Kabar Baik! Sejumlah Parpol Mulai Kontak Denny Indrayana Bahas ‘Pemakzulan Gibran’

DEMOCRAZY.ID – Mantan Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengklaim bahwa peta komunikasi politik terkait isu keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai bergeser.

Denny menyebut sejumlah partai politik di parlemen telah mengontak pihaknya, bahkan salah satu parpol resmi mengundangnya untuk berdiskusi pada awal pekan ini.

Kendati demikian, Denny masih memilih untuk merahasiakan identitas partai politik yang telah membuka pintu dialog tersebut.

“Saya diundang salah satu partai untuk berdiskusi awal minggu depan. Partainya apa, sebaiknya tidak saya sebut dulu,” kata Denny Indrayana, dikutip Senin (12/10/2026).

Pakar hukum tata negara itu mengungkapkan bahwa sinyal komunikasi tidak hanya datang dari satu pintu.

Baca Juga

Kritik Pedas UAS Soal Ijazah Gibran, Minta Prabowo Dengar Suara Rakyat Soal Pemakzulan!

Kendati beberapa partai politik mulai menjalin kontak, ia mengakui belum ada keputusan maupun dukungan resmi yang disepakati terkait langkah pendorongan pemakzulan (impeachment) terhadap Gibran.

Menurutnya, jajaran elit partai politik saat ini masih mengambil posisi memantau arah angin politik sebelum menentukan sikap resmi.

“Beberapa partai juga sudah mulai kontak tetapi ini semua wait and see. Siapa yang ditunggu dan siapa yang dilihat pergerakannya? Ya jelas pimpinan koalisi,” katanya.

Guna menguji komitmen serta transparansi posisi masing-masing fraksi di Senayan, Denny beserta timnya secara resmi mengajukan permohonan audiensi langsung ke jajaran fraksi di DPR RI.

Baca Juga

Menohok! Ray Rangkuti Bandingkan Etika Jokowi dan Habibie Soal Praktik ‘Politik Dinasti’

“Kalau dewan, kita ingin lihat bagaimana posisi partai. Karena itu kita juga akan datang ke partai-partai,” kata Denny.

Golkar Minta Pimpinan Parpol Bertemu Bahas Nasib ‘Pemakzulan Gibran’

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, berpendapat pimpinan partai politik (parpol) perlu melakukan pertemuan untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Doli yang juga Anggota DPR RI itu memastikan dewan akan membahas hal itu namun perlu ada pertemuan pimpinan parpol karena anggota DPR juga merupakan wakil parpol di parlemen.

“Yakinlah bahwa kemudian nanti akan menjadi pembahasan,” kata Doli dikutip dari Kompas.TV, Jumat (9/10/2026).

Baca Juga

FKDI Beri Gibran Tenggat 30 Hari Untuk Mundur, Desak DPR dan MPR Segera Inisiasi Pemakzulan!

Doli mengatakan pimpinan parpol terutama parpol koalisi pemerintah perlu bertemu karena kasus Gibran adalah urusan besar.

“Makanya oleh karena itu saya kira harus ada pembicaraan segera antara pimpinan partai politik yang ada DPR ini,” tegasnya.

Saat ditanya kapan rencana agenda pertemuan pimpinan partai politik tersebut, ia menyatakan hal itu tergantung kesepakatan.

“Tergantung pimpinan partai politik semuanya. Kapan mereka mengambil kesepakatan untuk mereka bertemu membahas ini,” kata Doli.

Baca Juga

Polemik Pendidikan Gibran, Profesor Singapura Soroti Jenjang O-Level hingga Sistem Insearch dan MDIS

Partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di parlemen tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus).

Terdiri dari partai politik yang memiliki kursi di DPR RI yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Serta parpol yang tidak memiliki kursi di DPR RI yakni Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Garuda.

Doli Kurnia juga khawatir persoalan ini membesar.

Baca Juga

Bongkar Rahasia Jalur Education Pathway, Monic Christian Ungkap Alasan Gibran Bisa Kuliah S1 Tanpa Ijazah SMA

“Khawatirnya nanti ini tidak terkontrol dan kemudian ini mengganggu proses penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan. Itu saya kira yang menjadi harus menjadi pertimbangan,” ujarnya.

Solusinya Ada di Tangan Prabowo

Terpisah, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013, Mahfud MD, menyoroti upaya pemakzulan terhadap Wapres Gibran.

Dia mengatakan pemakzulan bukan hal mudah untuk dilakukan sebab koalisi partai politik pendukung Presiden Prabowo Subianto punya peran besar dalam upaya pemakzulan tersebut.

“Untuk sampai pada usul pemakzulan ini tidak mudah karena koalisinya Pak Prabowo tuh lebih dari 80 persen,” ujar Mahfud dikutip dari Kompas.TV, Jumat (10/9/2026).

Baca Juga

Gibran Makin Terdesak! Partai Demokrat Buka Pintu, Algojo ‘Pemakzulan Wapres’ Ada di Tangan SBY?

Mantan Menko Polhukam itu mengatakan penyetujuan pemakzulan itu akan bergantung pada koalisi 80 persen tersebut.

Jika koalisi partai politik pendukung pemerintah itu tidak menyetujui, maka pemakzulan tidak bisa dilakukan.

“Oleh sebab itu, kuncinya di Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo bilang go, silakan, saya tidak ikut-ikut. Sesuaikan dengan semangat konstitusionalisme kita. Menurut saya (pemakzulan) ini jalan,” ucapnya.

Mahfud menilai mencari dukungan dari sepertiga Anggota DPR untuk mengusulkan pemakzulan Gibran tidak sulit asalkan Prabowo memberi jalan.

Baca Juga

Skenario Pembersihan Solo? Refly Harun Cium Sinyal Anies Baswedan Siap Jadi Menteri Prabowo Jika Wapres Gibran Dimakzulkan!

Terkait dampak putusan MK pada Gibran, Mahfud mengatakan secara hukum Gibran memang masih wakil presiden tetapi secara moral sudah runtuh dan dinilai tak pantas lagi untuk memimpin sebuah negara.