DEMOCRAZY.ID — Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang kembali melibatkan prajurit TNI dan anggota Polri untuk menggarap tugas-tugas di luar fungsi utama pertahanan dan keamanan, seperti sektor pertanian.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengingatkan kembali bahwa keterlibatan militer dan kepolisian dalam ranah sipil sejatinya telah lama disudahi melalui agenda reformasi.
Pada masa transisi tersebut, para pemikir strategis di tubuh ABRI telah sepakat untuk menarik institusi pertahanan dan keamanan kembali pada porsi profesionalismenya masing-masing.
“Reformasi saat itu sudah mendorong, bahkan dalam tubuh ABRI saat itu sebelum dipisah TNI-Polri. Para pemikir-perfikirnya tentara. Dan dia sudah mengatakan apa yang disebut ‘kembalilah ke barak’. Untuk apa? Bergeraklah dalam bidangnya. Apa itu? Pertahanan. Polisi, keamanan,” ujar Ganjar, Rabu (12/8/2026).
Oleh karena itu, Ganjar menilai pengerahan aparat berseragam untuk turun tangan mengurus urusan penanaman komoditas pangan seperti padi dan jagung merupakan langkah yang sudah tidak relevan di era demokrasi saat ini.
“Dua-duanya nggak perlu tanam padi, tanam jagung, nggak perlu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ganjar menyayangkan kebijakan pelibatan TNI-Polri tersebut di tengah situasi ketenagakerjaan nasional yang sedang menghadapi tekanan berat, khususnya membludaknya jumlah pengangguran dari kalangan terdidik.
Ia merujuk pada data yang menunjukkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 1 juta lulusan sarjana di Indonesia yang masih menganggur dan membutuhkan lapangan pekerjaan secara mendesak.
Menurutnya, alih-alih menerjunkan aparat, pemerintah seharusnya memberdayakan para sarjana muda tersebut melalui program padat karya di sektor pertanian modern.
“Berapa sarjana nganggur hari ini? Kompas sudah memuat 1 juta lulusan sarjana nganggur, sekarang lapangan kerja dibutuhkan oleh banyak orang,” kata Ganjar.
“Kita ingin maju pada persoalan, sebutlah satu, pangan. Maaf, dengan segala hormat, TNI kembalikan pada konsentrasi fungsi ketentaraan, polisi pada fungsi keamanan. Yang nganggur, belum kerja, kenapa tidak disuruh mengelola pertanian dengan padat karya?” pungkasnya.