Prabowo Diminta Waspada Tingkat Tinggi, Pengamat: Gerakan Bawah Tanah Jokowi dan ‘Geng Solo’ Mulai Terendus!

DEMOCRAZY.ID — Aktivis sosial Muhammad Said Didu kembali melontarkan peringatan keras kepada Presiden Prabowo Subianto agar senantiasa mewaspadai eskalasi dan pergerakan politik yang dimotori oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Peringatan tersebut disampaikan menyusul serangkaian manuver politik terbuka yang dilakukan Jokowi belakangan ini, termasuk agenda blusukan ke berbagai daerah yang diindikasikan sebagai langkah strategis jangka panjang untuk mempersiapkan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon presiden pada kontestasi mendatang.

Analisis “To Kill or to Be Killed” dan Gerakan “Geng Solo”

Menurut Said Didu, konstelasi politik nasional saat ini telah bergeser ke fase yang sangat kompetitif dan tanpa kompromi.

Ia menilai rivalitas antarkelompok kekuasaan berada pada titik kulminasi di mana masing-masing faksi berupaya mengamankan posisi strategisnya.

“Seperti yang berkali-kali saya katakan bahwa sekarang sudah pada titik to Kill or to be killed. Jokowi sudah terjun langsung persiapkan anaknya (Gibran) untuk jadi Presiden,” ujar Said Didu, Jumat (14/8/2026).

Lebih lanjut, ia mengeklaim bahwa dalam menjalankan agenda politik tersebut, Jokowi tidak bergerak sendirian.

Mantan kepala negara itu disebut menggerakkan kekuatan besar yang terorganisasi di bawah kendali kelompok yang diidentifikasikannya sebagai faksi Solo, oligarki, hingga jaringan kekuatan politik tertentu.

“Geng SOP (Solo, Oligarki, Parcok) makin jelas arahnya,” tegasnya.

Kontroversi Safari Politik di Lampung dan NTT

Sorotan tajam tersebut turut dikaitkan dengan sejumlah kunjungan lapangan yang dilakukan Jokowi ke berbagai wilayah di luar Jawa, seperti Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berbagai agenda safari politik tersebut sempat memicu beragam polemik di tengah masyarakat:

  1. Kasus di Lampung: Aksi Jokowi yang melibatkan prosesi adat dengan menginjak kepala kerbau sempat ditafsirkan oleh sebagian publik sebagai simbol pesan politik tertentu yang sarat makna kontroversial.
  2. Penganugerahan Gelar di NTT: Penerimaan gelar adat sebagai Raja Timor oleh Jokowi di Nusa Tenggara Timur juga tak luput dari perdebatan publik, di mana sebagian kalangan menilai langkah tersebut berpotensi memicu gesekan atau dinamika sosial tersendiri di tingkat lokal.

Di tengah gelombang kritik dan sorotan tersebut, safari politik sang mantan presiden dikabarkan belum akan berhenti dan dijadwalkan bakal merambah ke sejumlah wilayah strategis lainnya, termasuk menyasar basis-basis utama kekuatan politik PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Tengah.

Artikel terkait lainnya