Beranda › Ekonomi

Kritik Tajam ICW: Anggaran Pembelian Burung Merpati Perayaan HUT RI di Istana Gak Penting!

DEMOCRAZY News 21 Agustus 2026 4:34 pm . 4 menit membaca

DEMOCRAZY.ID – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti anggaran pengadaan burung merpati senilai Rp305,25 juta dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Istana Negara.

ICW mempertanyakan urgensi serta spesifikasi burung merpati yang dibeli menggunakan dana APBN dalam jumlah fantastis tersebut.

Kritik tajam tersebut diunggah melalui akun media sosial resmi Sahabat ICW.

ICW menyertakan tangkapan layar dari Data Indonesia Public Procurement (INAPROC) yang mencatat paket kegiatan bernama “Pengadaan Burung Merpati dalam Rangka Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026”.

“Perayaan 17-an di Istana sangat meriah, sampai kita enggak tahu kalau ternyata ada pengadaan burung merpati senilai Rp305 juta! Kira-kira merpatinya kaya gimana ya?” tulis akun Sahabat ICW, dikutip Jumat (21/8/2026).

Baca Juga

Berdasarkan data sistem pengadaan pemerintah yang diungkap ICW, paket bernilai total Rp305.250.000 tersebut berstatus On Process dan telah memasuki tahapan Kontrak.

ICW pun mempertanyakan efisiensi pemanfaatan anggaran seremonial ini serta detail kriteria merpati yang dipesan.

“Kalau beli merpati dengan duit segitu, kira-kira merpatinya spek apa dan buat ngapain ya warga? Mimin cuma tahu merpati yang bentuknya amplop,” sindir ICW dalam unggahannya.

Sorotan anggaran ini makin memicu perdebatan publik lantaran nilai pengadaan yang tergolong tinggi jika dibandingkan dengan harga pasaran merpati putih lokal.

Baca Juga

Sebagai pembanding, harga rata-rata burung merpati putih biasa di tingkat masyarakat umumnya hanya berkisar antara Rp30.000 hingga Rp75.000 per ekor.

👇👇

Bukan Cuma Merpati, Anggaran Suvenir 17-an di Istana juga Disorot, Beda Tipis Dibandingkan dengan Anggaran Pemulihan Bencana NTT

Mata publik yang jeli, tak cuma menyoroti masalah pengadaan merpati untuk upacara peringatan HUT ke-81 RI.

Mereka juga menyoroti anggaran pengadaan suvenir untuk 17-an yang berdasarkan data situs Indonesia Public Procurement (INAPROC) mencapai angka Rp22,4 miliar.

Berdasarkan data yang dihimpun dari portal pengadaan pemerintah INAPROC, alokasi anggaran suvenir HUT ke-81 RI tersebut terbagi dalam tiga paket pengadaan utama.

Baca Juga

Paket Suvenir I, senilai Rp8,82 miliar yang dikerjakan oleh vendor Satria Internusa Perkasa.

Paket Suvenir II, senilai Rp10,79 miliar yang dikerjakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Sarinah.

Paket Suvenir III, senilai Rp2,79 miliar yang dikerjakan oleh Buana Kencana Sejahtera.

Suvenir tersebut dibagikan kepada para tamu dan warga yang hadir mengikuti rangkaian upacara di Istana Merdeka.

Baca Juga

Berdasarkan kesaksian warga yang hadir, bingkisan (goodie bag) bernuansa perayaan tersebut berisi beragam barang, mulai dari kipas, buku catatan, kaus, topi, gelas, card holder, handuk, hingga permainan tradisional seperti kelereng dan karet tali.

👇👇

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Ketua Panitia HUT ke-81 RI, Prasetyo Hadi, menjelaskan alasan di balik pemilihan barang-barang tersebut. Menurutnya, penyisipan permainan tradisional dimaksudkan untuk melestarikan kebudayaan nasional.

“Ya, maknanya sebenarnya supaya kita ada mengingat juga hal-hal yang menjadi tradisi-tradisi kita selama ini menjadi budaya-budaya kita,” kata Prasetyo di Istana Merdeka.

Baca Juga

“Dan memang sejak awal kami selaku ketua panitia perayaan HUT tingkat pusat, memang bersama dengan Ketua Panitia kita mengkonsep acara peringatan itu dengan lebih banyak menampilkan budaya-budaya dan kesenian-kesenian yang kita miliki. Semata-mata untuk menjaga semua tradisi kita dan melestarikan kepada generasi-generasi yang akan datang,” sambungnya.

Pengeluaran seremonial suvenir sebesar Rp22,4 miliar itu lantas menuai komparasi tajam dari warganet di media sosial.

Banyak pihak membandingkannya dengan alokasi bantuan awal penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sebelumnya ramai diberitakan sebesar Rp44 miliar.

Gelombang protes pengguna media sosial menyoroti skala prioritas pemerintah yang dianggap tidak seimbang antara kebutuhan pesta seremonial dengan bantuan kemanusiaan darurat.

Baca Juga

Merespons polemik angka Rp44 miliar untuk penanganan bencana gempa di NTT, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi langsung.

Purbaya menegaskan terjadi kesalahpahaman informasi di publik.

Menurutnya, dana Rp44 miliar bukanlah total keseluruhan anggaran pemulihan bencana, melainkan hanya bantuan tahap awal yang telah dikirimkan pemerintah pusat pada awal Agustus 2026.

“NTT yang kemarin kan? Itu kan sebelum itu ada salah paham masalah saya tambah uang Rp 44 miliar itu kan. Itu tuh sudah Rp 44 miliar tuh jumlah yang kita kirim awal Agustus untuk bantuan pemerintah pusat ke daerah atas petunjuk Bapak Presiden,” kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR.

Baca Juga

Purbaya menilai perihal minimnya sisa dana di daerah terjadi karena adanya kelalaian pencatatan administrasi di tingkat lokal.

“Jadi, yang dibilang bupati di sana hanya punya sekian ratus juta, rupanya dia kemungkinan besar lupa menghitung yang transferan baru itu,” lanjutnya.

Menkeu memastikan bahwa pencairan alokasi dana baru di luar Rp44 miliar akan segera digelontorkan begitu mendapat lampu hijau dari Istana.

“Pak menteri dalam negeri sudah menghitung dan mengajukan ke kami. Kami menunggu persetujuan dari Setneg dan presiden seperti apa, tetapi uangnya jumlahnya masih manageable, jadi tidak mengancam anggaran kami,” pungkas Purbaya.

anggaran negaraberita politikberita terbaruBerita TerkiniBerita Viraldemocrazy.iddinamika politikefisiensi anggaranhut riicwindonesia corruption watchistana merdekaIsu Nasionalkabar politikkritik publikmerpati istanaopini publikPolitik Tanah Airsorotan publiktransparansi anggaran
DEMOCRAZY News
Artikel terkait lainnya