Kritik Tajam Ekonom UI: Kabinet Prabowo Seperti Preman, Tak Bisa Cari Uang Selain Memalak Rakyat!

DEMOCRAZY.ID — Ekonom Universitas Indonesia (UI), Ronnie H. Rusli, melontarkan kritik keras dan terbuka terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Ia secara tajam mengibaratkan jajaran kabinet saat ini tidak berbeda jauh dengan kelompok preman yang hanya mengandalkan wilayah teritorial untuk mencari keuntungan.

Menurut Ronnie, akar persoalan utama yang tengah membelit negara adalah ketidakmampuan pemerintah dalam merumuskan strategi kreatif untuk mencari sumber penerimaan dan motor pertumbuhan ekonomi secara wajar.

Akibatnya, beban fiskal justru ditimpakan secara langsung kepada pundak masyarakat melalui berbagai pungutan.

“Saat ini seperti kabinet para preman di daerah kekuasaannya. Preman itu kan tidak tahu cara mencari uang secara decent atau wajar dan keahliannya cuma satu saja, palak atau peras orang-orang di daerah kekuasaannya saja, sama seperti sekarang yang terjadi,” kata Ronnie melalui akun X pribadinya, Senin (7/9/2026).

Baca Juga

Pengakuan Mengejutkan! Sosok Ini Ngaku Pegang Langsung Ijazah Jokowi Tahun 2014 Saat Persiapan Syarat Pilpres, Termasuk Ijazah Jusuf Kalla

Saat ini seperti kabinet para preman didaerah kekuasaannya . Preman itu kan gak tau cara cari uang secara decency/wajar dan keahliannya cuma satu saja “Palak/Peras orang2 di daerah kekuasaannya saja” sama seperti sekarang yg terjadi.

— Ronnie H. Rusli., MS., PhD. (@RonnieRusli) September 4, 2026

Kritik Ketergantungan Pajak dan Minimnya Ekspansi Produktif

Pernyataan kontroversial tersebut dilayangkan sebagai bentuk protes atas kebijakan fiskal pemerintah yang dinilainya terjebak pada jalan pintas.

Ronnie menyoroti kecenderungan pengambil kebijakan yang selalu mendahulukan instrumen pajak dan pungutan setiap kali kas negara membutuhkan tambahan pemasukan.

Baca Juga

Bukan Kasmudjo! Siapa Pembimbing Skripsi Jokowi Saat Kuliah di UGM? Dekan Fakultas Kehutanan Beri Penjelasan!

Ia mempertanyakan kapasitas manajerial pemerintah dalam menarik minat investor asing maupun domestik untuk menanamkan modal, serta kegagalan dalam menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.

Bila rakyat tdk mau byr pajak sama sekali apapun bentuk pajaknya dalam perioda 1 th., maka pemerintahan Prabowo akan Kolaps/Rontok. Pemerintah tdk bs memenjarakan seluruh rkyt yg tdk mau bayar Pajak2x karena tdk mau membunuh rakyat dng cara menembak mati rakyat atas perintahnya.

— Ronnie H. Rusli., MS., PhD. (@RonnieRusli) September 1, 2026

Sejumlah pemberitaan pada awal September 2026 juga sempat mencatat gelombang kritik serupa terhadap tingginya ketergantungan negara pada sektor perpajakan konvensional.

Baca Juga

Pernyataan Hukum Aliansi Masyarakat: Permohonan Pemeriksaan Terhadap GRIB Jaya Atas Dugaan ‘Pelanggaran’ UU Organisasi Kemasyarakatan!

Bagi Ronnie, pemerintah idealnya berkonsentrasi membangun iklim investasi yang sehat, mendorong ekspansi sektor riil, serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya, alih-alih mengeksploitasi kantong rakyat demi menambal kebutuhan anggaran.

Ancaman Daya Beli dan Paradigma Kekuasaan Fiskal

Lebih lanjut, ekonom senior UI itu memperingatkan bahwa kebijakan yang terus menerus memeras daya beli masyarakat melalui instrumen pungutan hanya akan memperburuk situasi perekonomian nasional dalam jangka panjang.

Ketika rakyat dibebani tekanan ekonomi secara beruntun, roda konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama produk domestik bruto (PDB) dipastikan akan mengalami kelesuan.

Kritik dengan analogi “kabinet preman” ini sekaligus merefleksikan kegelisahan akademisi terhadap pergeseran paradigma pengelolaan negara.

Baca Juga

Pesan Moral atau Cermin Retak? Pidato Jokowi di Hadapan Warga Malaysia: Pemimpin Harus Dengar Suara Rakyat!

Ronnie menilai pemerintah seharusnya mengandalkan produktivitas ekonomi dan penciptaan nilai tambah (value added) yang sah, bukan sekadar memanfaatkan instrumen kekuasaan semata untuk memeras penerimaan dari warga negaranya sendiri.