DEMOCRAZY.ID — Warning keras bagi Istana! Dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (Oktober 2024 – Oktober 2026) kini berada di titik nadir kepercayaan publik.
Harapan melambung tinggi yang diiringi janji-janji manis awal pelantikan mendadak amblas, digulung kekecewaan massal dan kegagalan eksekusi kebijakan yang kian nyata dirasakan rakyat.
Rilis survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) per Oktober 2026 membeberkan fakta mengerikan: Tingkat optimisme masyarakat bahwa Indonesia berada di jalur yang benar (on the right track) merosot drastis dari 83 persen pada Oktober 2024 menjadi tersisa 47,7 persen saja!
Program Manager SMRC, Saidiman Ahmad, menegaskan bahwa angka ini merupakan sinyal bahaya tingkat tinggi bagi rezim.
“Pada pokoknya Prabowo akan membawa negeri ini menjadi baldatun tayyibatun. Pemerintahan baru kala itu sukses membangkitkan harapan. Negara kita ada di atas rel yang benar,” ungkap Saidiman dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026).
Namun kini, fakta berbicara sebaliknya.
Kurang dari separuh rakyat yang masih yakin dengan arah bangsa.
Sebanyak 34,3 persen menyatakan Indonesia sedang menuju arah yang salah (wrong track), sementara 18 persen lainnya berada dalam keraguan penuh.
Jika digabungkan, terdapat 52,3 persen mayoritas rakyat yang meyakini bus pemerintahan ini telah tersesat jalan!
Dalam membedah jatuhnya kepercayaan publik ini, Saidiman menggunakan analogi menohok tentang sebuah bus penumpang yang sedang melaju di bawah komando Istana.
Ketika lebih dari separuh penumpang menyadari bahwa bus meluncur ke jurang yang salah, maka gejolak politik tinggal menunggu waktu:
Penumpang menuntut sopir diganti.
Terjadi gelombang protes dan kegaduhan sepanjang perjalanan.
Massa memaksa bus berhenti total dan mencari kendaraan baru.
Analogi ini memperingatkan bahwa ketidakpuasan publik atas keterpurukan ekonomi, pengangguran, hingga rentetan blunder politik tidak akan lagi berhenti sebagai kritik di media sosial, melainkan berpotensi meledak menjadi tekanan politik jalanan yang melumpuhkan legitimasi rezim.
Untuk menyelamatkan perahu Republik dari karam, SMRC menyodorkan rekomendasi radikal yang menyasar langsung jantung tata kelola kekuasaan Prabowo:
Utamakan efektivitas, bukan mengakomodasi selera bagi-bagi kursi para oligarki.
Jaga batas tegas antara pertahanan negara dan ranah sipil/birokrasi.
Evaluasi Radikal Program Populis: Hentikan program-program pencitraan beranggaran raksasa yang pelaksanaannya berantakan dan menyerap APBN tanpa hasil nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Tegakkan Akuntabilitas & Oposisi: Jaga independensi peradilan dan beri ruang bagi kekuatan oposisi yang kritis untuk melakukan pengawasan.
Lepaskan Cengkeraman dari Kampus & Media: Hentikan penetrasi Istana yang mencoba membungkam kebebasan pers, kebebasan akademis di perguruan tinggi, dan intimidasi terhadap civil society.
Terapkan Meritokrasi murni: Hentikan nepotisme dan titipan pejabat; gunakan sistem merit berdasarkan kapasitas otentik.
Janji-janji bombastis di awal kepemimpinan—seperti pertumbuhan ekonomi 9 persen, swasembada pangan, pendidikan gratis, hingga makan bergizi gratis—kini berubah menjadi amunisi yang memukul balik kredibilitas Istana.
Ketika janji tak kunjung mewujud dan kehidupan ekonomi rakyat kian tercekik, propaganda baru tak akan lagi mempan.
Pilihan kini berada sepenuhnya di tangan Presiden Prabowo: Berani merombak total tata kelola kekuasaan dan membuang benalu di sekelilingnya, atau membiarkan bus pemerintahan ini dipaksa berhenti di tengah jalan oleh gelombang ketidakpercayaan rakyat?