DEMOCRAZY.ID – Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) menilai penggunaan istilah “londo ireng” oleh Presiden Prabowo Subianto saat pidato dalam Harlah ke-28 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis (23/7/2026), berpotensi mempersempit ruang kritik dalam kehidupan demokrasi.
Direktur Eksekutif MTI, Ahmad Jilul Qurani Farid, mengatakan persoalan utama bukan terletak pada legalitas ucapan tersebut, melainkan dampaknya terhadap kualitas demokrasi.
Menurutnya pelabelan terhadap kelompok yang menyampaikan kritik dapat mengalihkan perhatian dari substansi persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Kritik adalah oksigen demokrasi, bukan pengkhianatan. Ketika kepala negara berulang kali melabeli wartawan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil sebagai ‘londo ireng’ atau ‘antek asing’, yang terjadi bukan lagi adu gagasan melainkan upaya mendelegitimasi pengawasan publik secara sistematis,” kata Jilul saat dihubungi, Sabtu (25/7/2026).
Jilul menilai pernyataan tersebut bukanlah kejadian yang berdiri sendiri.
Berdasarkan penelusuran MTI terhadap berbagai pemberitaan media, terdapat sedikitnya tujuh pernyataan Presiden sejak Oktober 2024 yang dinilai memuat pelabelan negatif terhadap pihak-pihak yang menyampaikan kritik yakni:
MTI mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi, kritik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara negara.
Jilul menilai negara demokrasi berbeda dengan organisasi yang mengedepankan kepatuhan tanpa ruang perbedaan pendapat.
Selain itu, MTI mengutip kembali pernyataan Presiden Prabowo yang pernah mengingatkan para pejabat untuk melakukan introspeksi karena jabatan mereka dibiayai oleh uang rakyat.
Menurut MTI, prinsip tersebut seharusnya juga berlaku bagi seluruh penyelenggara pemerintahan, termasuk Presiden dan jajaran kabinet.
MTI juga menyoroti pernyataan pemerintah yang selama ini menyebut tidak antikritik.
Organisasi tersebut berpandangan komitmen itu perlu diwujudkan dalam tindakan nyata dengan memberikan jawaban atas kritik melalui argumentasi berbasis data dan perbaikan kebijakan, bukan melalui pelabelan terhadap pihak yang menyampaikan kritik.
Lebih lanjut, MTI meminta pemerintah membedakan secara tegas antara tindakan yang benar-benar mengancam negara dengan kritik publik yang dijamin oleh konstitusi.
“Sekali lagi, kritik tak boleh dianggap sebagai kejahatan, tidak boleh direspons dengan stigma negatif, apalagi dipidanakan,” ujar Jilul.
MTI juga mengajak masyarakat sipil, media, dan kalangan akademisi untuk terus menjaga ruang publik yang terbuka bagi penyampaian kritik sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pemerintahan.
Adapun pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal ‘Londo Ireng’ disampaikan saat berpidato pada puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Prabowo menyinggung keberadaan kelompok ‘Londo Ireng’ yang menurutnya masih ada hingga saat ini dengan identitas yang berbeda.
Secara historis, Londo Ireng merujuk pada pribumi yang berkhianat dengan membantu penjajah Belanda.
“Kita negara demokrasi, kita tidak anti kritik tapi kita bukan anak kecil. Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang seneng mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut Londo Ireng. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini. Sampai sekarang masih ada,” tegas Prabowo.
Prabowo menyebut kelompok tersebut kini mengenakan “baju” yang berbeda, mulai dari wartawan, pengamat, hingga LSM.
Ia bahkan secara terbuka mempertanyakan pihak yang mendanai kelompok-kelompok tersebut di tengah sulitnya mencari pekerjaan.
“Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lu siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa? Cari pekerjaan susah kita tahu kan,” cecarnya.
Lebih lanjut, Prabowo menilai kelompok-kelompok tersebut secara masif menyebarkan kampanye negatif untuk menggoyahkan mental bangsa.
Salah satunya melalui narasi berulang yang memprediksi bahwa Indonesia akan segera runtuh.
“Kita paham ada kampanye besar untuk kita goyah. (Dibilang) Indonesia akan kolaps. Bulan April akan kolaps. Eh April lewat enggak kolaps. Bulan Mei akan kolaps. Bulan Mei lewat nggak. Bulan Juni akan kolaps. Bulan Juli akan kolaps. Tiap bulan akan kolaps,” ucap Prabowo.
Mantan Menteri Pertahanan itu lantas menganalogikan pihak-pihak yang terus menurunkan moral bangsa sendiri di tengah upaya perbaikan tersebut layaknya pendukung sepak bola yang tidak waras.
“Umpamanya ya kesebelasan kita lagi main sepak bola. Dia lagi bertarung dia lagi bertanding di lapangan. Kita kan sebagai suporter (berteriak) ayo ayo maju. Aduh. Tapi jangan menurunkan moril dong, orang lagi bertanding di situ. Oh nanti gol masuk, nanti kamu kalah nanti kamu kalah. Ini suporter macam apa. Gendeng ya, gendeng kali ya,” imbuhnya.