Jogja Membara! Di Tengah Lautan Demonstrasi Besar, Poster Jokowi Jadi Sasaran Aksi Pembakaran Massa

DEMOCRAZY.ID — Dosen Lintas Budaya, Ali Syarief, turut menyoroti dinamika di balik gelombang unjuk rasa yang disertai beredarnya tangkapan layar video demonstrasi bertajuk “Warga Jogja Lakukan Aksi Pembakaran Poster Jokowi”.

Menurutnya, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu pemicu aksi demonstrasi karena dinilai mengatur negara demi kepentingan pribadi.

“Jangan salahkan rakyat – salah satu pemicu demo, juga sosok yang ini – seenaknya mengatur-ngatur negara untuk kepentingan dirinya,” tulis Ali melalui akun X pribadinya, seperti dikutip pada Kamis (27/8).

👇👇

Sebagai informasi, pada Kamis (27/8/2026) berlangsung aksi demonstrasi besar di sejumlah kota di Indonesia.

Titik konsentrasi massa berada di depan Gedung DPR RI untuk menuntut pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor.

Fakta di Balik Tangkapan Layar Pembakaran Poster

Berdasarkan penelusuran, tangkapan layar aksi pembakaran poster Jokowi tersebut sejatinya merupakan kejadian lama yang terjadi pada Agustus 2024, tepatnya dalam rentang 22–27 Agustus.

Aksi itu dilakukan oleh kelompok masyarakat dan mahasiswa dalam rangkaian unjuk rasa besar-besaran bertajuk “Jogja Memanggil” di kawasan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer, Yogyakarta.

Saat itu, massa yang terdiri atas mahasiswa, akademisi, buruh, dan aktivis sipil turun ke jalan untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan kepala daerah.

Di Titik Nol Kilometer, mereka meluapkan kekecewaan politik dengan menyobek serta membakar poster bergambar wajah Jokowi dan keluarganya.

Selain itu, massa juga melakukan aksi teatrikal dengan melempar telur ke arah foto Jokowi di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta.

Dalam aksi lanjutan di depan Kantor DPRD DIY, mereka bahkan membentangkan dan membakar kaus hitam bergambar wajah Jokowi sebelum diinjak-injak secara massal sebagai simbol penolakan terhadap isu dinasti politik.

Artikel terkait lainnya