Pemerintahan Prabowo Ragu-Ragu? Sulit Lakukan Reshuffle Kabinet Sebelum 17 Agustus, 2 Menteri Ini Jadi Sorotan Utama!
DEMOCRAZY News
5 Agustus 2026 1:40 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Presiden Prabowo Subianto diprediksi tidak akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang.
Keputusan untuk menahan perombakan itu dinilai sebagai langkah Prabowo demi menjaga stabilitas jalannya pemerintahan.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyoroti posisi menteri yang juga menjabat sebagai pimpinan puncak partai politik pendukung.
Terdapat keengganan dari pihak Istana untuk menyentuh posisi tersebut karena risiko instabilitas dalam koalisi.
“Kalau hingga ulang tahun Indonesia, tampaknya kecil kemungkinan Prabowo lakukan reshuffle. Sebab, Prabowo ingin menjaga kestabilan politik kabinetnya,” ujar Jamiluddin saat dikonfirmasi, Selasa (4/8/2026).
Baca Juga
Lebih spesifik, Jamiluddin menyebut evaluasi kabinet sebenarnya membayangi sejumlah nama besar di jajaran kementerian.
Hal ini berkaitan langsung dengan tingkat kepuasan publik yang rendah terhadap sosok-sosok tersebut.
“Apalagi menteri yang berpeluang di reshuffle ada ketua umum partai, seperti Bahlil dan Zulkifli Hasan. Dua sosok ini kerap dinilai kontroversial dan kepuasan terhadap kinerjanya juga tak memadai,” jelasnya.
Meski kinerja dinilai kurang memadai secara objektif, aspek kedudukan politik mendominasi pertimbangan presiden.
Mencopot atau menggeser ketua umum partai dari kursi menteri diyakini akan memicu ketegangan di internal pemerintahan.
Saat ini, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menjabat Menteri ESDM dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menjabat Menko Pangan. Keduanya merupakan pimpinan partai politik koalisi pemerintah.
“Namun bila mereka di reshuffle, tentu akan membuat goncangan politik. Hal ini tampaknya membuat Prabowo masih sulit melakukan reshuffle,” pungkasnya.
Awal mula munculnya isu reshuffle
Isu reshuffle kabinet mengemuka ke publik setelah muncul desas-desus evaluasi menteri akibat melambatnya kinerja di sektor hukum dan ekonomi.
Namun demikian, pihak Istana melalui Mensesneg sebelumnya telah menegaskan bahwa jika pun ada reshuffle, pergantian hanya akan difokuskan untuk mengisi pos-pos kementerian yang saat ini sedang kosong, bukan perombakan besar-besaran.
“Kalaupun mohon maaf ya kalaupun misalnya ada (reshu), barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama,” kata Prasetyo dalam perjalanan kereta dari Batang menuju Jakarta, Kamis, (30/7/2026).
Prasetyo kemudian menyebutkan sejumlah posisi kabinet yang saat ini masih kosong.
Di antaranya yakni Wakil Menteri Pertanian karena pejabat sebelumnya yakni Sudaryono dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain itu juga ada Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang tersangkut kasus korupsi.
“Oh iya itu juga juga kosong,” katanya.
Meskipun demikian menurut Prasetyo belum ada pembicaraan sama sekali mengenai rencana perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto.
Termasuk dalam rencana mengisi jabatan yang kosong tersebut.
“Tapi memang terus terang kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle kabinet,” pungkasnya.
Survei tingkat kepuasan
Adapun tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Prabowo Subianto kini menyentuh angka 51,1 persen.
Persentasenya menurun 30,1 persen dalam sembilan bulan terakhir.
Sementara, pada November 2025 angka kepuasanPrabowo sentuh angka 81,2 persen.
Baca Juga
Survei terbaru tersebut memunculkan wacana Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
Angka tersebut berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 5-19 Juli 2026 bertajuk “Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden”.
Survei dilakukan pada 5-19 Juli 2026. Adapun populasi survei ini adalah seluruh warga Indonesia yang punya hak pilih.
Sebanyak 749 dari mereka dipilih secara random. Survei dilakukan dengan wawancara melalui telepon dan tatap muka.
Adapun margin of error survei ini sebesar +/- 3.7 persen. Untuk melihat perbedaan signifikan, maka perbedaan itu harus minimal 2x margin of error (7,4 persen).
Berita Viraldemocrazydprevaluasi menterihot newshut riistana negaraisu reshufflejokowikabinet merah putihkebijakan publikkekuasaanmenteri kabinetmenteri sorotanpemerintahanpengamat politikpolitik nasionalprabowo subiantoreshuffle kabinetsorotan publik
Artikel terkait lainnya
