Analisis Lembaga Riset Internasional: Jokowi Jadi Pecundang Terbesar Kasus Ijazah Gibran, Prabowo Justru Diuntungkan!
DEMOCRAZY News
10 Oktober 2026 1:49 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Peneliti ISEAS Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, memberikan analisis menohok terkait dinamika politik nasional pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai isu keabsahan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinyatakan tidak ada bukti memiliki ijazah SLTA sederajat.
Menurut Made, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pihak yang paling dirugikan atau the biggest loser dalam kontroversi isu ijazah sang anak.
“Jokowi adalah pecundang terbesar dalam kasus ijazah anaknya, Gibran Rakabuming Raka,” tulis Made, dikutip dari akun media sosialnya, Jumat (9/10/2026).
Made menilai, Jokowi sangat menyadari bahwa persoalan ijazah Gibran ini hanyalah puncak dari gunung es masalah politik yang lebih besar.
Pertemuan mendadak Jokowi dengan Prabowo Subianto pasca-putusan MK dipandang sebagai sinyal kepanikan politik.
“Sekalipun MK menolak gugatan pembatalan hasil Pilpres, MK membuat vonis penting, yakni tidak menemukan ijazah Gibran. Jokowi paham betul isu ijazah ini bisa melebar ke mana-mana karena politik adalah soal persepsi,” kata Made Supriatma dalam keterangannya.
Made menyoroti sikap dan argumen Jokowi saat merespons isu ijazah Gibran di media.
Menurutnya, jawaban Jokowi dan Gibran—yang mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang bisa lulus S1 jika tidak punya ijazah SMA—merupakan bentuk argumen yang menghindar dari persoalan inti.
“Persoalannya bukan lulus S1 atau tidak, tetapi ketersediaan lembaran ijazah SMA sebagaimana disyaratkan undang-undang. Hal ini yang kemudian menjadi peluru empuk bagi lawan-lawan politik Jokowi,” tegas Made.
Ia juga menggambarkan Jokowi sebagai sosok ‘Machiavellis Jawa’ yang canggih dalam mengelola kekuasaan dan mahir memanfaatkan hukum.
“Dia adalah politisi yang amat canggih. Memakai hukum untuk melawan hukum, tampak halus dan memegang etiket Jawa, tetapi sangat manipulatif di balik layar untuk mempertahankan pengaruh kekuasaan keluarganya,” lanjut Made.
Prabowo Raih Keuntungan Politik
Di sisi lain, Made melihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto saat ini berada di posisi yang sangat diuntungkan (big winner).
Di tengah melemahnya posisi Jokowi dan Gibran, Prabowo dapat memanfaatkan situasi ini untuk mengamankan posisi politiknya sendiri.
“Kasus Gibran ini menjadi seperti ‘durian runtuh’ buat Prabowo. Di saat popularitasnya sempat tertekan atau isu kabinet mencuat, perhatian publik justru teralih ke isu ijazah Gibran. Prabowo bisa bersembunyi sejenak sementara Jokowi sibuk bertahan,” paparnya.
Peluang Pemakzulan dan Sikap Elit
Mengenai potensi pemakzulan (impeachment) terhadap Gibran, Made menilai mayoritas elit politik saat ini masih cenderung memilih opsi mempertahankan status quo.
Langkah pemakzulan dianggap berisiko memicu krisis politik baru yang dapat mengganggu stabilitas koalisi pemerintahan Prabowo.
Bahkan, PDI Perjuangan (PDIP) dinilainya tidak memiliki insentif kuat untuk bermanuver memecat Gibran.
“Konflik terbuka dengan PDIP justru selalu menguntungkan Jokowi karena dia bisa kembali memainkan narasi sebagai ‘korban’. PDI-P tentu memperhitungkan hal itu,” ujar Made.
Namun, Made menekankan bahwa peta politik tetap bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pada seberapa kuat tekanan dari arus bawah.
“Jika desakan publik sangat kuat, para elit mungkin akan ‘mengabulkan’ tuntutan tersebut untuk mengamankan posisi mereka sendiri menuju 2029. Bagi Gibran, jika desakan makin tak terbendung, opsi mundur secara sukarela mungkin akan diambil dibanding harus menghadapi proses pemakzulan,” pungkasnya.
darurat demokrasidemocrazydemocrazy.idgibran rakabumingijazah gibraniseasistana negarajokowikrisis legitimasipemakzulan gibranpeneliti iseaspolitik nasionalprabowo subiantoskandal politiksorotan publik
Artikel terkait lainnya
