DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik, Rocky Gerung belakangan ini menjadi perhatian publik.
Bukan karena sosoknya yang dikenal kritis terhadap pemerintah, tapi karena sikapnya yang dinilai berubah dan lebih banyak membela rezim.
Sikap publik terhadap Rocky Gerung cukup beralasan mengingat akademisi itu selama ini dikenal sangat kritis terhadap pemerintah, terutama di era Presiden Joko Widodo.
Tidak terima dicap berubah sikap, Rocky Gerung menegaskan bahwa pihaknya selalu membela konstitusi secara benar.
“Bela-bela kooperasi, bela-bela MBG. Lalu saya bilang, itu perintah konstitusi. Tapi kenapa dibela? Lah konstitusi bilang begitu, dibela. Itu kan buat keadilan sosial,” tandas Rocky Gerung, dikutip dari video yang berada di media sosial X, @RA_leather.
Meski membela program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Rocky Gerung menegaskan bahwa sikap tersebut bukan berarti dirinya memihak kepada pemerintah.
Dia memastikan bahwa sikapnya membela program MBG dan KDMP semata karena alasan konstitusi.
“Enggak, saya memihak pada konstitusi,” tandas Rocky Gerung.
Rocky Gerung lantas menyebut, orang yang selama ini menyoroti program MBG sebagai orang yang tidak memahami antara konsep dan pelaksanaan.
“Orang yang begitu tidak paham bedakan antara konsep dan pelaksanaan. Jadi, dia sendiri tidak mengerti. Lain kalau dia bilang, ‘itu benar tapi itu sarang korupsi’. Nah Lo Betul,” tandas Rocky Gerung.
Rocky Gerung kemudian menyoroti pihak-pihak yang tidak mampu menemukan duduk perkara pada masalah yang disorotinya.
Yang berbahaya kata dia, munculnya tokoh-tokoh yang justru menunggangi gelombang pasang kebodohan.
“Yang bahayanya, tokoh-tokoh yang mulai muncul. Mereka riding the tidal wave of stupidity,” tandas Rocky Gerung.
👇👇
Pernyataan Rocky pun memicu perdebatan. Dulu lantang mengkritik Jokowi, kok sekarang Rocky Gerung terlihat lembek ke Prabowo? 👀#mbg #prabowo pic.twitter.com/MczKv7oKvO
— One News (@officialonenews) September 11, 2026
Sebagaimana diketahui, program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, banyak disorot masyarakat karena terjadinya kasus keracunan massal di sejumlah wilayah.
Bahkan sejak program tersebut berjalan, keracunan massal yang terjadi pada siswa di Indonesia sudah mencapai puluhan ribu orang.
Salah satu kasus keracunan yang paling menyita perhatian masyarakat adalah kejadian yang dialami siswi Febiola Purba di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Siswi berprestasi dan kerap jadi juara kelas yang mengalami keracunan MBG pada Agustus lalu itu, hingga kini belum pulih.
Kondisinya bahkan memburuk karena mengalami kehilangan ingatan hingga 70 persen.
Sementara dukungan pemerintah terhadap korban MBG tersebut juga kurang memadai, terutama terkait biaya yang dibutuhkan orang tua Febiola dalam proses pemulihan atau perawatan anaknya itu.