Sinyal Bahaya Demokrasi? Ganjar, Anies, dan Mahfud Diusulkan Masuk Kabinet Prabowo, Parlemen Bayangan Beri Peringatan!
DEMOCRAZY News
11 Oktober 2026 9:58 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Penggagas Parlemen Bayangan Indonesia Pasti, Heru Subagia, merespons usulan agar Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Mahfud MD bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Usulan tersebut sebelumnya disampaikan Syahganda Nainggolan, yang menurut Heru, justru berpotensi melemahkan fungsi oposisi dan mengganggu keseimbangan demokrasi di Indonesia.
Heru melihat, pemerintah seharusnya tetap memberi ruang bagi kekuatan oposisi untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, bukan justru merangkul seluruh kekuatan politik ke dalam kabinet.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan ultimatum agar pemerintahan Prabowo tidak kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
“Saya ingin menggarisbawahi atas nama Parlemen Bayangan, Indonesia Pasti, sudah mengultimatum kepada pemerintahan Prabowo khususnya agar tidak melakukan reshuffle lagi,” ujar Heru, Minggu (11/10/2026).
Usulan Syahganda Kontraproduktif
Heru menganggap usulan untuk memasukkan Ganjar, Anies, dan Mahfud ke dalam kabinet Prabowo-Gibran sebagai langkah yang perlu dikritisi.
Baginya, penambahan atau perombakan kabinet semestinya mempertimbangkan efisiensi anggaran dan efektivitas pemerintahan, bukan sekadar memperluas dukungan politik.
“Usulan dari Syahganda yang juga sebagai kepala Bakom ini dianggap sebagai bagian provokasi yang sangat serius dan juga kekuatan kontraproduktif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan masalah efisiensi anggaran dan juga masalah penguatan-penguatan partai,” tukasnya.
Heru memandang, penguatan koalisi pemerintahan tidak boleh menghilangkan fungsi pengawasan dari pihak-pihak yang berada di luar kekuasaan.
Lebih jauh, Heru menyayangkan usulan tersebut karena menilai demokrasi membutuhkan keseimbangan antara pemerintah dan kekuatan oposisi.
Ia bahkan melontarkan kritik keras terhadap Syahganda yang dinilainya semestinya memahami pentingnya mekanisme *check and balances* dalam sistem pemerintahan.
“Jstru sebaliknya, dalam konteks kekuasaan, harusnya selevel Syahganda sebagai Bakom sudah paham bahwa semestinya pada saat ini Prabowo harusnya masih membutuhkan sebuah kekuatan oposisi sebagai check and balances pemerintah,” ucap dia.
Heru menilai, apabila seluruh kekuatan politik dirangkul ke dalam pemerintahan, ruang bagi oposisi untuk mengawasi kekuasaan berpotensi semakin menyempit.
Baca Juga
“Menurut saya, Syahganda yang baru saja dilantik sebagai Bakom sudah melakukan kesalahan paling besar anti-demokrasi dan juga justru mendukung sebuah pemerintahan yang dikendalikan sepenuhnya menuju sebuah pemerintahan diktator,” tegasnya.
Gagasan Rangkul Ganjar, Anies, dan Mahfud Disoal
Heru juga menyoal gagasan untuk merangkul tiga tokoh yang menjadi figur penting dalam kontestasi Pilpres 2024 tersebut.
Ia bahkan menggunakan istilah keras untuk menggambarkan apa yang dinilainya sebagai kompromi terhadap prinsip demokrasi.
“Inilah yang saya anggap bahwa Syahganda sebagai pengamat politik dan juga seseorang yang dulu konon memperjuangkan sebuah moderasi demokrasi yang seimbang, justru sedang melakukan sebuah perzinaan, perselingkuhan demokrasi itu sendiri dengan menawarkan sebuah gagasan Ganjar, Anies, dan Mahfud dirangkul untuk menjadi kabinet Prabowo Gibran,” kata Heru.
Ia meminta Syahganda mengevaluasi kembali pernyataannya dan mempertimbangkan dampak gagasan tersebut terhadap kehidupan demokrasi.
“Karenanya, saya justru menyarankan kepada Syahganda agar introspeksi, agar mengoreksi dan membatalkan ucapannya ke publik bahwa tidak layak sebagai orang yang paham demokrasi, orang yang paham bagaimana sebuah demokrasi harus dikelola dalam hubungannya kekuasaan dan civil society,” jelasnya.
Heru Curigai Pertemuan Anies, Ganjar, dan Mahfud
Lebih jauh, Heru turut menyinggung pertemuan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Yogyakarta.
Ia menduga pertemuan tersebut berpotensi memiliki dimensi politik yang lebih luas apabila dikaitkan dengan usulan agar ketiganya bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran.
“Saya juga curiga bahwa Anies menyambangi Ganjar dan Mahfud di Jogja dan hanya sebatas silaturahmi biasa,” katanya.
Ia kemudian mempertanyakan apakah pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melakukan penjajakan atau konsolidasi politik di antara tokoh-tokoh yang pernah berkompetisi dalam Pilpres 2024.
“Jika dikoneksikan dengan apa ucapan Syahganda menginginkan Anies, Ganjar, dan Mahfud pada akhirnya masuk dalam sebuah kekuasaan Prabowo, ini semestinya harus dicurigai bahwa Anies juga sedang melakukan lobi-lobi politik, penjajakan politik, dan juga konsolidasi politik sesama peserta Pemilu Pilpres 2024 kemarin,” lanjutnya.
Lebih jauh, Heru kembali menegaskan penolakan terhadap kemungkinan perombakan atau penambahan anggota kabinet Prabowo-Gibran.
Ia meminta Syahganda lebih profesional dalam menjalankan perannya, terutama dalam menguraikan arah kebijakan, pidato, dan pesan-pesan politik Presiden Prabowo yang menurutnya belum sepenuhnya dipahami masyarakat.
“Kami tentunya akan marah besar, akan kembali menggagas, menyebarkan, dan juga menyerukan rakyat Indonesia agar semestinya agar memanifestokan kekecewaan-kekecewaan paling berat,” kuncinya.
Heru menegaskan, penambahan anggota kabinet harus mempertimbangkan efisiensi anggaran sekaligus menjaga keseimbangan demokrasi agar fungsi pengawasan terhadap pemerintah tetap berjalan.
anies baswedandarurat demokrasidemocrazydemocrazy.idganjar pranowoistana negarakabinet prabowokrisis legitimasimahfud mdoposisi matiparlemen bayanganperselingkuhan demokrasiprabowo subiantoskandal politiksorotan publik
Artikel terkait lainnya
