Kopdes Merah Putih Disorot Tajam Akademisi, Disinyalir Jadi Mesin Politik Bawah Tanah Jelang Pemilu 2029!

DEMOCRAZY.ID — Alarm bahaya kembali dibunyikan terhadap cengkeraman kekuasaan di tingkat akar rumput.

Kali ini, program andalan Presiden Prabowo Subianto, yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), disorot tajam oleh Lokataru Foundation karena dinilai sangat rawan disalahgunakan sebagai instrumen kotor politik elektoral.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, secara terbuka memperingatkan bahwa puluhan ribu titik KDMP yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia berpotensi besar menjelma menjadi mesin politik bawah tanah penguasa.

Menurutnya, jejaring koperasi tersebut tidak menutup kemungkinan dipakai sebagai alat strategis untuk menguasai aliran anggaran, mengendalikan jalur logistik, hingga membangun rantai kontrol politik yang masif.

Terlebih lagi, program ini sarat melibatkan unsur militer dalam tata kelola dan pembangunannya, sehingga celah penyalahgunaan kekuasaan menjadi kian menganga.

Baca Juga

MK Sebut MBG Bertentangan Dengan Konstitusi, Pakar HTN: Bukti Prabowo Melanggar Sumpah Jabatan!

“Ketika puluhan ribu titik Kopdes dihubungkan langsung dengan struktur militer dan penguasaan bahan pokok masyarakat, risiko koordinasi politik bawah tanah untuk kepentingan Pemilu 2029 menjadi sangat tinggi dan sulit diawasi oleh publik,” ujar Delpedro, Jumat (31/7/2026).

Ancaman State Corporatism dan Remiliterisasi Pedesaan

Pelibatan militer yang dibarengi dengan kerentanan politisasi KDMP dinilai bukan sekadar pelanggaran prinsip tata kelola ekonomi, melainkan ancaman nyata bagi kedaulatan masyarakat sipil di pedesaan.

Dalam ekosistem yang terkontrol ketat oleh jejaring kekuasaan dan aparat, suara rakyat bawah sangat mudah ditekan dan dikendalikan demi kepentingan elite.

“Apabila tidak diawasi, jejaring ekonomi desa berpotensi dimanfaatkan kelompok yang menopang agenda militerisme untuk mengendalikan logistik dan lumbung suara masyarakat. Kondisi ini sebagai bentuk state corporatism yang mengancam kebebasan sipil di wilayah perdesaan,” tegas Delpedro.

Baca Juga

Geger Saksi Kunci Kasus Eks Jampidsus Ferry Hongkiriwang Diamankan ke LPSK, Dapat Ancaman Apa?

Senada dengan hal tersebut, Peneliti Lokataru Foundation, Fahrul Lubis, menegaskan bahwa KDMP sejatinya sudah jauh bergeser dari esensi utamanya sebagai instrumen penggerak ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan hasil studi lembaganya, program ini justru menciptakan struktur peluang (opportunity structure) yang sempurna bagi konsolidasi patronase politik lokal berskala raksasa.

“Keterlibatan aparatur negara, penetapan kepala desa secara ex-officio hingga keterlibatan unsur TNI dalam percepatan dan pengawasan di lapangan berpotensi menggeser makna koperasi dari instrumen demokrasi ekonomi menjadi ‘hadiah politik’ dan sarana legitimasi kekuasaan,” papar Fahrul.

Cermin Ambisi Kekuasaan di Balik Kedok Kesejahteraan

Kritik tajam dari Lokataru Foundation ini menelanjangi sisi gelap di balik gembar-gembor program kesejahteraan desa yang diusung pemerintah.

Baca Juga

GEGER! Rumah Eks Menteri Digerebek, Bongkar Kartel Korupsi Miras Berkedok Bar ‘Hantu’

Dengan memobilisasi struktur birokrasi, perangkat desa, hingga aparat militer ke dalam urusan rantai pasok dan ekonomi warga, kekuasaan dinilai sedang membangun fondasi cengkeraman politik jangka panjang menjelang kontestasi Pemilu 2029.