

DEMOCRAZY.ID — Gunjang-ganjing di internal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kian mencapai titik didih.
Di tengah derasnya sorotan publik terhadap berbagai kebijakan kontroversial dan merosotnya dukungan rakyat, isu perombakan kabinet (reshuffle) kembali menguat dan diprediksi menjadi langkah darurat sang presiden demi mengamankan masa jabatannya hingga 2029.
Pengamat politik kenamaan, Rocky Gerung, secara terbuka memprediksi bahwa Prabowo akan segera melakukan evaluasi besar-besaran dan pembersihan radikal di jajaran menterinya.
Menurutnya, langkah tersebut bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mutlak untuk menyelamatkan stabilitas kekuasaan dari ancaman erosi kepercayaan publik.
“Saya kira minggu depan bakal ada overhaul habis-habisan. Ada pembersihan yang lebih radikal, tapi mungkin dicicil sampai Oktober,” ujar Rocky Gerung dalam kanal YouTube Hendri Satrio Official, dikutip Sabtu (1/8/2026).
Prediksi keras tersebut dilandasi oleh pembacaan tajam Rocky terhadap hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Dalam data riset tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan tercatat merosot tajam dari angka 81 persen pada akhir tahun lalu, kini terjun bebas ke level 51,1 persen pada Juli 2026.
Bagi Rocky, kemerosotan elektabilitas dan kepuasan publik yang begitu drastis merupakan sinyal bahaya yang tidak bisa lagi diobati hanya dengan retorika atau tambal sulam kebijakan.
Pemerintah, kata dia, memerlukan langkah korektif yang fundamental dan kasat mata.
Ia menilai kelangsungan hidup politik pemerintahan saat ini sangat ditentukan oleh keberanian Prabowo mengambil keputusan ekstrem (radical break) di internal kabinetnya.
“Dia pasti sampai kalau dia lakukan radical break. Ganti semua. Kalau enggak diganti, minggu depan juga enggak sampai,” sentil Rocky.
Kendati desakan penyegaran kabinet terus disuarakan para pengamat dan publik, pihak Istana hingga saat ini masih mengambil sikap hati-hati dan belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait rencana reshuffle besar-besaran.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, saat dimintai tanggapan, justru melontarkan pernyataan yang cenderung melunakkan isu tersebut.
Menurutnya, jika pun ada pergeseran atau perombakan susunan menteri dalam waktu dekat, hal itu kemungkinan besar sekadar ditujukan untuk mengisi kekosongan kursi akibat ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya.
“Kalaupun mohon maaf ya kalaupun misalnya ada (reshuffle), barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama,” dalih Prasetyo.
Di tengah terjangan badai krisis kepercayaan, kontroversi kebijakan fiskal, hingga gelombang kritik hukum yang melanda, langkah politik apa yang akan diambil Istana selanjutnya?