Purbaya Dicopot Prabowo, Guru Besar Unair Ungkap ‘Bahaya’ Yang Bikin Geger!

DEMOCRAZY.ID – Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dinilai dapat menjadi jalan keluar bagi dirinya dari tekanan yang lebih berat dalam mengelola keuangan negara.

Professor of Communication Science and Digital Regulation Universitas Airlangga, Henri Subiakto, mengatakan posisi Menteri Keuangan dalam kondisi pemerintahan saat ini menghadapi tekanan yang besar.

Menurut dia, seorang Menteri Keuangan tidak hanya bertanggung jawab menjaga keuangan negara, tetapi juga harus menjalankan berbagai kebijakan pemerintah.

“Dipecatnya Purbaya sebagai Menteri Keuangan berarti ia diselamatkan dari kondisi kontroversial yang lebih dalam. Siapa pun Menteri Keuangannya dalam kondisi seperti sekarang, hanya akan membuat pejabat tersebut berada di bawah tekanan yang amat berat,” kata Henri, Rabu (16/9/2026).

Henri melihat Purbaya sebelumnya berada dalam posisi yang dilematis.

Baca Juga

Purbaya Mendadak Dicopot dari Menkeu, Ray Rangkuti Endus Indikasi ‘Perang Dingin’ dengan Danantara Yang Bikin Prabowo Jengkel

Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya memiliki tanggung jawab untuk menjaga pengelolaan keuangan pemerintah dan negara.

Di sisi lain, kata Henri, ia juga harus menjalankan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, termasuk mengalokasikan anggaran untuk berbagai program pemerintah.

Henri menilai persoalan muncul ketika sejumlah program tersebut dianggap memiliki persoalan dalam tata kelola.

“Di satu sisi Purbaya harus menyelamatkan keuangan pemerintah dan keuangan negara, di sisi yang lain harus melayani ambisi seorang Presiden yang keras kepala dalam kebijakan politik yang ingin terus membiayai program-program dengan tata kelola buruk yang akan menjerumuskan Indonesia ke dalam keadaan yang makin buruk lagi,” ujarnya.

Baca Juga

Pentolan PDIP Bongkar Rahasia Besar! 2 Program Prabowo Ini Jadi ‘Biang Kerok’ Purbaya Ditendang dari Kursi Menkeu

Menurut Henri, kondisi tersebut dapat menempatkan Menteri Keuangan dalam posisi sulit ketika harus menyeimbangkan tanggung jawab fiskal dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Henri juga menyoroti risiko yang dapat muncul bagi pejabat ketika kebijakan pemerintah dijalankan secara top down tanpa memperhatikan prosedur dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut dia, persoalan pengelolaan kebijakan tidak hanya berpotensi menimbulkan masalah terhadap keuangan negara.

Pejabat yang menjalankan kebijakan juga dapat menghadapi konsekuensi hukum apabila terdapat pelanggaran prosedur.

Baca Juga

ANEH! Surat Penyetaraan Ijazah Gibran Jadi Sorotan Tajam! Masa Belajarnya Cuma Sekitar 2,5 Bulan Saja?

“Nanti akan semakin banyak lagi korban, orang-orang yang tersingkir bahkan masuk penjara karena risiko mengikuti perintah top down yang banyak menabrak prosedur dan prinsip tata kelola pemerintahan clean and good governance,” kata Henri.

Ia menilai posisi Menteri Keuangan menjadi salah satu jabatan yang memiliki risiko besar karena keputusan fiskal berkaitan langsung dengan pengelolaan uang negara.