DEMOCRAZY.ID – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI agar cermat memperhatikan ketentuan perundang-undangan dalam proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Mahfud khawatir proses pemilihan pengganti Gibran justru berujung tidak sah apabila mekanisme dan tenggat waktu yang diatur dalam sejumlah regulasi tidak diperhatikan secara saksama.
Peringatan tersebut disampaikan Mahfud melalui unggahan di akun X miliknya pada Jumat (20/11/2026).
“Kpd Yth. Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” tulis Mahfud.
Mahfud menjelaskan, ada sejumlah ketentuan hukum yang perlu diperhatikan agar proses penggantian wakil presiden tidak menimbulkan persoalan konstitusional.
Pertama, UUD 1945 mengatur bahwa Presiden harus mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti kepada MPR dalam waktu 14 hari sebelum sidang pemilihan digelar.
Kedua, Mahfud menemukan ketentuan dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) serta Tata Tertib MPR yang menegaskan bahwa penghitungan 14 hari tersebut menggunakan hari kerja, bukan hari kalender.
Atas dasar itu, Mahfud menyarankan agar jadwal Sidang MPR disesuaikan menjadi 14 hari kerja sejak lembaga tersebut menerima dua nama calon wakil presiden dari Presiden.
“Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,” kata Mahfud.
Dia mencontohkan, apabila Presiden menyerahkan dua nama calon pada Jumat (20/11/2026), sidang pemilihan sebaiknya ditunda hingga 10 Desember 2026.
Penghitungan waktu tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan 14 hari kerja.
“Sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya,” ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, penyesuaian jadwal berdasarkan 14 hari kerja menjadi pilihan yang lebih aman untuk menyelaraskan ketentuan dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR.
Meski demikian, dia mengingatkan agar penyesuaian waktu tersebut tetap berada dalam rentang 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden.
“Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti (mundur). Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru,” tegas Mahfud.
Kpd Yth. Presiden RI dan Pimpinan MPR RI.
Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026. Alasannya:
1. Menurut UUD 1945, pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam 14 Hari sebelum Sidang MPR.
2. (Ternyata) didalam UU MMD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah “hari kerja”, bukan hari kalender.
3. Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR.
4. Misalnya Presiden menyerahkan hari ini (20/11/206) maka Sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026.
Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya.
5. Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman karena bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum di dam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR. Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti (mundur).
6. Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru.
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) November 20, 2026