“Lebih Baik Bapak Tahu!” Prabowo Diminta Waspada, Pengkhianat Justru Datang dari Orang Dekat

DEMOCRAZY.ID — Geliat kritis terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali disuarakan oleh tokoh hukum nasional.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana, secara terbuka melayangkan pesan penting yang membongkar kerentanan sistemik di jantung kekuasaan eksekutif.

Denny mengingatkan bahwa ancaman terbesar bagi seorang kepala negara bukan sekadar datang dari barisan oposisi di luar pagar Istana, melainkan dari informasi yang telah disaring, dimanipulasi, dan dikondisikan oleh orang-orang di lingkaran terdekatnya sendiri.

“Salah satu masalah terbesar menjadi presiden adalah tidak semua informasi bisa sampai apa adanya. Daya kerja Istana mungkin berbeda pada setiap masa kepresidenan,” ujar Denny, dikutip Rabu (29/7/2026).

“Tetapi satu hal yang saya yakini tetap sama, Istana menyaring siapa yang boleh bertemu Presiden, tapi juga menyaring informasi yang sampai ke Presiden,” sambungnya.

Bahaya “Kebenaran yang Dimanipulasi” dan Ancaman Kebijakan Keliru

Lebih jauh, Denny menyoroti bagaimana mekanisme penyaringan informasi berisiko mengubah fakta objektif menjadi narasi semu yang menyenangkan kekuasaan.

Jika realitas di lapangan terdistorsi oleh laporan anak buah yang ingin mencari muka, maka kebijakan strategis yang dirumuskan dipastikan akan salah arah.

“Penyaringan informasi itulah yang berbahaya. Kebenaran yang disaring perlahan-lahan dapat berubah menjadi kebenaran yang dimanipulasi. Data yang diolah terlalu jauh dapat membuat Presiden mengambil keputusan yang keliru,” tegasnya tajam.

Soroti Data BPS: Jangan Biarkan Statistik “Dikorupsi”

Dalam peringatannya, Denny secara spesifik menarik perhatian Presiden Prabowo pada indikator-indikator krusial kenegaraan, khususnya data ekonomi nasional yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia meminta agar Istana tidak serta-merta menelan mentah-mentah angka makro yang disodorkan tanpa melakukan verifikasi mendalam terhadap kondisi riil masyarakat.

“Misalnya, pertumbuhan ekonomi dan angka-angka penting lainnya menurut BPS. Tolong dicek betul Pak, mintalah data sebenarnya,” ujar Denny.

Bagi seorang pemimpin, mengetahui situasi yang buruk secara apa adanya jauh lebih selamat daripada hidup dalam ilusi statistik yang dipoles demi menciptakan citra keberhasilan semu.

Ia memperingatkan bahwa pemutarbalikan data angka pasti akan membawa republik ini menuju jurang kehancuran.

“Lebih baik bapak tahu angka sebenarnya, meskipun pahit, daripada disodori data yang salah, apalagi diolah. Kalau statistik yang ilmu pasti saja angkanya dikorupsi, maka yakinlah republik akan menuju arah kebijakan yang keliru,” pungkasnya.

Ujian Keterbukaan di Tengah Krisis Kepercayaan

Peringatan terbuka dari Denny Indrayana ini semakin mempertegas kekhawatiran publik bahwa Istana saat ini berisiko terisolasi dari realitas penderitaan rakyat di bawah.

Di tengah himpitan krisis ekonomi dan turunnya tingkat kepuasan publik, kemampuan Presiden Prabowo untuk menembus tembok penyaringan birokrasi dan mendapatkan data yang jujur akan menjadi penentu utama nasib pemerintahannya.

Artikel terkait lainnya