Kesaksian Mencekam Mahasiswa UGM Korban Demo 10 November di Jogja: Dikeroyok, Diseret, hingga Tangan Diikat

DEMOCRAZY.ID – Seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) berinisial Andi mengaku menjadi korban pengeroyokan sekelompok pria berpakaian sipil saat demonstrasi di Yogyakarta pada Selasa (10/11) malam.

Akibat kekerasan fisik yang dialaminya hingga ke dalam kendaraan taktis, dokter mendiagnosis awal Andi mengalami indikasi patah tulang leher, saraf terjepit, dan trauma servikal.

Dikutip dari laporn BBC, selain luka fisik dan trauma psikologis berat, Andi harus menanggung sendiri biaya rumah sakit karena kasus kekerasan aparat tidak dapat diklaim melalui BPJS.

Hingga kini, kepolisian juga belum memberikan pendampingan medis maupun mengembalikan barang pribadi milik korban yang disita saat penangkapan.

Merespons laporan kekerasan selama pengamanan aksi Hari Pahlawan di wilayah Yogyakarta dan Sleman, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda DIY mulai memeriksa 11 personel kepolisian.

Meski pemeriksaan etik berjalan, Polda DIY belum memberikan tanggapan resmi mengenai kasus spesifik yang menimpa Andi.

Peristiwa bermula saat Andi bersama rekannya, Riki, memantau aksi unjuk rasa di Titik Nol Kilometer sejak sore hari hingga bergeser ke Gedung DPRD DIY sekitar pukul 21.00 WIB.

Keduanya lalu kembali ke area Bundaran UGM pada pukul 22.00 WIB setelah polisi memukul mundur massa aksi ke arah Tugu Jogja.

“Suporter, mahasiswa, masyarakat, dan paramedis jalanan menggunakan kawasan bundaran UGM sebagai safe zone, sebagai titik kumpul terakhir,” kata Andi.

Situasi berubah kacau pada pukul 23.00 WIB ketika pasukan polisi bergerak dari arah selatan sambil menembakkan gas air mata yang masuk hingga ke area kampus.

Andi terpisah dari Riki dan tertinggal di dekat bundaran karena khawatir terkena gas air mata jika berlari masuk ke dalam kampus.

“Aku dikejar, ditangkap, lalu aku dipukulin, dikeroyok, ditendang, diseret, dirundung, hingga akhirnya tanganku diikat lalu dibawa ke truk (polisi). Di dalam truk, aku mengalami tindakan lanjutan brutalitas aparat kepolisian hingga aku hampir tidak sadarkan diri,” katanya.

Andi menyebut dirinya dipindahkan kendaraan sebanyak tiga kali, yakni dari Bundaran UGM ke Tugu Jogja memakai truk polisi, lalu ke Gedung DPRD DIY, sebelum berakhir di rumah sakit.

Sepanjang perjalanan dari titik penangkapan hingga tiba di Gedung DPRD DIY, kekerasan fisik terhadapnya terus berlanjut.

“Sampai Gedung DPRD DIY pun aku masih ditendang, ditampar, dijahilin. Hingga ada beberapa dokter dari kepolisian mengecek kondisiku, akhirnya kekerasan polisi itu berhenti,” kata Andi.

Petugas kemudian membawa Andi ke Unit Gawat Darurat (UGD) sebuah rumah sakit di Yogyakarta pada Rabu (11/11) pukul 00.30 WIB karena kondisinya tidak memungkinkan untuk diperiksa.

Polisi meninggalkan Andi seorang diri di rumah sakit dalam kondisi ponsel, dompet, kartu identitas, serta kunci motornya telah disita.

Andi baru bisa menghubungi teman-temannya pada pukul 03.00 WIB setelah meminta bantuan petugas rumah sakit untuk mengirim pesan melalui media sosial.

Setelah pendamping tiba, tim medis langsung melakukan pemeriksaan rontgen pada bagian tubuhnya yang memar dan bengkak.

“Dari hasil rontgen belum ditemukan cedera yang serius, tapi tidak serta-merta mematahkan diagnosis awal, karena ada kemungkinan nantinya jika masih bengkak dan nyeri harus tetap ada pemeriksaan lebih lanjut,” lanjutnya.

Dokter mengizinkan Andi menjalani rawat jalan pada Rabu (11/11) dengan membekalinya obat antinyeri, antiradang, dan salep memar.

Hingga saat ini, Andi masih merasakan nyeri di punggung, leher, dan kepala, serta mengalami gangguan tidur akibat kecemasan berlebih.

“Itu benar pembiayaan pengobatan rumah sakit kalau terjadi peristiwa kekerasan oleh kepolisian tidak bisa ditanggung BPJS,” ujarnya.

Keterangan mengenai aturan pembiayaan tersebut diperoleh Andi langsung dari karyawan rumah sakit tempatnya dirawat.

Di sisi lain, Andi memastikan pihak kepolisian sama sekali tidak memberikan bentuk pertanggungjawaban apa pun sejak ia masuk UGD hingga masa pemulihan.

“Tidak ada yang mendampingi. Saat di rumah sakit enggak ada. Pasca aku menjalani rawat jalan enggak ada yang mendampingi hingga saat ini sebagai bentuk pertanggungjawaban,” jelasnya.

Untuk meringankan beban korban, pihak fakultas dan departemen di UGM turun tangan menanggung biaya rumah sakit, memberi bantuan finansial sementara, serta menjadwalkan layanan konseling psikolog.

Tingkat universitas juga menyiapkan pendampingan hukum, jaminan keamanan, serta membantu melacak keberadaan barang pribadi Andi yang hilang.

Komnas Perempuan turut mencatat bahwa pengamanan aksi gabungan TNI dan Polri pada 10 November lalu mengakibatkan sedikitnya tujuh orang terluka akibat tembakan dan pemukulan.

Selain itu, aparat mengamankan lebih dari 150 orang termasuk 19 anak-anak, dan menetapkan satu orang di antaranya sebagai tersangka.

Bidpropam Polda DIY bersama Kompolnas kini tengah mendalami dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh 11 anggota polisi selama pengamanan aksi di Jogja dan Sleman.

Penyidik juga mengumpulkan berbagai barang bukti, termasuk rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian.

“Sudah ada yang dimintai keterangan sebanyak 11 personel, dan tentunya ini sampai saat ini pun kita masih berproses terus,” kata Kabid Propam Polda DIY Kombes Satya Widhy Widharyadi.

Satya membuka peluang bertambahnya jumlah personel yang diperiksa apabila ditemukan bukti baru dalam gelar perkara.

Sementara itu, pihak UGM secara resmi mengecam segala bentuk intimidasi dan tindakan represif aparat terhadap delapan mahasiswa mereka yang turut diamankan dalam peristiwa tersebut.

Ketua DPP FISIPOL UGM, AAGN Ari Dwipayana, mengingatkan bahwa negara wajib melindungi hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

“Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk kritik mahasiswa terhadap penyelenggaraan negara, bukanlah ancaman yang harus dihadapi dengan kekerasan. Justru kritik merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol demokratis terhadap kekuasaan,” tegas Ari Dwipayana.

Artikel terkait lainnya