Kok Bisa? Prabowo Rangkul Jokowi Pakai Isu Antikorupsi, Pengamat Heran: Sulit Dicerna Logika!

DEMOCRAZY.ID — Perdebatan mengenai konsistensi sikap politik dan narasi pemberantasan korupsi di dalam lingkaran pemerintahan kembali menjadi sorotan tajam di ruang publik.

Paradoks Pemberantasan Korupsi dan Dukungan Politik

Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, secara terbuka menyoroti apa yang disebutnya sebagai sebuah paradoks mendasar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mempertanyakan bagaimana semangat antikorupsi yang digaungkan dapat berjalan beriringan dengan bentuk dukungan politik yang diberikan kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Denny, komitmen pemberantasan korupsi perlahan kehilangan esensinya ketika orasi-orasi antikorupsi justru berdampingan dengan dinamika dukungan politik yang masif di akar rumput maupun di lingkaran istana.

“Lebih-lebih orasi antikorupsi, makin kehilangan gigi, ketika diwujudkan dalam teriakan gegap-gempita: Hidup Jokowi!” ujar Denny, dikutip Jumat (21/8/2026).

Baca Juga

Gerindra Tanggapi Aksi BEM UI: Prabowo Tegaskan Tidak Merasa Sudah Menjajah Negara Sendiri!

Ia menilai bahwa persoalan utamanya bukan sekadar siapa figur yang mendapatkan dukungan politik, melainkan konsistensi nyata antara narasi pemberantasan korupsi yang diusung dengan tindakan serta keberpihakan pemerintah secara keseluruhan.

“Ada paradoks yang sulit dicerna logika. Presiden Prabowo menyatukan Jokowi dengan semangat antikorupsi,” ungkapnya lebih lanjut.

Konstitusi Sebagai Fondasi Utama Etika Pemerintahan

Lebih lanjut, Denny berpandangan bahwa tindakan antikorupsi yang paling mendasar dan utama seharusnya dimulai dari bentuk kepatuhan mutlak terhadap konstitusi.

Prinsip tersebut dinilai tidak boleh hanya berhenti pada aspek penindakan hukum terhadap para koruptor setelah pelanggaran terjadi.

Baca Juga

Sengaja Dibuat Blunder? Pakar Ungkap Pidato Prabowo Ternyata Hasil ‘Desain Politik’ Lingkar Dalam Istana!

“Tindakan antikorupsi yang paling mendasar seharusnya adalah tidak melanggar konstitusi,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, ia mengaitkan pandangannya dengan berbagai dinamika politik yang terjadi sepanjang Pemilu 2024 lalu, termasuk menyoroti keterlibatan mantan kepala negara dalam proses kontestasi serta proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

“Itu artinya: tidak cawe-cawe dalam pemilu, tidak memaksakan anaknya yang belum siap dan belum waktunya untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia,” tutur Denny.

Bagi kalangan pengamat, konsistensi antara prinsip yang dikampanyekan dengan realitas sikap politik tetap menjadi tolok ukur penting bagi masyarakat dalam menilai kredibilitas dan arah kebijakan sebuah pemerintahan.

Baca Juga

Indonesia Sedang Alami ‘Pembusukan’ dari Dalam? Mahfud MD: Keadaan Akhir-Akhir Ini Sangat Merusak!