Tensi Koalisi Meledak! Ancaman Politik? Prabowo Dipaksa Gandeng Gibran Lagi di 2029 Demi Amankan Kekuasaan

DEMOCRAZY.ID – Instruksi mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode memantik diskursus hangat.

Di balik narasi soliditas yang dilemparkan ke publik, sejumlah pengamat politik justru membaca adanya dinamika tak biasa dan kalkulasi geopolitik yang sarat kepentingan jangka panjang.

Pegiat media sosial sekaligus analis politik, Mazdjo Pray, membeberkan sudut pandang kritis dari sejumlah pengamat.

Menurutnya, instruksi “dua periode” yang digaungkan oleh Jokowi melalui partai yang diketuai putra bungsunya itu diduga bukan sekadar bentuk dukungan moral yang tulus untuk Prabowo, melainkan sebuah strategi defensif untuk mengunci posisi Gibran pada Pilpres 2029.

“Bahkan ada pengamat yang menafsirkan ada instruksi dua periode itu bukan sebagai dukungan tulus buat Pak Prabowo, bukan. Tapi sebagai cara diduga buat ngunci sang jenderal biar enggak punya pilihan lain selain tetap gandengan dengan sang putra alias Gibran,” ungkap Mazdjo dalam keterangannya di kanal YouTube YouthTV Indonesia, dikutip Selasa (30/6/2026).

Baca Juga

Aturan Main Pemilu Berubah Total! Presidential Threshold Dihapus, Kini Muncul Syarat Minimal Didukung 2 Parpol: Apa Bedanya?

Tekanan Psikologis dan Sinyal Kegelisahan Politik Solo

Lebih jauh, Mazdjo memaparkan bahwa langkah politik yang terlalu dini ini bisa dibaca sebagai bentuk intervensi tidak langsung terhadap hak prerogatif Prabowo di masa depan.

Di kalangan pengamat, pengulangan narasi “dua periode” ini bahkan dianggap sebagai bentuk tekanan psikologis demi mengamankan posisi tawar (bargaining position) politik faksi Solo.

“Ada yang nyebut itu tekanan psikologis, ada yang bahkan nyebut dengan keras sebagai bentuk ancaman politik. Kalau memang tidak apa-apa, ngapain teriak terus, ‘Oh dukung sampai 2029, dukung sampai 2029,’ kalau memang enggak ada apa-apa,” tandas Mazdjo retoris.

Intensitas penegasan tersebut dinilai mencerminkan adanya kekhawatiran terselubung bahwa peta koalisi dapat berubah sewaktu-waktu, terutama di tengah isu merenggangnya hubungan komunikasi antara Istana dan Solo belakangan ini.

Baca Juga

Tragedi Tragis di Sekolah Dasar Lampung: Siswa SD Meninggal Dunia Akibat ‘Tersedak’ Biji Kelengkeng

PSI Bantah Isu “Dua Matahari Kembar”

Sinyal instruksi dari Solo ini sejatinya pertama kali diungkap oleh internal PSI sendiri.

Ketua DPP PSI, Bestari Barus, membenarkan bahwa Jokowi secara eksplisit meminta seluruh kader partai berlambang mawar tersebut untuk mengawal duet Prabowo-Gibran tidak hanya di periode pertama, melainkan hingga periode kedua berakhir.

Pesan bernada instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi saat menerima kunjungan jajaran pengurus PSI di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah.

“Kepada kami beliau menyampaikan kok bahwa kita itu diminta untuk mengawal Pak Prabowo-Gibran ini, bahkan ya, bahkan, bahkan sampai dua periode. Jadi nggak ada itu fitnahan, fitnahan tentang bakal ada dua matahari. Matahari gimana bisa dua? Ada-ada aja,” tegas Bestari membela diri.

Baca Juga

Sengkarut Syarat Ijazah Kembali Diuji di MK, Bisakah Gibran ‘Didiskualifikasi’?

Melalui pernyataan tersebut, PSI berusaha menepis spekulasi publik mengenai keretakan hubungan elit dan membantah narasi adanya rivalitas terselubung atau “dua matahari kembar” di dalam tubuh pemerintahan saat ini.

Meski demikian, bagi para analis, gerakan politik di tingkat akar rumput yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kunci mengindikasikan bahwa pemanasan mesin politik menuju Pilpres 2029 sudah dimulai jauh lebih awal, dengan dinamika saling kunci pengaruh yang kian rumit dan menarik untuk terus diikuti.