

DEMOCRAZY.ID — Geliat politik pascapurnatugas Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang turun gunung memborbardir basis massa demi mendongkrak elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus menuai sorotan pedas para pengamat dan budayawan.
Peneliti senior yang juga budayawan terkemuka, Mohamad Sobary, melayangkan kritik tajam terhadap fondasi partai yang kini dipimpin oleh putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, tersebut.
Menurut Sobary, PSI dinilai miskin akar ideologis dan hanya mengandalkan sentimen perkawanan semata.
“Dia akan ngangkat partai apa ini? solidaritas ya. Ini juga penting, Bung. Partai kok urusannya cuman solidaritas. Solidaritas itu bukan sesuatu yang ideologis loh itu. Itu urusan perkawanan hari-harian itu,” ungkap Sobary dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV.
Sobary lantas membandingkan PSI dengan partai-partai mapan lain yang memiliki narasi kebangsaan, simbol, serta fondasi ideologis yang jelas dan mengakar di tengah masyarakat.
“Kalau make nama demokrasi, wah jelas itu simbolah itu ideologi ini demokrasi, persatuan bangsa misalnya, PKB itu apa? PKB partai kebangkitan. Nah, kebangkitan bangsa ini bangkit. Dibayangkan bangkit ideologi Bung. Ideologi besar. Amanat nasional. Woh, keren, Bung,” sindirnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dalam alam demokrasi Indonesia yang berbasis kerakyatan, legitimasi dan amanat besar tidak lahir dari ambisi seorang pemimpin atau mantan presiden, melainkan murni dari kedaulatan rakyat.
“Simbol Bung ideologi Bung itu,” tegasnya.
Kritik pedas tersebut mengiringi langkah agresif Jokowi yang secara terbuka mengenakan atribut partai berlogo mawar tersebut dalam berbagai kesempatan.
Usai memulai rangkaian safari politik di Lampung pada akhir Juni 2026 lalu, manuver blusukan purnatugas ini dipastikan belum akan berhenti.
Berdasarkan konfirmasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, agenda tur politik Jokowi dijadwalkan berlanjut ke Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 31 Juli 2026 mendatang.
Safari ini dirancang menyasar akar rumput hingga tingkat kecamatan guna menyapa para relawan sekaligus mendongkrak struktur logistik dan basis suara partai agar mampu lolos dari lubang jarum ambang batas parlemen pada Pemilu 2029.
Di tengah gempuran kritik intelektual dan pertarungan narasi elite, mampukah mesin politik bermodalkan “solidaritas harian” ini menembus dominasi partai-partai ideologis di senayan?