Bukan Rivalitas! Pengamat Ungkap Skenario di Balik Gesekan TNI-Polri: Ada Operasi Besar yang Sedang Dimainkan?
DEMOCRAZY News
10 Juli 2026 1:40 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Analis geopolitik sekaligus wartawan senior Hendrajit mengingatkan publik agar tidak tergesa-gesa menyimpulkan adanya rivalitas antara TNI dan Polri menyusul munculnya personel TNI bersenjata lengkap di tengah penggeledahan yang dilakukan kepolisian.
Menurutnya, rangkaian peristiwa tersebut justru harus dibaca secara utuh karena bisa saja berkaitan dengan operasi yang lebih besar.
Pernyataan itu disampaikan Hendrajit dalam tayangan YouTube Akbar Faizal Uncensored, Kamis (9/7/2026).
“Jangan langsung menyimpulkan adanya rivalitas TNI dan Polri. Kehadiran TNI bersenjata lengkap di tengah penggeledahan oleh Polri tidak otomatis menunjukkan konflik terbuka antarinstitusi,” kata Hendrajit.
Menurut Hendrajit, situasi yang terlihat terlalu jelas justru patut dicurigai.
“Narasi seolah-olah TNI berhadapan dengan Polri itu terlalu mudah terlihat, atau too good to be true,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dalam logika operasi intelijen, pihak yang tampak menjadi sasaran belum tentu merupakan target yang sesungguhnya.
“Dalam operasi intelijen, sosok atau institusi yang terlihat menjadi target bisa saja hanya umpan,” ujarnya.
Baca Juga
Karena itu, Hendrajit menilai posisi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah perlu didalami lebih jauh.
“Perlu ditelusuri apakah Jampidsus Febrie Adriansyah benar-benar menjadi target atau justru menjadi bagian dari operasi untuk membuka perkara yang lebih besar,” katanya.
Hendrajit kemudian mengaitkan rangkaian peristiwa tersebut dengan perkara PT Asabri yang menurutnya merupakan kasus yang sangat sensitif.
“Kasus Asabri menjadi titik penting. Rangkaian peristiwa ini perlu dibaca dengan melihat kembali perkara Asabri yang sensitif dan dapat menyentuh banyak pihak,” ujar Hendrajit.
Ia juga mengingatkan bahwa ancaman terhadap Kejaksaan Agung belum tentu berasal dari institusi kepolisian.
“Pengamanan terhadap Kejaksaan Agung dan rumah Jampidsus bisa saja ditujukan untuk menghadapi ancaman dari pihak yang kepentingannya terganggu oleh pengusutan kasus Asabri,” katanya.
Menurut Hendrajit, pengerahan personel TNI juga tidak bisa dipandang sebagai keputusan sederhana.
“Penjagaan TNI tidak sekadar berdasarkan permintaan Kejaksaan. Pengerahan personel tetap memerlukan persetujuan dalam struktur komando TNI, baik dari pemegang kewenangan operasi maupun pembinaan personel,” jelasnya.
“Penjagaan TNI tidak sekadar berdasarkan permintaan Kejaksaan. Pengerahan personel tetap memerlukan persetujuan dalam struktur komando TNI, baik dari pemegang kewenangan operasi maupun pembinaan personel,” jelasnya.
Ia menambahkan, kehadiran pasukan bersenjata lengkap menunjukkan adanya penilaian ancaman yang serius.
“Pengerahan pasukan menunjukkan adanya potensi ancaman yang dianggap serius terhadap pejabat Kejaksaan,” tegas Hendrajit.
Dalam analisisnya, Hendrajit juga mempertanyakan tidak terlihatnya keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Bila operasi tersebut berkaitan dengan perkara korupsi besar, mengapa KPK tidak terlihat terlibat? Ini menjadi salah satu titik buta yang perlu dicermati,” ujarnya.
Lebih jauh, Hendrajit mengatakan konflik yang terjadi belum tentu berlangsung antara lembaga negara.
“Pertentangan bisa saja terjadi di dalam masing-masing institusi, antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda,” katanya.
Menurut dia, struktur kekuasaan tidak selalu berjalan secara vertikal antara atasan dan bawahan.
Baca Juga
“Hubungan dalam pemerintahan bisa berbentuk jaringan kepentingan yang saling terhubung, bukan semata-mata hubungan komando,” tutur Hendrajit.
Dalam pola seperti itu, lanjutnya, bukan tidak mungkin bawahan justru menghambat kebijakan pimpinan.
“Unsur di bawah dapat melumpuhkan, menyabotase, atau menghambat keputusan atasannya,” katanya.
Hendrajit juga mengingatkan publik agar tidak mudah terpengaruh oleh persepsi yang dibangun dari rangkaian peristiwa tersebut.
“Narasi TNI melawan Polri bisa saja membuat publik teralihkan dari aktor atau kepentingan yang sebenarnya sedang dibidik,” tegasnya.
Karena itu, ia mengajak masyarakat membaca seluruh informasi secara utuh.
“Berita mengenai KPK, penggeledahan, pertemuan di kafe, hingga penjagaan TNI harus disusun sebagai satu rangkaian agar kita memperoleh gambaran yang utuh,” ujar Hendrajit.
Di akhir analisanya, Hendrajit kembali menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak tepat jika hanya dipandang sebagai konflik TNI melawan Polri.
“Jangan melihat persoalan hanya sebagai TNI versus Polri. Inti persoalannya jauh lebih luas karena kasus Asabri sangat sensitif dan berpotensi menyentuh kepentingan di berbagai institusi,” pungkas Hendrajit.
Sebagai penutup, Hendrajit menilai pengerahan TNI bersenjata lengkap belum cukup menjadi bukti adanya rivalitas TNI dan Polri.
Menurutnya, fenomena itu justru bisa berkaitan dengan perlindungan terhadap pejabat Kejaksaan dari ancaman pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu oleh pengusutan perkara besar, khususnya kasus Asabri, sementara konflik yang terjadi juga mungkin berlangsung di dalam masing-masing institusi, bukan semata-mata antarlembaga.
Sumber: JakartaSatu
Artikel terkait lainnya
