berita hukum

Goncangan Mega Skandal Properti: KPK Sita Duit Rp800 Juta dari Hercules, Total Bukti Korupsi Lahan Summarecon Tembus Rp106 Miliar!

DEMOCRAZY.ID – KPK menyampaikan menerima penyerahan uang dari kuasa hukum Hercules Rosario de Marshal (HRM), terkait pengelolaan lahan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KPK mengungkapkan, uang yang diserahkan senilai Rp 800 juta. “Hari ini penyidik melakukan penyitaan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai Rp 800 juta […]

. 1 jam yang lalu

Prof Denny Indrayana Resmi Laporkan KPU ke DKPP, Ini Dugaan Pelanggaran Berat Yang Disorot!

DEMOCRAZY.ID – Perjalanan polemik pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 memasuki babak baru. Setelah sengketa hasil pemilihan presiden diputus Mahkamah Konstitusi (MK), Denny Indrayana bersama sejumlah pihak membawa persoalan tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pada Rabu, 14 Oktober 2026, rombongan pengadu mendatangi kantor DKPP di Jakarta untuk menyampaikan […]

. 21 jam yang lalu

Buka-Bukaan Sekjen Projo di Sidang Dokter Tifa: Ungkap ‘Ijazah Asli’ Jokowi Ada di Lokasi Ini!

DEMOCRAZY.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Projo, Freddy Alex Damanik, mengungkapkan fakta baru mengenai keberadaan dokumen fisik ijazah asli Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dalam kesaksiannya di sidang kasus pencemaran nama baik dan manipulasi informasi dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, Freddy menyebut ijazah asli Jokowi tengah berada di Polda Metro Jaya. Di […]

. 22 jam yang lalu

Sebut Penjelasan Prof Sulfikar Amir Sangat Clear, Denny Indrayana: Gibran Mundur, atau Kita Dimundurkan!

DEMOCRAZY.ID – Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana, memberikan tanggapan keras terkait penjelasan akademisi Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, mengenai posisi dan kualifikasi program Advanced Diploma pada sistem pendidikan di Singapura. Denny menilai penjelasan tersebut membongkar kekeliruan fatal yang disampaikan oleh ahli pihak Gibran Rakabuming Raka dalam […]

. 22 jam yang lalu

Guru Besar FH UI Tegaskan Wapres Tidak Bisa Menjabat Tanpa Ijazah Sama Sekali!

DEMOCRAZY.ID – Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Prof. Satya Arinanto, menegaskan pendidikan merupakan aspek penting dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tinggi di pemerintahan, termasuk presiden dan wakil presiden. Ia memandang, anggapan bahwa presiden dan wakil presiden dapat menjabat tanpa memiliki ijazah sama sekali tidak tepat. Baginya, semakin […]

. 1 hari yang lalu

Skandal Muktamar NU Makin Panas: Gus Lilur Serahkan Bukti Baru ke KPK, Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu!

DEMOCRAZY.ID – Warga Nahdlatul Ulama (NU) asal Jombang yang dikenal sebagai Kyai Kampung, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, menegaskan komitmennya untuk terus memproses dugaan praktik suap, risywah, dan jual beli suara dalam penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. Khalilur memastikan akan kembali menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi […]

. 1 hari yang lalu

Pengakuan di Ruang Sidang: Andi Azwan Tersudut dan Jujur Buka Suara ‘Tak Pernah’ Lihat Langsung Ijazah Jokowi!

DEMOCRAZY.ID – Sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali memanas pada Kamis (15/10/2026). Tensi ruang sidang mendadak tinggi ketika tim kuasa hukum Dokter Tifa mencecar saksi pelapor sekaligus relawan Jokowi, Azwan alias […]

. 1 hari yang lalu

Benarkah Wantimpres Prabowo Melanggar UU? Ini Pasal yang Disorot Mahfud MD!

DEMOCRAZY.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyoroti pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pembentukan lembaga tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, terutama terkait batas waktu pengangkatan anggotanya. Menurut Mahfud, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, yang kemudian […]

. 3 hari yang lalu

KPK Telusuri Peruntukan Dana Rp106,3 Miliar di Kasus ATR/BPN Diduga Kuat Berkaitan dengan Nusron Wahid-Muktamar Ormas

DEMOCRAZY.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri peruntukan uang senilai Rp106,3 miliar yang disita dalam penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pendalaman tersebut juga mencakup informasi mengenai dugaan penggunaan dana yang berkaitan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. KPK menyatakan belum menyimpulkan penggunaan dana tersebut dan masih menelusuri […]

. 3 minggu yang lalu

Persoalkan Syarat Pendidikan Gibran, Ternyata Ini Yang Diminta Denny Indrayana ke MK

DEMOCRAZY.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memeriksa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan pada 2026. Salah satu pokok yang dipersoalkan pemohon adalah pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat menjadi calon wakil presiden. Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda penyampaian permohonan digelar di […]

. 3 minggu yang lalu
Lihat Postingan Lainnya