Rocky Gerung Soal Londo Ireng: ‘Kode Rahasia’ Prabowo ke Jokowi Yang Baru Terbongkar!

DEMOCRAZY.ID — Pernyataan kontroversial Presiden Prabowo Subianto terkait istilah “Londo Ireng” yang sempat dilontarkannya beberapa waktu lalu kembali memantik diskursus panas di ruang publik.

Pengamat politik kenamaan, Rocky Gerung, melontarkan analisis tajam dengan menyebut bahwa sindiran keras tersebut sejatinya dialamatkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Analisis Rocky Gerung: “Londo Ireng” dan Tuduhan Pengkhianatan Politik

Dalam khazanah budaya dan sejarah Jawa, istilah Londo Ireng (Belanda Hitam) secara historis disematkan kepada pribumi yang berpihak dan membantu kepentingan penjajah kolonial Belanda, sehingga konotasinya sangat pekat dengan makna pengkhianatan terhadap bangsa sendiri.

Menurut Rocky, penggunaan istilah tersebut oleh kepala negara tidak bisa dilepaskan dari sentimen politik mutakhir, di mana Jokowi dinilai oleh sebagian kalangan telah melakukan pembangkangan politik, khususnya terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tempatnya dibesarkan, serta dugaan pelanggaran tatanan konstitusi.

“Kita mesti katakan diam-diam sebetulnya yang disebut Londo Ireng adalah sindiran Presiden Prabowo terhadap Jokowi yang jadi pengkhianat PDIP,” ungkap Rocky dalam tayangan kanal YouTube Total Politik, dikutip Selasa (11/8/2026).

Baca Juga

Geger Kode Keras Istana! Siapa Sebenarnya Sosok ‘Pengkhianat’ Yang Disindir Habis-Habisan oleh Presiden Prabowo?

Sebagai catatan, PDIP sendiri sebelumnya secara kelembagaan menyatakan bahwa Jokowi telah melakukan pelanggaran berat terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Pembangkangan itu merujuk pada sikap politik Jokowi yang tidak mengusung pasangan Ganjar Pranowo–Mahfud MD yang dicalonkan oleh partainya sendiri, melainkan bermanuver mendukung pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

Tidak hanya soal internal partai, sejumlah pengamat hukum tata negara turut menilai bahwa langkah meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden melalui pintu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023—yang diketok oleh Ketua MK saat itu sekaligus adik ipar Jokowi, Anwar Usman—merupakan bentuk praktik nepotisme yang mencederai etika moral dan pilar demokrasi Indonesia.

Baca Juga

Pengakuan Mengejutkan Ulama: 10 Tahun Disiksa Rezim, Bongkar Kebiadaban Jokowi Boikot Dakwah hingga Halangi Pesantren!

Konteks Pernyataan Asli Prabowo

Sebelumnya, polemik ini bermula dari pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/7/2026) lalu.

Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti mentalitas sebagian kalangan elite di Indonesia yang dinilainya masih mengidap mental Londo Ireng, yakni pihak-pihak yang kerap mengabdikan diri pada kepentingan asing alih-alih berpihak pada kedaulatan bangsa sendiri.

“Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut Londo Ireng. Iya, yang ikut Belanda perang lawan kita, Londo-Londo Ireng ini sampai sekarang masih ada, hanya dia sekarang pakai baju lain kan,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga melontarkan kritik terbuka yang menyasar para pekerja media, jurnalis, pengamat independen, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk bersikap objektif dan berpijak pada kepentingan nasional, dengan melontarkan kalimat retoris: “Yang gaji lu siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa?”

Baca Juga

Temuan Dokumen Langka! Yudisium Jokowi Tahun 1985 Ternyata Masih Catatan Tulis Tangan, Jadi Petunjuk Kunci Roy Suryo?