Kerap Bikin Gaduh Indonesia, Pengamat Sarankan Prabowo Kurangi Pidato Tanpa Teks: Apalagi Jika Bahas Angka!
DEMOCRAZY News
31 Juli 2026 11:03 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Aktivis sosial, Muhammad Said Didu, mengkritik gaya pidato Presiden Prabowo Subianto yang sering tidak menggunakan teks hingga kerap memancing kegaduhan.
Menurutnya, penyampaian pidato tanpa naskah, khususnya ketika membahas data atau angka, berpotensi menimbulkan salah tafsir dan memicu polemik di ruang publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Said Didu dengan menyinggung polemik mengenai angka Rp2 triliun yang sempat menjadi perhatian publik.
Ia berharap Presiden lebih berhati-hati ketika menyampaikan informasi yang berkaitan dengan data kuantitatif.
Minta Pidato Tanpa Teks Dikurangi
Dijelaskan Said Didu, pidato spontan memang memiliki kelebihan, namun untuk materi yang memuat angka dan data sebaiknya disampaikan dengan mengacu pada naskah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Saya berharap Presiden Prabowo mengurangi pidato tanpa teks, apalagi terkait dengan angka,” ujar Said Didu, Jumat (31/7/2026).
Baginya, penggunaan angka dalam pidato harus disampaikan secara tepat agar makna yang diterima publik tidak berbeda dengan konteks sebenarnya.
Polemik Angka Rp2 Triliun Jadi Perbincangan
Tidak berhenti di situ, Said Didu kemudian mencontohkan polemik terkait angka Rp2 triliun yang sempat menjadi perbincangan.
Ia menjelaskan bahwa nominal tersebut merujuk pada keuntungan yang diperoleh pihak tertentu akibat dugaan praktik pelanggaran dalam perdagangan beras, bukan nilai kerugian sebagaimana dipahami sebagian masyarakat.
“Padahal makna angka Rp2 triliun adalah penggilingan padi yang melakukan pelanggaran,” tukasnya.
Lebih lanjut, Said Didu menjelaskan bentuk dugaan pelanggaran yang dimaksud, yakni praktik penjualan beras premium yang disebut tidak sesuai dengan kualitas produk sebenarnya.
“Seakan memproduksi beras premium kemudian menjualnya padahal yang diproduksi adalah beras biasa,” tandasnya.
Ia pun menegaskan bahwa angka Rp2 triliun tersebut menggambarkan keuntungan yang diperoleh dari praktik tersebut.
“Dari penipuan tersebut penggilingan padi yang dimaksud untung Rp2 triliun,” kuncinya.
Prabowo Klaim Penggilingan Padi Raup Rp2 Triliun per Bulan
Dalam sebuah video pidato yang beredar, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan laporan yang diterimanya mengenai tingginya keuntungan usaha penggilingan padi.
“Saya dapat laporan satu penggelingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial karena dinilai memiliki nilai ekonomi yang sangat besar.
Doni Riw Uji Klaim dengan Hitung-hitungan Sederhana
Menanggapi pernyataan itu, Doni Riw mengajak publik melihat persoalan tersebut dari sisi perhitungan bisnis penggilingan padi.
“Oke, mari kita hitung ya, untuk mendapatkan 2 triliun per bulan berapa banyak padi yang harus digiling,” ujar Doni, Senin (27/7/2026).
Ia kemudian menguraikan tarif jasa penggilingan padi yang umum berlaku di masyarakat.
“Kalau kita lihat, jasa penggilingan padi di tempat itu Rp300 rupiah sampai Rp500 rupiah per kilogram,” ucapnya.
“Kalau penggilingan keliling bisa Rp500 sampai Rp1000 rupiah per kilogram,” tambah dia.
Untuk mempermudah simulasi, Doni menggunakan angka tengah sebesar Rp500 per kilogram.
“Kita ambil titik tengahnya, Rp500 rupiah per kilogram. Bayangkan Rp500 rupiah per kilogram, maka berapa yang harus digiling untuk mendapatkan Rp2 triliun?,” jelasnya.
Perlu Menggiling Sekitar 4 Juta Ton
Berdasarkan hitungannya, Doni menyebut volume gabah atau beras yang harus digiling sangat besar apabila ingin memperoleh omzet sebesar Rp2 triliun.
“Berarti gampang saja, kurang lebih sekitar 4 juta ton beras yang harus digiling untuk mendapatkan bukan profit, tapi omset Rp2 triliun,” terangnya.
Ia kemudian membandingkannya dengan estimasi kebutuhan konsumsi beras nasional setiap bulan.
“Nah, kita lihat lagi berapa kebutuhan beras masyarakat Indonesia per bulan, dan sekitar 2,5 juta ton,” timpalnya.
Menurutnya, angka tersebut menimbulkan pertanyaan karena volume yang harus digiling justru melampaui kebutuhan konsumsi nasional.
“Berarti kalau 4 juta ton itu hampir 2 kali lipat dari kebutuhan rakyat Indonesia,” bebernya.
Lebih jauh, Doni mempertanyakan penggilingan padi yang dimaksud Presiden dalam laporannya.
“Maka mari kita tanyakan ke Pak Presiden, penggilingan beras mana yang punya? Omset Rp2 triliun dan menggiling 4 juta ton itu,” kuncinya.
Doni juga menyampaikan kecurigaannya bahwa informasi yang diterima Presiden kemungkinan hanya berupa laporan ABS (Asal Bapak Senang), sehingga menurutnya perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap data yang menjadi dasar penyampaian klaim tersebut.
Terakhir kali, laporan ABS kepada Presiden Prabowo berujung pada penetapan tersangka.
Tepatnya, Dadan Hindayana, eks kepala BGN yang pernah mengaku memberikan satu ekor lele untuk setiap anak penerima manfaat.
anggaran negaraberita panasberita terpopulerblander istanacatatan kritisdemocrazyevaluasi pemerintahkegaduhan nasionalkomunikasi politikpengamat politikpidato presidenpolitik nasionalprabowo subiantosorotan publik
Artikel terkait lainnya
