pak Taufiq, ini berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dari Insearch itu, apa saja bentuk sertifikat yang Bapak terima selain yang ada di sini? Jadi ini yang judulnya yang disebut sertifikat itu, Insearch Certificate of Attendance. Apakah ada sertifikat lain yang disampaikan ke kementerian ketika itu?” tanya Hakim Konstitusi Saldi Isra di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026)

“Terima kasih, Yang Mulia. Untuk sertifikat lain selain Certificate of Attendance tidak ada, Yang Mulia. Terima kasih,” jawab Taufiq.

“Jadi satu-satunya yang ada judulnya sertifikat yang diterima Kementerian ketika itu adalah certificate of attendance ya? Tidak ada yang lain?” lanjut Saldi.

Baca Juga

Palti Hutabarat Ngaku Aneh dan Jijik Lihat Rocky Gerung Jadi Penjilat: Dulu Oposisi Garang, Sekarang Bela Istana!

“Siap, Yang Mulia, tidak ada,” timpal Taufiq.

Diketahui, sejumlah pihak mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mempersoalkan jenjang pendidikannya.

Gugatan ini diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, Moeryono, M Subhan alias Subhan Palal, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing alias Mercy Sihombing.

Dalam permohonannya, mereka menduga bahwa Gibran terindikasi kuat sedari awal tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat.

Baca Juga

Sudah Empat Forum Ijazah Gibran Belum Terlihat, Denny Indrayana: Terbukti Cacat Administratif!

Untuk itu, para pemohon menilai perlu dilakukan pembatalan terhadap Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Pada sidang sebelumnya, para pemohon meminta agar Mahkamah mengabulkan permohonan mereka untuk seluruhnya.

Mereka juga meminta agar Mahkamah menyatakan bahwa persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam petitumnya, MK diminta Menyatakan diskualifikasi Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca Juga

JANGGAL! Polisi Sebut Tak Temukan Unsur Pungli dan Pemerasan di Kasus Bolosego Alkid Yogyakarta, Aparat Lindungi Pihak Tertentu?