DEMOCRAZY.ID — Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, resmi menyandang status terpidana dengan hukuman 14 tahun penjara dalam perkara korupsi suap pengaturan putusan lepas (onslag) kasus ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO).
Vonis tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukannya pada Juli 2026 lalu.
Peristiwa rasuah tersebut berlangsung saat Muhammad Arif Nuryanta masih menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
Dalam posisinya tersebut, ia menyusun komposisi majelis hakim yang terdiri dari Djuyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom untuk mengadili perkara korupsi korporasi minyak goreng.
Pihak kuasa hukum korporasi mendekati Arif melalui perantara Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan.
Mereka melobi agar tiga terdakwa korporasi raksasa—yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group—dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag).
Total aliran dana suap dalam pengurusan perkara ini terungkap mencapai Rp60 miliar.
Dari nilai fantastis tersebut, Arif Nuryanta terbukti mengantongi bagian pribadi sekitar Rp14,7 miliar, sementara sisa uang lainnya didistribusikan kepada majelis hakim yang menangani persidangan.
Perjalanan hukum Muhammad Arif Nuryanta melewati tiga tahapan persidangan dengan pemberatan hukuman pada tingkat banding yang kemudian dikuatkan di tingkat kasasi:
Pidana Penjara: 12 tahun 6 bulan
Denda: Rp500 juta (subsider 6 bulan kurungan)
Uang Pengganti: Rp14,73 miliar (subsider 5 tahun penjara)
Pidana Penjara: 14 tahun
Denda: Rp500 juta (subsider 140 hari penjara)
Uang Pengganti: Rp14,73 miliar (subsider 6 tahun penjara)
Pidana Penjara: 14 tahun (Permohonan kasasi ditolak)
Denda: Tetap menguatkan putusan banding
Uang Pengganti: Tetap menguatkan putusan banding
Terungkapnya skandal suap putusan lepas yang menjerat Arif Nuryanta turut memicu sorotan publik terhadap rekam jejak persidangan yang pernah dipimpinnya.
Sebelumnya, Arif Nuryanta merupakan hakim ketua di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menangani perkara penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.
Dalam sidang putusan pada 18 Maret 2022 silam, majelis hakim yang dipimpin Arif Nuryanta juga menjatuhkan vonis lepas (ontslag van alle recht vervolging) terhadap dua terdakwa anggota kepolisian dalam kasus tersebut.