GAWAT! Gibran Mundur, Prabowo Bisa Ketiban Getah, Pakar Ungkap ‘Ancaman Politik Besar’

DEMOCRAZY.ID – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dinilai tidak hanya membawa konsekuensi terhadap peta kekuasaan di pemerintahan, tetapi juga dapat mengubah perhitungan elektoral Presiden Prabowo Subianto dan Gibran sendiri.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, melihat keputusan Gibran mundur berpotensi memberikan keuntungan politik tersendiri bagi putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Sebab, selama berada di pemerintahan, tingkat kepuasan publik terhadap Gibran cenderung bergerak searah dengan penilaian masyarakat terhadap Prabowo.

Burhanuddin menjelaskan, berdasarkan sejumlah survei yang dinilainya kredibel, tingkat kepuasan terhadap Gibran memiliki korelasi dengan tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo.

“Kalau Pak Prabowo approval rating-nya naik, Mas Gibran juga naik. Tapi kalau misalnya approval rating Pak Prabowo turun, Mas Gibran turun,” kata Burhanuddin dalam perbincangan di kanal YouTube Tutur Media Digital, dikutip Jumat (13/11/2026).

Menurut dia, kecenderungan tersebut menjadi penting di tengah tekanan terhadap popularitas pemerintahan Prabowo dalam beberapa bulan terakhir.

Jika Gibran benar-benar keluar dari pemerintahan, ia berpeluang membangun jarak politik dari berbagai persoalan dan penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan saat ini.

Dengan begitu, penurunan tingkat kepuasan terhadap Prabowo tidak serta-merta harus menjadi beban elektoral bagi Gibran.

“Kalau misalnya mengundurkan diri, artinya tidak menjadi bagian dari pemerintahan. Sekarang turun misalnya, itu kan malah positif buat Mas Gibran,” ujarnya.

Gibran Punya Ruang Memisahkan Diri dari Beban Pemerintahan

Analisis Burhanuddin menunjukkan bahwa pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden dapat menjadi momentum bagi Gibran untuk mengubah posisi politiknya.

Selama menjadi orang nomor dua di pemerintahan, citra politik Gibran tidak bisa dilepaskan dari kinerja Presiden Prabowo.

Kenaikan maupun penurunan kepuasan terhadap kepala negara berpotensi ikut memengaruhi penilaian publik terhadap dirinya.

Namun, jika tidak lagi berada dalam kabinet pemerintahan, Gibran memiliki peluang membangun identitas politik yang lebih independen.

Meski demikian, keuntungan elektoral tersebut bukan sesuatu yang otomatis terjadi.

Gibran tetap harus menghadapi konsekuensi politik dari keputusan mundur, termasuk bagaimana publik menilai alasan dan langkah yang diambilnya.

Burhanuddin juga menyinggung kemungkinan Gibran menempuh upaya hukum berupa peninjauan kembali (PK) dalam menghadapi persoalan dokumen pendidikan yang menjadi salah satu sumber polemik politiknya.

Menurut dia, pilihan untuk mundur maupun melanjutkan perjuangan melalui jalur hukum memiliki konsekuensi yang berbeda.

Karena itu, langkah politik Gibran perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, bukan semata-mata persoalan jabatan.

Prabowo Kehilangan Bemper Politik

Di sisi lain, Burhanuddin menilai pengunduran diri Gibran justru berpotensi menghadirkan persoalan politik baru bagi Presiden Prabowo.

Selama ini, keberadaan Gibran di kursi Wakil Presiden dinilai turut menjadi peredam tekanan politik terhadap pemerintahan.

Sejumlah kritik yang diarahkan kepada Prabowo kerap berkembang melalui isu-isu yang berkaitan dengan Gibran maupun Jokowi.

Jika Gibran tidak lagi berada di lingkaran pemerintahan, pola pertarungan politik tersebut berpotensi berubah.

Prabowo bisa menghadapi kritik secara lebih langsung tanpa keberadaan sosok yang selama ini menjadi salah satu sasaran utama kontroversi politik.

“Pak Prabowo kehilangan bemper dan samsak politik paling enak yang selama ini berperan sebagai bemper dan penjaga pemerintahan,” kata Burhanuddin.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa mundurnya Gibran tidak serta-merta membuat tekanan terhadap pemerintahan berkurang.

Sebaliknya, perubahan posisi politik Wakil Presiden justru dapat menggeser arah kritik dan meningkatkan eksposur Prabowo terhadap berbagai persoalan pemerintahan.

Dengan demikian, pengunduran diri Gibran berpotensi menghasilkan dua konsekuensi politik yang berbeda.

Bagi Gibran, keluar dari pemerintahan dapat membuka peluang untuk memisahkan citra elektoralnya dari naik-turunnya popularitas Prabowo.

Sementara bagi Prabowo, kehilangan Gibran di kursi Wakil Presiden dapat menghilangkan salah satu perisai politik yang selama ini ikut meredam tekanan terhadap pemerintahannya.

Dinamika tersebut membuat polemik pengunduran diri Gibran tidak lagi sebatas persoalan pergantian jabatan.

Lebih jauh, keputusan itu dapat menjadi titik perubahan dalam hubungan politik antara Prabowo, Gibran, dan kekuatan politik yang selama ini berada di sekitar pemerintahan.

Artikel terkait lainnya