

DEMOCRAZY.ID — Guncangan hebat di lingkaran Istana Merdeka memaksa Presiden Prabowo Subianto berada di persimpangan jalan yang menentukan hidup-mati pemerintahannya.
Di tengah anjloknya tingkat kepuasan publik (approval rating) secara drastis, wacana perombakan total atau reshuffle besar-besaran terhadap Kabinet Merah Putih kini menggelegar ke permukaan.
Pengamat politik terkemuka, Rocky Gerung, memprediksi bahwa Presiden Prabowo mau tak mau harus melakukan pembersihan secara radikal dalam waktu dekat menyusul hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Data tersebut memperlihatkan angka kepuasan masyarakat yang merosot tajam dari 81 persen pada November 2025 menjadi sekadar 51,1 persen pada Juli 2026 akibat memburuknya persepsi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
“Saya kira minggu depan bakal ada overhaul habis-habisan. Ada pembersihan yang lebih radikal, tapi mungkin dicicil sampai Oktober,” ungkap Rocky dalam siniar Hendri Satrio di YouTube, Jumat (31/7/2026).
Rocky menilai, perjanjian politik dengan partai pengusung dalam pembagian kursi menteri tidak boleh bersifat permanen jika pada akhirnya menteri-menteri titipan tersebut gagal menunjukkan kapasitas dan justru menjerumuskan presiden.
Menurutnya, agar mampu bertahan hingga akhir masa jabatan pada 2029, Prabowo wajib melakukan radical break dan memangkas para pembantu yang tidak perform.
“Dia pasti sampai kalau dia lakukan radical break. Ganti semua. Kalau enggak diganti, minggu depan juga enggak sampai,” tegas Rocky.
Senada dengan Rocky, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai perombakan kabinet sudah berada di ambang urgensi yang mendesak menjelang dua tahun perjalanan pemerintahan.
Ia menyebut citra negatif akibat ulah menteri yang tak berkompeten atau kerap menciptakan kegaduhan telah merembes dan merusak kredibilitas sang kepala negara.
Adi membeberkan tiga kriteria utama menteri yang layak segera didepak:
Sektor Ekonomi: Kementerian yang bertanggung jawab mengurusi hajat hidup orang banyak dan persoalan ekonomi makro yang saat ini tengah dikeluhkan rakyat.
Kegaduhan Internal: Menteri yang kerap memicu polemik publik akibat konflik atau mutasi di internal kementerian.
Isu Hukum: Kementerian yang terseret pusaran kontroversi hukum, yang meski belum terbukti secara inkrah, telanjur merusak kepercayaan publik.
“Bagus kalau isu betul jadi kenyataan. Karena memang banyak kinerja menteri tak perform, tak jelas kinerjanya apa, termasuk menteri yang blunder, dan ada kegaduhan di ruang publik,” sentil Adi, Selasa (28/7/2026).
Di sisi lain, respons defensif justru ditunjukkan oleh pihak Istana.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah keras adanya rencana perombakan kabinet besar-besaran dalam waktu dekat.
Menurutnya, kalaupun ada pergantian, hal itu sekadar untuk mengisi kekosongan jabatan akibat ditinggal pejabat lama.
Prasetyo mencontohkan beberapa pos kosong seperti Wakil Menteri Pertanian yang ditinggalkan Sudaryono (kini Kepala Badan Gizi Nasional) serta posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sepeninggal Silmy Karim yang tersandung kasus korupsi.
“Tapi memang terus terang kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle kabinet,” kilah Prasetyo.
Di tengah terjangan badai krisis ekonomi, anjloknya kepercayaan rakyat, dan desakan pembersihan dari para pengamat, akankah Istana bergeming dengan menyisakan menteri-menteri yang sarat beban, ataukah badai reshuffle radikal benar-benar akan meledak?