DEMOCRAZY.ID – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Megawati mengaku sejumlah pihak sempat menghubunginya untuk menanyakan sikap politiknya terhadap gagasan tersebut.
Namun, jawabannya tidak berubah: menolak.
“Ketika muncul wacana perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode banyak yang menghubungi maupun bertanya kepada saya. Saya dengan tegas mengatakan tidak,” kata Megawati.
Presiden kelima RI itu mengatakan penolakannya didasarkan pada komitmen untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak kembali diamendemen.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan perubahan masa jabatan presiden bukan menjadi kewenangannya.
“Jadi bukan ranah saya,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan Megawati saat memberikan orasi ilmiah bertajuk Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia.
Orasi tersebut berlangsung dalam Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), di Graha Ronatama, Depok, Jawa Barat, Kamis, 19 November 2026.
Penegasan Megawati kembali membuka ingatan terhadap polemik perpanjangan masa jabatan presiden yang beberapa kali mencuat dalam dinamika politik nasional.
Gagasan tersebut bukan hanya pernah menjadi perdebatan publik, tetapi juga sempat memunculkan ketegangan di antara kekuatan politik.
Penolakan terhadap presiden tiga periode bukan sikap yang baru disampaikan Megawati.
Jauh sebelum pernyataan terbarunya, PDI Perjuangan telah menyatakan keberatan terhadap gagasan tersebut.
Pada 20 Juni 2021, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah secara terbuka menyatakan bahwa partainya tidak sejalan dengan wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
“Gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik PDIP,” kata Basarah kala itu.
Saat itu, PDIP memang membuka ruang pembahasan amendemen terbatas UUD 1945.
Namun, perubahan yang dimaksud hanya berkaitan dengan penambahan kewenangan MPR untuk menetapkan pokok-pokok haluan negara melalui penambahan ayat pada Pasal 3 UUD 1945.
Basarah menegaskan PDIP akan menarik diri apabila pembahasan amendemen konstitusi merambah persoalan perpanjangan masa jabatan presiden.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa penolakan terhadap tiga periode telah menjadi posisi politik partai berlambang banteng moncong putih itu, bukan sekadar respons terhadap polemik yang muncul belakangan.
Baca Juga:Ganjar-Mahfud Kalah, PDIP: Pemilu 2024 Dirusak dari Hulu ke HilirPolemik tiga periode kembali mendapat perhatian pada Oktober 2023.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat itu mengungkapkan adanya permintaan dari seorang menteri agar partainya mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.
Hasto menyebut sosok yang meminta dukungan tersebut dengan istilah “Pak Lurah”.
Pengungkapan itu menambah dimensi politik dalam perdebatan tiga periode.
Sebab, gagasan tersebut tidak lagi sekadar menjadi wacana di ruang publik, tetapi juga disebut pernah dibicarakan dalam komunikasi politik di lingkaran pemerintahan.
Meski demikian, pernyataan Megawati kali ini kembali menegaskan garis sikap yang selama ini disampaikan PDIP: menolak perubahan konstitusi yang membuka jalan bagi penambahan masa jabatan presiden.
Secara konstitusional, masa jabatan presiden dan wakil presiden telah dibatasi melalui Pasal 7 UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
Artinya, seseorang hanya dapat menjabat sebagai presiden maksimal dua periode berdasarkan ketentuan konstitusi saat ini.
Perubahan terhadap batas tersebut hanya dapat dilakukan melalui amendemen UUD 1945.
Mekanismenya pun tidak sederhana karena harus melalui proses konstitusional di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dengan kembali menyatakan penolakan, Megawati mengirimkan pesan politik yang tegas di tengah munculnya kembali pembicaraan mengenai masa jabatan presiden.
Bagi PDIP, mempertahankan pembatasan kekuasaan melalui konstitusi merupakan sikap yang tidak bisa ditawar.