DEMOCRAZY.ID – Sikap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM, dalam menanggapi persoalan data Center BDX di kawasan Jatiluhur dikritik.
“KDM ini kadang-kadang perilakunya di luar nurul ya. Dia yang kasi izin, dia yang groundbreaking, dia juga yang resmikan perusahaan data enter AI nya,” kata kreator konten Heru Official melalui video yang diunggah di akun media sosialnya, Kamis (1/10/2026).
Paradoksnya, menurut Heru, dia juga yang menghentikan operasional data center tersebut. Dibikin konten pula.
“Tapi ketika keputusannya dikriitik oleh warganya, tiba-tiba bikin konten di perusahaan AI itu dan bilang, ini operasionalnya harus dihentikan ya, karena izin Amdalnya belum ada,” ungkapnya.
Heru mempersoalkan KDM yang baru menanyakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) setelah proyek tersebut setelah dia sendiri yang melakukan peletakan batu pertama.
“Ngapain coba bapak baru ngomong perizinan Amdal sekarang. Telat. Kemarin-kemarin bapak ngapain aja. Masa baru ngomong perizinan setelah perusahaannya bapak resmikan. Kasi izin,” ungkapnya.
Belum lagi, sebelumnya KDM sempat mengatakan air yang digunakan data center nantinya menggunakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Bukan dari waduk Jatiluhur.
“Kocaknya lagi, cara KDM merespons kekhawatiran warga Jawa Barat bahwa perusahaan data center ini akan menyerap atau menyedot banyak air bersih, dan berpotensi menyebabkan kekeringan di Jawa Barat, dia meyakninkan warganya bahwa perusahaan data center AI ini katanya tidak akan mengambil air waduk Jati Luhur, katanya. Akan ambil dari PDAM,” jelasnya.
🚨BDx Data Center AI Jatiluhur Disegel‼️
Proyek AI Data Center BDx senilai Rp3,5 triliun di Purwakarta resmi dihentikan sementara Pemprov Jabar.
Gubernur Dedi Mulyadi menyegel lokasi karena proyek belum mengantongi izin AMDAL dan PBG.
Warga menuntut transparansi dampak… pic.twitter.com/N3FTDv9DaP
— RL (@RA_leather) September 30, 2026
Padahal, air PDAM saja kerap bermasalah.
Bahkan sebelum digunakan untuk data center AI.
“Kita jujur-jujuran aja nih. PDAM itu, airnya dipakai untuk warga saja, masyarakat saja, kadang bermasalah,” terangnya.
“Sekarang bayangin kalau air PDAM dipakai untuk perusahaan data center AI ini, siapa yang menjamin kalau pasokan dari warga tidak terganggu,” sambung Heru.
Heru jug amenyoal KDM yang mulanya hanya meminta klarifikasi dari perusahaan dan pihak terkait sebelum pembangunan data center AI dimulai.
“Mereka khawatir perusahaannya distop. Karena berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar. Jelaslah mereka ngomong yang manis-manis,” terangnya.
Menurutnya, tak ada yang bisa menjamin nantinya proyek tersebut tak memengaruhi lingkungan.
“Tapi setelah perusahaan itu jadi dan beroperasi, siapa yang bisa menjamin bahwa perusahaan data center AI itu akan menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang yang ujung-ujungnya hanya merugikan masyarakat sekitar, dan umumnya masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.
Proyek ini mulai diresmikan pada 22 September 2026. Saat itu KDM turut hadir.
Kemudian dihentikan sementara pada 28 September 2026 saat KDM melakukan inspeksi mendadak.
Beberapa hari selang, Pemprov Jabar mengumumkan penghentian proyek.
Di dalam konten yang dibuat KDM, dia nampak datang ke lokasi proyek tersebut.
“Ini yang bertanggung jawab siapa, Pak?”ungkap KDM.
“Indonesia, Pak,” kata pihak BDX.
KDM lalu mengoreksi pertanyaannya.
“Enggak. Maksud saya perizinannya udah beres belum semuanya? Saya nanya,” ucapnya.
“On proses,” kata pihak BDX.
KDM pun meminta proyek itu dihentikan sementara.
“Kalau on proses, jangan dulu dimulai dong, Pak. Dihentikan dulu. Nanti kita dianggap bermasalah,” terangnya.
“PBG nya udah keluar belom? Jangan dulu berjalan,” sambung KDM.