Bongkar Habis Taktik Jokowi Pelihara Orang-Orang ‘Bayaran’ Demi Kelancaran Dinasti!
DEMOCRAZY News
5 Agustus 2026 6:00 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID — Guncangan kritik pedas kembali menghantam mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo setelah ekonom senior Anthony Budiawan melontarkan penilaian keras terhadap rekam jejak kepemimpinannya.
Dalam ulasan yang disiarkan melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV, Anthony secara terbuka menyebut berbagai kebijakan yang diteken pada era pemerintahan Jokowi sebagai produk cacat yang menuntut pertanggungjawaban hukum secara serius.
Label “Master Perusak” dan Gaya Kepemimpinan Kolonial
Tak sekadar menyoroti produk kebijakan, Anthony bahkan menggunakan diksi yang sangat tajam untuk menggambarkan karakter kekuasaan yang dibangun sang mantan kepala negara selama satu dekade memimpin.
Ia menilai tata kelola pemerintahan yang dijalankan telah melenceng jauh dari mandat kerakyatan dan justru merusak tatanan fundamental bangsa.
“Jokowi sudah jelas, saya menyebutnya sebagai master yang merusak ini,” ujar Anthony.
Lebih lanjut, ia mengecam pola pendekatan kekuasaan yang dinilainya sangat transaksional demi mengamankan stabilitas politik dari rongrongan oposisi.
“Perilakunya adalah perilaku penjajah,” ucapnya dengan nada geram.
Menurut analisisnya, kekuatan politik rezim sebelumnya dibentuk secara pragmatis dengan melanggengkan praktik politik transaksional untuk memborong dukungan loyalis.
“Dia membeli orang-orang yang bisa dibeli untuk mendukungnya,” lanjut Anthony.
Baca Juga
Menyoroti UU Cipta Kerja dan Proyek Mangkrak IKN
Kritik tajam tersebut turut dikonkretkan Anthony dengan membedah sejumlah regulasi kontroversial yang disahkan pada masa pemerintahan lalu, salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja.
Ia menilai produk legislasi kilat tersebut terbukti memberikan dampak destruktif bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya kelas pekerja dan komunitas adat di berbagai daerah.
“Terjadilah perampasan-perampasan hak masyarakat adat,” ujarnya.
Selain itu, megas proyek perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan tak luput dari sasaran tembak kritiknya.
Anthony memandang mega proyek mercusuar tersebut sebagai beban fiskal yang sangat berat bagi keuangan negara di tengah minimnya transparansi publik.
Ia bahkan menduga mantan orang nomor satu di Indonesia itu sejak awal menyadari risiko besar bahwa proyek ambisius tersebut berpotensi mangkrak dan meninggalkan warisan masalah bagi generasi mendatang.
Lumpuhnya Fungsi Parlemen dan Pertanyaan Soal Keberanian Mengusut
Di sisi lain, Anthony turut menyeret mandulnya fungsi kontrol lembaga legislatif sebagai salah satu faktor utama yang membuat berbagai kebijakan kontroversial tersebut mulus disahkan tanpa hambatan berarti.
Menurutnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah gagal total dalam menjalankan peran konstitusionalnya untuk mengawasi gerak-gerik eksekutif.
Kendati masa kekuasaan telah berakhir, ia menuding Jokowi terus berupaya merajut celah politik demi mempertahankan pengaruh di lingkaran kekuasaan saat ini.
Upaya tersebut terlihat nyata mulai dari isu penjajakan perpanjangan masa jabatan presiden hingga kesuksesan meloloskan sang putra mahkota, Gibran Rakabuming Raka, menduduki kursi orang nomor dua di negeri ini.
Atas dasar rentetan persoalan tersebut, Anthony menegaskan urgensi pengusutan tuntas terhadap berbagai kebijakan sarat konflik kepentingan yang ditinggalkan sang mantan presiden.
Namun, di akhir pandangannya, ia melontarkan pertanyaan retoris yang menyiratkan keraguan mendalam mengenai nyali penegak hukum maupun rezim penguasa saat ini.
Anthony mempertanyakan pihak mana yang kelak memiliki keberanian politik penuh untuk membongkar dan mengusut tuntas karut-marut kebijakan dari sang mantan penguasa.
Berita Viraldemocrazydinasti politikhot newsinvestigasiistana negarajokowikekuasaankorupsi politikkritik tajamloyalitas palsuoligarkipenguasapolemikpolitik nasionalpolitik transaksionalpolitik uangskandalsorotan publiksuap politik
Artikel terkait lainnya
