DEMOCRAZY.ID – Pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hanya berselang beberapa hari setelah dirinya melakukan perombakan ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Rentang waktu yang singkat itu kini menjadi perhatian politikus PDIP Mohamad Guntur Romli.
Guntur mempertanyakan apakah pencopotan Purbaya semata-mata merupakan keputusan pergantian menteri atau berkaitan dengan dinamika internal yang terjadi di tubuh Kemenkeu.
Menurut Guntur, terdapat kronologi empat hari yang perlu diperhatikan, yakni sejak Purbaya melantik hampir 400 pejabat Kemenkeu pada 10 September hingga dirinya digantikan Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026.
Guntur Romli menyebut jarak waktu antara perombakan pejabat dan pencopotan Purbaya terlalu singkat untuk dilepaskan begitu saja dari dinamika yang sedang berlangsung.
“Kejanggalan waktu itu bukan sekedar kebetulan administratif. Itu jejak dari pertarungan yang kalah. Purbaya sendiri mengaku sudah menduga 50-50 kemungkinan dirinya akan diganti,” ujar Guntur, Rabu (16/9/2026).
“Pengakuan yang menunjukkan ia tahu sesuatu sedang terjadi jauh sebelum kabar resmi pemecatan itu datang,” tambahnya.
Perombakan ratusan pejabat tersebut memang dilakukan Purbaya pada 10 September 2026.
Setelah itu, pada 14 September, Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai pengganti Purbaya sebagai Menteri Keuangan.
Guntur kemudian menyinggung pencopotan tersebut dengan kebijakan rotasi pejabat yang dilakukan Purbaya.
“Dan ketika ditanya soal rotasi ratusan pejabat itu, ia mengonfirmasi sebagian ia jadi penyebabnya, kata dia,” tukasnya.
Ia menyebut Purbaya sebelumnya telah memberikan penjelasan mengenai kemungkinan adanya kaitan antara rotasi pejabat tersebut dengan pergantian dirinya.
“Rotasi yang memicu gesekan nyata dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Biacukai sampai keduanya absen dari seremoni pelantikan pejabat baru,” jelasnya.
Guntur lalu menganalisis dinamika internal Kemenkeu berdasarkan rangkaian tersebut.
“Itu sinyal bahwa ada pejabat di internal Kementerian Keuangan yang punya jalur langsung ke pusat kekuasaan cukup kuat untuk membuat menteri yang mengangkat mereka justru tersingkir lebih dulu. Purbaya kalah bukan karena salah kebijakan, tapi karena kalah akses,” bebernya.
Selain persoalan internal Kemenkeu, Guntur juga menaruh perhatiannya pada tekanan fiskal yang menurutnya diwarisi Purbaya dari berbagai program prioritas pemerintah.
“Sisi lainnya lebih getir. Purbaya mewarisi beban fiskal dari proyek-proyek prioritas Presiden yang terus menampakkan tanda kegagalan,” terangnya.
Kata Guntur, beban tersebut ada pada program Makan bergizi gratis (MBG) dengan target 27 ribu dapur hingga Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP dengan 24 ribu gerai.
“Program-program ambisius itu menuntut ruang fiskal yang tidak realistis. Ketika angkanya tidak ketemu, siapa yang disalahkan? Bukan desain programnya, tapi menteri keuangannya,” imbuhnya.
Guntur berujar, persoalan fiskal tersebut membuat posisi Menteri Keuangan berada dalam tekanan ketika pemerintah tetap menjalankan berbagai program prioritas dengan kebutuhan anggaran besar.
“Kebijakan purbaya untuk menambal kebocoran fiskal itu seperti pemindahan sal ke bank himbara, restitusi pajak yang ditahan, pembangkasan dana bagi hasil ke daerah, semua itu gejala dari satu masalah,” terang dia.
Tambahnya, Menteri keuangan dipaksa menutupi lubang fiskal proyek yang gagal mencapai targetnya.
“Purbaya tidak dicopot karena gagal, ia dikorbankan oleh rival-rivalnya di dalam dan oleh proyek-proyek yang tak sanggup ia biayai dari luar,” tandasnya.
Guntur bilang, mestinya apa yang terjadi pada Purbaya bisa menjadi pelajaran bahwa proyek-proyek yang bermasalah itu tidak akan pernah dievaluasi.
“Siapapun Anda di lingkaran kekuasaan harus siap dikorbankan dan dijadikan sebagai kambing hitam,” kuncinya.