DEMOCRAZY.ID — Krisis ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus mendera masyarakat di berbagai daerah memicu gelombang kritik pedas terhadap kabinet.
Aktivis sosial dan pengamat kebijakan publik, Muhammad Said Didu, secara terbuka mempertanyakan standar evaluasi kinerja yang digunakan Presiden Prabowo Subianto dalam menilai para menterinya.
Sorotan tajam tersebut dilayangkan Said Didu menyusul penderitaan berkepanjangan yang dialami warga, khususnya di Sulawesi Selatan, yang harus menghadapi antrean mengular demi mendapatkan pasokan solar dan Pertalite.
Ia menilai ada kontradiksi besar antara realitas kesusahan di lapangan dengan pujian yang kerap dilayangkan kepala negara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
“Rakyat menderita, Menteri dipuji. Rakyat bingung apa kriteria yg digunakan Presiden untuk menilai Menterinya,” ujar Said Didu, Kamis (10/9/2026).
Antrean Panjang Pertalite di Makassar
WARGA Kota Makassar dan hampir di seluruh daerah di Sulawesi Selatan masih harus berjibaku dengan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) hingga malam hari. Tidak hanya solar yang sudah lama menjadi pemandangan sehari-hari, pengguna… pic.twitter.com/ZI8IXXie8D
— Media Indonesia (@mediaindonesia) September 9, 2026
Menurut Said Didu, kelangkaan BBM bukanlah persoalan baru yang muncul kemarin sore, melainkan karut-marut yang telah dikeluhkan masyarakat di berbagai daerah selama berbulan-bulan tanpa solusi konkret.
Ia membeberkan fakta di lapangan yang memperlihatkan betapa parahnya situasi distribusi energi saat ini.
Warga di Sulawesi Selatan dikabarkan harus membuang waktu berharga hanya untuk menunggu giliran di stasiun pengisian bahan bakar.
“Contoh di Sulsel utk dapatkan solar harus antri sekitar 36 – 62 jam dan Pertalite sekitar 5-10 jam,” jelasnya.
Tidak hanya berhenti pada krisis BBM, Said Didu juga menyeret sejumlah persoalan pelik lain yang mendera sektor energi dan infrastruktur dasar.
keadaan sulsel sekarang. matlis sehari 3x, air susah, bbm antri sampai ke jalan raya, lpg hampir gk ada (klupun ada harganya bisa 5x lipat harga asli)
EMANG ANJINGG INI REZIM pic.twitter.com/U1IdbqtRbt
— thea (@aphaeanyl) September 10, 2026
Mulai dari carut-marut Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan, masifnya pemadaman aliran listrik oleh PLN, hingga ketidakberesan dalam pengelolaan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation / DMO).
Deretan masalah krusial yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak tersebut, menurutnya, seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan total, alih-alih terus melontarkan apresiasi di tengah kesemrawutan birokrasi energi.
“Juga masalah RKAB tambang, mati lampu PLN, dan DMO batubara,” imbuhnya.
“Tapi dibalik kesembrawutan tersebut, setiap saat Presiden Prabowo selalu memuji kinerja Menteri ESDM,” tandas Said Didu menyayangkan.