DEMOCRAZY.ID – Masyarakat betul-betul dibikin muak dengan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sulsel.
Kali ini, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia turun ke jalan menyuarakan keresahan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Ratusan buruh tersebut di antaranya terdiri dari buruh Pelabuhan, Kawasan Industri Makassar (KIMA), dan beberapa lainnya.
Aksi unjuk rasa tersebut digelar di depan kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Kamis (10/9/2026).
Dalam aksinya, massa buruh tidak hanya menyinggung persoalan kelangkaan BBM.
Mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan terkait rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang dinilai belum mengakomodasi kepentingan pekerja.
Jenderal Lapangan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, Fikasianus Icang, mengatakan persoalan kelangkaan BBM saat ini semakin meresahkan masyarakat.
“Kelangkaan BBM di Sulsel kita lihat faktanya di seluruh SPBU itu semua macet. Ini sangat meresahkan masyarakat,” ujar Icang kepada fajar.co.id di lokasi.
Ia menyesalkan kondisi sejumlah SPBU di Sulsel yang dipenuhi antrean kendaraan.
Menurutnya, persoalan yang sebelumnya banyak terjadi pada solar kini turut dirasakan pengguna Pertalite.
“Dulu kita lihat solar yang langka, sekarang justru Pertalite juga langka. Inilah kita minta pertanggungjawaban pada rezim Prabowo-Gibran,” tukasnya.
Ditegaskan Icang, jika memang Prabowo-Gibran tidak mampu menstabilkan BBM, keduanya harus mundur.
“Kemudian kita juga minta kepada Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) mundur karena ini di bawah naungannya,” cetusnya.
Selain persoalan BBM, massa buruh turut menanggapi langkah Polda Sulsel yang mengusut dugaan pihak yang berada di balik kelangkaan BBM dan elpiji.
“Ketika turun tangan, kita berterimakasih kepada Polri, tetapi kan sebelum itu perlu ada pencegaha,” imbuhnya.
Icang mengapresiasi keterlibatan aparat kepolisian.
Namun, ia menilai langkah penanganan juga harus dibarengi dengan upaya pencegahan agar persoalan serupa tidak semakin meluas.
“Sekarang ini sudah terjadi, di kalangan masyarakat sudah resah, khususnya kami warga buruh,” jelasnya.
Buruh Suarakan RUU KetenagakerjaanBukan hanya soal energi, aksi tersebut juga membawa isu ketenagakerjaan.
Massa buruh menekankan bahwa masih terdapat sejumlah kepentingan pekerja yang belum terakomodasi dalam RUU Ketenagakerjaan.
Icang menyebut beberapa hal yang menjadi perhatian, mulai dari kepastian kerja hingga perlindungan terhadap pekerja dengan berbagai pola hubungan kerja.
“Kemudian juga terkait RUU Ketenagakerjaan, ini kita nilai beberapa usulan dalam rancangan ini tidak diakomodir. Apa itu, terkait dengan jaminan kepastian kerja, menghentikan eksploitasi sistem outsourcing PKWT, dan mencegah penyalahgunaan pemagangan,” terangnya.
Ia juga mendorong agar hak upah buruh secara layak dan bermartabat diberikan jaminan.
Begitu juga melindungi pekerja platform, dan pekerja terdampak iklim.
“Kami juga mendorong agar hak pesangon buruh turut diberikan jaminan, mencegah PHK sepihak. Memperkuat seri ke pekerja, menjamin kebebasan berserikat dan hak mogok kerja,” tandasnya.