Indonesia Bubar di Tangan Prabowo: Utang Numpuk, Kebijakan Amburadul, Kabinet Nggak Guna, Pejabat Maling Semua!
DEMOCRAZY News
4 Agustus 2026 3:30 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID — Kritisisme tingkat tinggi kembali menghantam jantung kekuasaan rezim Prabowo Subianto.
Akademisi sekaligus Pengamat Kebijakan Publik, Muhammad Syukur Mandar, melontarkan kecaman frontal yang menelanjangi carut-marut tata kelola pemerintahan hari ini.
Tanpa tedeng aling-aling, ia menilai gaya kepemimpinan Istana bukan membawa kemajuan, melainkan menyeret Republik ini menuju ambang keruntuhan total.
Syukur mengaku sama sekali tidak melihat celah optimisme di tengah kepemimpinan saat ini.
Berbagai persoalan krusial—mulai dari tumpukan utang luar negeri yang menggunung hingga kinerja Kabinet Merah Putih yang dinilai amburadul—menunjukkan ketidakmampuan rezim dalam mengemudikan bahtera negara.
“Apa yang membuat saya optimis? Utang banyak, kebijakan amburadul, presiden nggak punya visi, kabinet gemuk nggak ada guna, DPR banyak nggak ada guna, yang jadi pejabat begundal, maling semua. Brengsek semua,” tegas Syukur Mandar, Senin (3/8/2026).
Ia memperingatkan bahwa ancaman kehancuran bangsa kini sudah berada di depan mata.
Jika Prabowo gagal melakukan introspeksi dan perombakan total, maka keruntuhan negara tinggal menghitung hari akibat pola kepemimpinan yang salah arah.
“Dibawa ke jurang kehancuran. Nggak dibawa kemana-mana. Mau dibubarin negara ini, dibubarin oleh Presiden Prabowo sendiri dari caranya memimpin,” tandasnya.
Kemunduran Moral Publik dan Kritik Tajam untuk Kalangan Elite Agama
Situasi pelik tersebut, lanjut Syukur, semakin diperparah dengan degradasi mentalitas di tengah masyarakat.
Di satu sisi taraf pemikiran publik kian berkembang, namun keberanian kolektif untuk menegakkan keadilan justru lumpuh.
Bahkan, ia turut menyentil sebagian elite moral dan pemuka agama yang dinilainya memilih diam atau turut melanggengkan kebatilan penguasa.
“Rakyat makin pintar, tapi nggak ada yang bergerak. Yang bodoh juga tambah bodoh, yang pintar tapi nggak memelihara kejujuran. Banyak para kiai dan ulama, mau terima kebodohan ini. Mau palsukan kebenaran di depan mata. Apa yang saya mau optimis?” ucapnya tajam.
Membongkar Kedok “Warung Politik” Koperasi Desa Merah Putih
Dalam bedah kebijakan yang lebih mendalam, Syukur secara khusus menyoroti proyek mercusuar pemerintah, yakni Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
Menurutnya, program tersebut sama sekali tidak memenuhi prinsip dasar regulasi ekonomi kerakyatan, melainkan sekadar instrumen transaksional belaka.
“Itu permen aja. Kopdes itu sebenarnya bukan Kopdes kok, itu mah warung politik. Kios politik yang dibikin. Kalau bicara Kopdes, maka rujukannya Undang-Undang Koperasi. UU Koperasi itu prinsipnya membership, keanggotaan. Partnership, dan regulasi koperasi itu bergantung pada kehendak anggota,” beber Syukur.
Ia juga membongkar kejanggalan operasional Kopdes yang dinilai menabrak aturan hukum lantaran melibatkan korporasi tertentu serta pengoperasian yang berada di bawah kendali oknum aparat, lengkap dengan skema pinjaman bank yang diduga mempertaruhkan aset strategis negara.
“Tidak ada koperasi di republik ini yang dibuat oleh model Presiden Prabowo. Yang minjam koperasi, yang nampung uangnya Agrinas. Yang operasikan di bawah oknum tentara, SOP-nya nggak jelas, kemudian minjam ke bank dijaminkan pakai barang negara. Dijaminkan pakai aset negara. Dimana tuh?” imbuhnya geram.
Sentil Proyek MBG dan Pembiaran Praktik Pencurian
Menutup analisisnya, Syukur menyoroti dugaan praktik lancung dalam proyek-proyek strategis nasional, termasuk polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menyayangkan sikap pemimpin tertinggi yang diduga mengetahui adanya penyelewengan namun memilih jalan pembiaran.
“Pertanyaan sederhananya, kalau orang tidak punya motif membenarkan kamu mencuri sesuatu, dia akan memotong tanganmu. Kalau orang punya motif membiarkan kamu mencuri sesuatu, dia akan bikin UU melindungi kamu,” jelas Syukur.
“Kenapa dia membiarkan proyek MBG itu berjalan? Presiden tahu ada korupsi di situ, motifnya presiden tahu yang mencuri siapa. Presiden tahu siapa yang menyalahgunakan Koperasi Desa Merah Putih,” pungkasnya telak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana maupun Presiden Prabowo Subianto atas serangkaian kritik menohok yang disampaikan oleh Muhammad Syukur Mandar.
amarah rakyatbobroknya istanadarurat korupsidarurat nasionaldemocrazyindonesia bubarkabinet nggak gunakebijakan ambburadulkehancuran bangsakehancuran ekonomikorupsi berjamaahkrisis multidimensikrisis negaramenteri bobrokoligarkioposisi gerampejabat malingpenjarahan uang rakyatprabowo subiantorezim gagalrezim ugal ugalanruntuhnya kekuasaansorotan tajamutang negarautang numpuk
Artikel terkait lainnya
